Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji - Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
a. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam
yang mampu sesuai ketentuan agama, dengan maksud demi
terwujudnya kesejahteraan masyarakat; b. bahwa kesadaran dan keikhlasan untuk memberikan infak
dan sedekah bagi umat Islam sebagai tuntunan ajaran
agama, sangat potensial berperan aktif mewujudkan
kehidupan sosial keagamaan masyarakat lebih berkualitas
dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan sesama
umat, sebagai modal dasar terlaksananya pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Peiaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat
Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
Pengumpulan zakat, infak dan sedekah berazaskan iman dan
taqwa berdasarkan ajaran agama, keterbukaan dan kepastian
hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin obyektifitas dan kualitas
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten
Nganjuk, diperlukan Standar Kompetensi Manajerial.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabalan
Struktural sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.
Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
44 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemkab Nganjuk
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemkab Nganjuk;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu mengatur pedoman pengelolaan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b diatas maka, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati.
1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN;
4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
5. PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Perpres No 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik;
8. Perda Kab Nganjuk No 7 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
9. Perda Kab Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
3. Hak Pengadu dan Kewajiban Pengelola;
4. Sarana Pengaduan;
5. Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR;
6. Prosedur Penanganan LAPOR;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI KABUPATEN NGANJUK
ABSTRAK:
bahwa agar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah, dan
memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik, maka pemanfaatan dan pengembangan TIK
dilakukan berdasarkan suatu sistem tata kelola TIK yang
dilaksanakan secara sinergi antar stakeholder di
Kabupaten Nganjuk.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.
Mengatur tentang Struktur Tata kelola TIK bagi Pemerintah Daerah Nganjuk, yang dalam pembangunan dan
pengembangan TIK dibagi menjadi dua fungsi, yaitu:
a. fungsi tata kelola ;dan
b. fungsi manajerial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
60 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk
ABSTRAK:
a. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik;
b. bahwa masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Inforrnasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Nganjuk.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomur 40 Tahun 1999 tentang Pers;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Jnformasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nornor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Perda No 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Nganjuk.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan dan Azas Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Daerah;
3. Informasi yang Wajib disediakan dan diumumkan;
4. Mekanisme memperoleh informasi;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan PNS Pemkab Nganjuk, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 ayat (2) PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, maka perlu mengatur Perbup tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS Pemkab Nganjuk;
1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN;
4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
5. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permenpan RB No 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Perda Kab. Nganjuk No 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Jenis, Kriteria Penerima, Besaran Tambahan Penghasilan PNS;
3. Prosedur pemberian tambahan penghasilan;
4. Tata Cara Penganggaran dan pembayaran tambahan penghasilan PNS;
5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Perbup Nganjuk No 53 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi PNS Pemkab Nganjuk;
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Apratur Sipil Negara Pemkab Nganjuk
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka menjaga moralitas dan integritas ASN dalam menjalankan tugas kedinasan dan kehidupan bermasyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a PP No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, maka perlu diatur kode etik ASN pemkab Nganjuk;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Perbup tentang Kode Etik ASN Pemkab Nganjuk.
1. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN;
2. PP No 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
3. PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
4. PP No 11 Tahun 2017 tentang Managemen PNS;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan Kode Etik;
3. Kode Etik;
4. Majelis Etik;
5. Sekretariat Majelis ETik;
6. Sanksi dan Tindakan Administratif;
7. Tata Cara Penegakan Kode Etik;
8. Tata Cara Pemulihan Nama Baik;
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2019.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan terlaksananya pendekatan perencanaan partisipatif serta pendekatan atas bawah dan bawah atas, diperlukan inovasi kebijakan pengalokasian anggaran yang berbasis kewilayahan pada tingkat Kecamatan;
b Bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a serta meningkatkan minat, semangat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu mengatur pagu indikatif kewilayahan kecamatan dengan Perbup.
1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;
5. Perda Kab. Nganjuk No 14 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Kab Nganjuk Tahun 2005-2025.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Tujuan dan ruang lingkup pengelolaan PIKK;
4. Pengalokasian PIKK;
5. Perencanaan dan Penganggaran PIKK;
6. Pelaksanaan PIKK;
7. Pelaporan dan Evaluasi PIKK;
8. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015, maka perlu mengatur tata cara pengalokasian, pembagian, penyaluran dan pengalokasian dana desa TA 2018 dengan Peraturan Bupati;
1. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
3. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Perda Kab Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Perda No 9 Tahun 2018;
6. Perda Kab Nganjuk No 8 Tahun 2018 tentang APBD TA 2019;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tata cara pengalokasian dan Pembagian Rincian ADD;
3. Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan ADD;
4. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2019.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Umum kepada Desa dalam Bentuk Dana Pemilihan Kepala Desa TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Permendagri No 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011, maka perlu mengatur bantuan keuangan umum kepada desa dalam bentuk dana pemilihan kepala desa dengan Perbup.
1. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda;
3. PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011;
5. Perda Kab. Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Perda No 9 Tahun 2018;
6. Perda Kab. Nganjuk No 8 Tahun 2018 tentang APBD TA 2019
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Jenis, Sumber, dan Besaran Bantuan;
3. Tujuan dan Tata Cara Penggunaan Bantuan;
4. Tata Cara Penyaluran, Pencairan dan Pertanggungjawaban Bantuan;
5. Ketentuan Lain-Lain;
6. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
13 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
