Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 12 Th. 1956; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011 std terakhir dengan UU No. 13 Th. 2022; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 28 Th. 2012; PerkaANRI No. 6 Th. 2005
PERBUP ini mengatur mengenai pengelolaan arsip vital yang meliputi identifikasi, penataan, perlindungan dan pengamanan, penyelematan dan pemulihan, dan akses dan layanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
21 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pengelolaan Pengaduan Dan Perlindungan Pelapor Pelanggaran
ABSTRAK:
bahwa untuk mendorong peran serta Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang atas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, maka perlu menetapkan PERBUP
PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA
tata cara pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa - perubahan atas peraturan bupati bintan nomor 77 tahun 2022 tentang
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung jalannya program dan
kegiatan sesuai dengan perencanaan desa perlu dilakukan
penyesuaian terhadap alokasi dana bagi hasil pajak daerah
dan retribusi daerah pada masing-masing desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.11 Tahun 2019; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.20 Tahun 2018; Perbup Bintan No.77 Tahun 2022
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian
Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 34 Tahun 2023
pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten bintan - pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 3
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun
2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat
daerah kabupaten bintan, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bintan tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bintan.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permen PPPA No.4 Tahun 2018; Perda No.1 Tahun 2014; Perda No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Bintan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan dan Klasifikasi, Kedudukan dan Wilayah Kerja, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 35 Tahun 2023
tentang pedoman pemberian bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana - perubahan atas peraturan bupati bintan nomor 3 tahun 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana
ABSTRAK:
Dalam rangka membantu masyarakat
korban bencana perlu dilakukan perubahan
atas kriteria bencana sehingga Peraturan
Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan
Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana
perlu di evaluasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan
Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.21 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.29 Tahun 2021; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perka BNPB No.5 Tahun 2017; Perka BNPB No.6 Tahun 2017; Perda Kab.Bintan No.4 Tahun 2022; Perbup Bintan No.15 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan
Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Perubahan pasal 21
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023.
Peraturan Bupati Bintan Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan
Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 37 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Hubungan Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu menetapkan PERBUP
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 22)
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP terintegrasi setiap Pimpinan Instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2017, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No., 12 Th. 1956; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 60 Th. 2008; PerkaBPKP No. PER-1326/K/LB/2009; PerkaBPKP No/ PER-688/K/D4/2012; Perda Kab. Bintan No. 7 Th. 2016 std terakhir dengan Perda Kab. Bintan No. 1 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai pengelolaan risiko dan pelaporan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 22)
46 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 39 Tahun 2023
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Sistem Pengendalian Intern
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 12 Th. 1956; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 60 TH. 2008; PP No. 12 Th. 2017; PerBPKP No. 5 Th. 2021
PERBUP ini mengatur mengenai pembangunan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan penguatan Efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
13 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 40 Tahun 2023
untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu bagi konsumen pengguna - tata cara penerbitan surat rekomendasi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Bagi Konsumen Pengguna
ABSTRAK:
Dalam rangka penertiban administrasi pembelian
jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu untuk usaha mikro,
usaha perikanan, usaha pertanian dan, transportasi,
pelayanan umum dalam memenuhi jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu tersebut perlu adanya penerbitan surat
rekomendasi dari perangkat daerah teknis. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bintan tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu bagi
Konsumen Pengguna.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.22 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2016; PP No.5 Tahun 2006; Perpres No.191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No.117 Tahun 2021; PermenKP No.Per.30/MEN/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PermenKP No.57/PERMEN-KP/2014; Permen ESDM No.29 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No.52 Tahun 2018; Permen ESDM No.13 Tahun 2018; Per BPH Migas No.17 Tahun 2019; Perbup Bintan No.27 Tahun 2023
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu bagi
Konsumen Pengguna, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Tata Cara Penerbitan Surat Rekomendasi, Koordinasi, Pelaporan, Pengawasan, Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan daya beli terhadap barang kebutuhan pokok serta guna menstabilkan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, dan dalam rangka menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan penyaluran subsidi, maka perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai jenis barang kebutuhan pokok; penyelenggara; sumber dana dan alokasi subsidi; besaran subsidi dan penetapan harga; penyedia barang kebutuhan pokok; pembeli barang kebutuhan pokok; pelaksanaan subsidi barang kebutuhan; mekanisme penindustrian barang kebutuhan pokok bersubsidi; mekanisme pencairan subsidi barang kebutuhan pokok; pertanggungjawaban dan pelaporan; serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok dan penggunaan Belanja Subsidi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
12 hal.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
