Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2019

Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemkab Nganjuk

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman pengelolaan pengaduan pelayanan publik; 3. Hak Pengadu dan Kewajiban Pengelola; 4. Sarana Pengaduan; 5. Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR; 6. Prosedur Penanganan LAPOR; 7. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemkab Nganjuk

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nganjuk

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Nganjuk

Tanggal Penetapan

14 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

18 Maret 2019

Tanggal Berlaku

18 Maret 2019

Sumber

BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 11

Subjek

PERS, POS, DAN PERIKLANAN - SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Bidang

Halaman ini telah diakses 978 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP 11-2019 SALINAN564.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SISTEM PENGENDALIAN INTERN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kab Nganjuk Tahun 2019 No 11
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemkab Nganjuk
ABSTRAK:	a. Bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemkab Nganjuk; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu mengatur pedoman pengelolaan layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a clan huruf b diatas maka, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati. 1. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN; 4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; 5. PP No 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 7. Perpres No 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik; 8. Perda Kab Nganjuk No 7 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik; 9. Perda Kab Nganjuk No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman pengelolaan pengaduan pelayanan publik; 3. Hak Pengadu dan Kewajiban Pengelola; 4. Sarana Pengaduan; 5. Pengelola Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR; 6. Prosedur Penanganan LAPOR; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019. 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521