Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2023

Perubahan Kedua Atas Peraturab Bupati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERBUP ini mengatur mengenai perubahan ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022, yaitu Pasal 11 diubah; ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah; Pasal 26 diubah; ayat (1), dan ayat (2) Pasal 27 diubah; ayat (1), dan ayat (2) Pasal 29 diubah; Pasal 31 diubah; Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturab Bupati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Bintan
Nomor
26
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Bandar Seri Bentan
Tanggal Penetapan
21 Juli 2023
Tanggal Pengundangan
21 Juli 2023
Tanggal Berlaku
21 Juli 2023
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 26
Subjek
APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Bintan
Bidang
Halaman ini telah diakses 81 kali

STATUS PERATURAN

Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Bintan No. 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

  2. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan