Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, harus didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang
memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik
bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai
unsur perekat pemersatu daerah atau bangsa berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; PeraturanPemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun
2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 16 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Hari dan Jam Kerja; Kewajiban dan Larangan; Hukuman dan Sanksi; Wewenang; Upaya Administratif; Berlakunya Hukuman Disiplin dan Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin; Ketentuan Lain-Lain; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Lampiran: 4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi
APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 serta
kondisi keuangan yang tidak sesuai dengan proyeksi
APBD Tahun 2021, maka rencana Kerja Pemerintah
Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemeritah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 40
Tahun 2020; Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10
Tahun 2019; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 39 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) bab dan 7 (tujuh) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Sistematika; Penyusunan Perubahan RKPD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 194 ayat (4)
Peraturan Pemernintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemenntah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nornor 4 Tahun
2021;
Peraturan ini terdiri atas 6 (enam) Pasal yang menjabarkan perhitungan realisasi APBD TA 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 25 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Daerah
Panjang
dan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 18 Tahun 2021;
Peraturan ini terdiri atas 4 (empat) bab 8 (delapan) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Sistematika Renja Perangkat Daerah; Penetapan Renja Perangkat Daerah; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klinik Pelayanan Publik Terintegrasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2012 tentang Pelakaanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemeriniah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan perda nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017;
Peraturan ini terdiri atas 3 (tiga) bab 10 (sepuluh) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Penyelenggara Pelayanan Publik; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar dan Perlengkapannya pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung kerja dan aktifitas tenaga reparatir, perlu bantuan dan kerjasama dari tenaga trantib pasar yang ditempatkan pada pasar yang dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Petunjuk Teknis Tera dan Tera Ulang Alat Ukur Takar dan Perlengkapannya Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.
Dasar hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 7 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 2 Tahun 1985; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendag No. 67 Tahun 2018; Permendag No. 68 Tahun 2018; Permendag No. 115 Tahun 2018; Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 26 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perda no. 7 Tahun 2019; Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 16 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 12 (dua belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Reparatir; Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Reparatir; Hak dan Kewajiban serta Larangan bagi Reparatir; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Izin Usaha Mikro dan Kecil Cepat, Nyaman dan Gratis Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha
perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Layanan Izin Usaha Mikro dan Kecil Cepat, Nyaman dan Gratis Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Indragiri Hilir.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2013; PP No. 5 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 tahun 2018; Permen Koperasi dan UKM No. 02 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 4 (empat) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Permohonan Pendaftaran; Penerbitan NIB, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 21 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan pembangunan di
kelurahan perlu adanya peran serta masyarakat dan
lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan dan
menggerakan partisipasi masyarakat Menuju Kelurahan
Maju, Mandiri dan Sejahtera;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan ini terdiri atas 7 (tujuh) bab 56 (lima puluh enam) pasal diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Pembentukan LKK; LKK; Hubungan dan Tata Kerja; Pembinaan; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu dilakukan Evaluasi Kinerja Kecamatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Di Kabupaten Indragiri Hilir.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Pergub Riau No. 19 Tahun 2019; Perbup Indragiri Hilir No. 51 tahun 2016; Perbup Indragiri Hilir No. 52 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Asas PEKK; Pelaksanaan PEKK; Waktu Pelaksanaan PEKK; Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
Lamp. : 13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwae berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah pasal 69 ayat (2), keperluan mendesak
meliputi kebutuhan daerah datam rangka Pelayanan
Dasar masyarakat yang angearannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berailan, Belanja Daerah
yang bersifat mengikat dan bejanja yang bersifat
wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar
kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan dan/atau
Pengeluaran
Baerah Jainnya yang apabila ditunde akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemenntah Daerah dan/atau masyarakat;
Pasal 18 avat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Norsor 120 Tahun
2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Nomor Keuangan Menteri 17/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Indragin Hilir Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun 2020 sebagaimana telah dijubah dengan Peraturan Bupati indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2021;
Ketentuan pada Pasal 88 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77
Tahun 2020 tentang Penjabaran Angearan Pendapstan dan Belanja
Daerah Tahun Angparan 2021 (Berita Daerah Kabupaten Indragin Hilir
Tahun 2020 Nomor 77) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Indragin Hilir Nomor 17 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Indragiri Hiir Nomor 77 Tahun
2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Beianja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun
2021 Nomor 17) substansi tetap, Lampiran |
dan Lampiran II Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Puri Husada
Tembilahan, Dinas Sosial, Kecamatan Tembiiahan, Kecamatan
Tembilahan Hubli, Kecamatan Tempuling, Kecamatan Batang Tuaka,
Kecamatan Concong, Kecamatan Enok, Kecamatan Gaung, Kecamatan
Gaung Anak Serka, Kecamatan Kateman, Kecamatan Kempas.
Kecamatan Kemuning, Kecamatan Keritang, Kecamatan Kuala Indragiri,
Kecamatan Mandah, Kecamatan Pelangiran, Kecamatan Reteh,
Kecamatan Sungai Batang dan Kecamatan Tanah Merah diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
