Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 564 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan di Daerah

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Download file:

PERBUP NO. 13 TAHUN 2024 ...UMAHAN DI DAERAH.pdf

penyelenggaraan-prasarana-sarana-utilitas umum-kawasan perumahan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 13

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan di Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan agar kawasan perumahan dilengkapi dengan dukungan penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas yang terpadu dan memadai antar sistem atau antar kawasan dapat terpenuhi dan untuk membangun kawasan perumahan yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur, serta untuk menjamin keadilan, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan dalam penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen PR No. 34/Permen/M/2006; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perbup Bantaeng No. 44 Tahun 2023.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan di daerah dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) antara lain untuk menjamin agar pemanfaatan PSU dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras dengan kepentingan umum, mewujudkan kelancaran dan keterllibatan layanan umum, mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan PSU, baik bagi masyarakat, pengembang dan pemerintah daerah, dan menjamin keberlanjutan pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan PSU. Hal yang diatur dalam peraturan bupati ini antara lain pemanfaatan lahan untuk perumahan, klasifikasi perumahan, perencanaan PSU, penyediaan PSU, persyaratan rekomendasi perizinan pengesahan site plan, tata cara penyerahan PSU, pengelolaan PSU, pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
16 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERBUP NO. 11 TAHUN 2024 ... ANWAR MAKKATUTU.pdf

sistem-remunerasi-blud-rsud

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 11

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Prof.Dr.H.M.Anwar Makkatutu
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 40 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 101 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 76 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 59 Tahun 2024; Permenkes No. 71 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes No. 7 Tahun 2021; Permenkes No. 52 Tahun 2016; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Bantaeng No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bantaeng No. 10 Tahun 2020.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang sistem remunerasi pada BLUD RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan landasarn hukum dan pedoman dalam pemberian remunerasi. Hal yang diatur dalam peraturan bupati ini antara lain penerima remunerasi, komponen remunerasi, penganggaran remunerasi, monev, penghentian pemberian remunerasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
10 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PERBUP NO. 10 TAHUN 2024 ...G GANTARANG KEKE.pdf

rencana-detail-tata-ruang-kawasan-perkotaan

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 10

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke Tahun 2024-2043.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 21 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No. 11 Tahun 2021;Permen ATR/BPN No. 13 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 15 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2021; Perda Prov. Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022; Perda No. 2 Tahun 2012
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang rencana detail tata ruang kawasan perkotaan Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup yang diatur dalam ketentuan ini yaitu tujuan penataan wilayah perencanaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, dan kelembagaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024.
44 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lainnya

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinasi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil

Download file:

PERBUP NO. 9 TAHUN 2024 P...AN PIHAK LAINNYA.pdf

perjalanan-dinas-pejabat-negara-pimpinan-anggota-DPRD-ASN

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 9

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lainnya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja organisasi perlu standarisasi Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lainnya lingkup Pemerintah Daerah dan juga sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negera, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 53 Tahun 2020 tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil dipandang perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 4 Tahun 2022; Perpres No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 53 Tahun 2023; Permendagri No. 11 Tahun 2011; Permenkeu No. 113/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 227/PMK.05/2016.
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang perjalanan dinas bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN dan pihak lainnya dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan penetapan peraturan bupati ini adalah untuk menjadi panduan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas lingkup pemerintah daerah. Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi jenis, pelaksanaan, biaya, pembatasan, pertanggungjawaban, dan pengendalian dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
40 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

PERBUP NO. 8 TAHUN 2024 P...UNGAN MASYARAKAT.pdf

penyelenggaraan-perlindungan-masyarakat

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 8

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka perlu melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 10 Tahun 2009; Permendagri No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 42 Tahun 2017; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permendagri No. 17 Tahun 2019; Permendagri No. 26 Tahun 2020; Permendagri No. 11 Tahun 2023; Perda Kab. Bantaeng No. 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bantaeng No. 5 Tahun 2017.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi penyelenggaraan perlindungan masyarakat, tugas, hak, dan kewajiban, peralatan operasional dan prasarana kerja, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2024.
39 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang. Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.

Download file:

PERBUP NO. 7 TAHUN 2024 P...DAERAH BANYORANG.pdf

jasa-pelayanan-pegawai-rsud

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 7

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian besaran jasa pelayanan kesehatan, sehingga Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Pegawai di Lingkup Rumah Sakit Umum Banyorang perlu diubah dan ditinjau kembali
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 28 Tahun 2014; Perbup No. 36 Tahun 2022
Dalam ketentuan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 tentang Pemberian Jasa Pelayanan pada Pegawai di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Banyorang. Perubahan yang diatur antara lain perubahan Pasal 7 dan penambahan Bab XIIA.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2024.
Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Pegawai di Lingkup Rumah Sakit Umum Banyorang
3 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Download file:

PERBUP NO. 2 TAHUN 2024 P...EMERINTAH DAERAH.pdf

pedoman-pemberian-tpp

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 2

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan masih terdapat beberapa hal teknis yang belum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka Peraturan perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020
Dalam ketentuan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Hal-hal yang diubah dalam ketentuan ini yaitu Pasal 1 angka 17, angka 18 dan penambahan angka 44, Pasal 11 dihapus, Pasal 13 huruf f dihapus, Pasal 15 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 16 ayat (1) huruf d, huruf e, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 ayat (3) dan penambahan ayat (6), Pasal 35, serta Pasal 36.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024.
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 75 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023-2043

Abstrak

Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download file:

PERBUP NO. 75 TAHUN 2023 ... TAHUN 2023-2043.pdf

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023-2043

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 75

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023-2043

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang RencanaInduk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 20232043;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : KRITERIA TEKNIS DAN STANDAR BAB IV : PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BAB V : PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI : PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 74 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak

APBD

Download file:

PERBUP NO. 74 TAHUN 2023 ...UN ANGGARAN 2024.pdf

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 74

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Viru Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020Nomor 1781); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 39).
Pasal 1 : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud Pasal 2 : APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pasal 3 : Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 Pasal 4 : Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana Pasal 5 : Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 huruf a Pasal 6 : Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Pasal 7 : Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Pasal 8 : Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Pasal 9 Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) Pasal 10 : Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) Pasal 11 : Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) Pasal 12 : Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) Pasal 13 : Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9) Pasal 14 : Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Pasal 15 : Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Pasal 16 : Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Pasal 17 : Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Pasal 18 : Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Pasal 19 : Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Pasal 20 : Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah Pasal 21 : Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah Pasal 22 : Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pasal 23 : Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan Pasal 24 : Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 Pasal 25 : Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah Pasal 26 : Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Pasal 27 : Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 6 Pasal 28 : Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 7 Pasal 29 : Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pasal 30 : Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Pasal 31 : Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Pasal 32 : Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) Pasal 33 : Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) Pasal 34 : Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Pasal 35 : Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Pasal 36 : Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) Pasal 37 : Anggaran pendapatan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 : Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Pasal 39 : Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Pasal 40 : Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) Pasal 41 : Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) Pasal 42 : Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN Pasal 43 : Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Pasal 44 : Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD Pasal 45 : Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH Pasal 46 : Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD Pasal 47 : Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (8) Pasal 48 : Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) Pasal 49 : Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) Pasal 50 : Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) Pasal 51 : Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (4) Pasal 52 : Anggaran belanja perjalanan dinas Pasal 53 : Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak Pasal 54 : Anggaran belanja barang dan jasa BOS Pasal 55 : Anggaran belanja barang dan jasa BLUD Pasal 56 : Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (4) Pasal 57 : Anggaran belanja hibah kepada pemerintah Pasal 58 : Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi Pasal 59 : Anggaran belanja hibah dana BOS Pasal 60 : Anggaran belanja hibah bantuan keuangan Pasal 61 : Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (5) Pasal 62 : Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu Pasal 63 : Anggaran belanja bantuan sosial kepada keluarga Pasal 64 : Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Pasal 65 : Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (2) Pasal 66 : Anggaran belanja modal peralatan dan mesin Pasal 67 ; Anggaran belanja modal alat besar Pasal 68 : Anggaran belanja modal alat angkutan Pasal 69 : Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur Pasal 70 ; Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (50 Pasal 71 : Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga Pasal 72 : Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Pasal 73 : Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Pasal 74 : Anggaran belanja modal alat laboratorium Pasal 75 : Anggaran belanja modal komputer Pasal 76 : Anggaran belanja modal alat eksplorasi Pasal 77 : Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja Pasal 78 : Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS Pasal 79 : Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOSP Pasal 80 : Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD Pasal 81 : Anggaran belanja modal gedung dan bangunan Pasal 82 : Anggaran belanja modal bangunan gedung Pasal 83 : Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti Pasal 84 : Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana Pasal 85 : Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 : Anggaran belanja modal bangunan air Pasal 87 : Anggaran belanja modal instalasi Pasal 88 : Anggaran belanja modal instalasi air bersih/air baku Pasal 89 : Anggaran belanja modal instalasi pengolahan sampah Pasal 90 : Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 Pasal 91 : Anggaran belanja modal aset tetap lainnya Pasal 92 : Anggaran belanja modal bahan perpustakaan Pasal 93 : Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS Pasal 94 : Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOSP Pasal 95 : Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (2) Pasal 96 : Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) Pasal 97 : Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) Pasal 98 : Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) Pasal 99 : Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) Pasal 100 : Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 Pasal 101 : Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) Pasal 102 : Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) Pasal 103 : Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah Pasal 104 : Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 105 : Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 104 Pasal 106 : Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan Pasal 107 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 72 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

PERBUP NO. 72 TAHUN 2023 ...INTAH DAERAH (1).pdf

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2023 NOMOR 72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk meningkatkan tertib, efisiensi, dan efektivitas administrasi penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 7. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34 ).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : JENIS SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS BAB III : PEMBUATAN NASKAH DINAS BAB IV : PENGAMANAN NASKAH DINAS BAB V : PEJABAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BAB VI : PENGENDALIAN NASKAH DINAS BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
Peraturan Bupati Kabupaten Bantaeng Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 163), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
75

First
Previous
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT