Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan guna membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, perlu dilakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagalmana telah beberapa kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten [ndragin Hilir Nomor 13 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hiir Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (Sembilan) bab dan 18 (delapan bela) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Objek Pajak, Subjek Pajak Dan Bentuk Reklame; Sistem Pemungutan Dan Penyelenggaraan Reklame; Pendaftaran, Dan Pendataan Wajib Pajak Dan Objek Pajak; Dasar Pengenaan Pajak, Penetapan Pajak, Dan Tarif Pajak Reklame; Tata Cara Pembayaran; Pajak Terutang; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Daerah
Panjang
dan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2021;
Peraturan ini terdiri atas 4 (empat) bab 8 (delapan) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Sistematika Renja Perangkat Daerah; Penetapan Renja Perangkat Daerah; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan dan/atau perundang-undangan Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Meénteri Dalam Negeri Normor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Dacrah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2020;
Ketentuan pada Pasal 88 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten [ndragiri Hilir
Tahun 2020 Nomor 77) substansi tetap, Lampiran I, Lampiran II pada
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Puri Husada,
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa, Rumah Sakit Umum Daerah
Tengku Sulung, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Dinas Pengendalian Pendudwk, Keluarga Berencana
Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Perikanan, Dinas
Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Peternakan, Sekretariat Daerah, Badan Permcanaan Pembangunan
Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Kecamatan Gaung Anak
Serka, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran VI diubah)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
Lampiran: 27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah pasal 69 ayat {2}, keperluan mendesak
meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan
Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar
kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelurnnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan dan/atau
Pengeluaran
Daerah jainnya yang apabila ditunda akan
menimbuikan kerugian yang lebih besar bagi
Pemenntah Daerah dan/atau masyarakat;
Pasal 18 avat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menten: Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Nomor Keuangan Menteri
17/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomor
7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun
2020 sebagaimana telah dijubah dengan
Peraturan Bupati indragiri Hilir Nomor 7 Tahun
2021;
Ketentuan pada Pasal 88 Peraturan Bupati Indragin Hilir Nomor 77
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten indragin Hilir
Tahun 2020 Nomor 77| sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Indragin Hilir Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Penjabaran Angearan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20214 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 7)
substansi tetap, Lampiran I, Lampiran Il dan Lampiran III diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang angearannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Taun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2022; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2022;
Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Enok, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kecamatan Keritang, Kecamatan Kuala Indragiri, Kecamatan Pulau Burung Dan Kecamatan Sungai Batang dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah di ubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di ubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragin Hilir tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan ini terdiri atas 4 (empat) bab dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; ASB; Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penutup. ASB ini bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan RKA SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja, menghindari penyusunan anggaran belanja yang kurang efektif dan efisien, serta terciptanya akuntabilitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2022.
Lampiran: 19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien, dan berkualitas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sulung Pulau Kijang perlu menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana tealh diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan ini terdiri atas 3 (tiga) bab dan 4 (empat) pasal diantarnya membahas tentang: Ketentuan Umum; Peraturan Internal RSUD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Lampiran: 24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan motivasi bagi peningkatan
produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk
apresiasi Pemerintah Daerah perlu diberikan penghargaan
kepada Aparatur Sipil Negara atas prestasi dan keteladanan
dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagairnana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 58 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) Bab dan 15 (lima belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Penerima, Bentuk Dan Kategori Penghargaan; Persyaratan Pemberian Penghargaan; Prosedur Pemberian Penghargaan; Panitia Pelaksana, Tim Penguji Makalah
Dan Tim Penilai; Waktu Pemberian Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 serta
kondisi keuangan yang tidak sesuai dengan proyeksi
APBD Tahun 2021, maka rencana Kerja Pemerintah
Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemeritah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 40
Tahun 2020; Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10
Tahun 2019; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 39 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 7 (tujuh) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Sistematika; Penyusunan Perubahan RKPD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien, dan berkualitas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
Rumah Sakit Umum Deerah Raja Musa perlu menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit
{Hospital Bylaws);
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana tealh diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan ini terdiri atas 3 (tiga) bab dan 4 (empat) pasal diantarnya membahas tentang: Ketentuan Umum; Peraturan Internal RSUD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
Lampiran: 23 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
