Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2024

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan bupati ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi penyelenggaraan perlindungan masyarakat, tugas, hak, dan kewajiban, peralatan operasional dan prasarana kerja, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan pendanaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantaeng

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bantaeng

Tanggal Penetapan

08 Juli 2024

Tanggal Pengundangan

09 Juli 2024

Tanggal Berlaku

09 Juli 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 8

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 51 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 8 TAHUN 2024 PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penyelenggaraan-perlindungan-masyarakat
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 8
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka perlu melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 10 Tahun 2009; Permendagri No. 84 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 42 Tahun 2017; Permendagri No. 130 Tahun 2018; Permendagri No. 17 Tahun 2019; Permendagri No. 26 Tahun 2020; Permendagri No. 11 Tahun 2023; Perda Kab. Bantaeng No. 5 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bantaeng No. 5 Tahun 2017. Dalam peraturan bupati ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi penyelenggaraan perlindungan masyarakat, tugas, hak, dan kewajiban, peralatan operasional dan prasarana kerja, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan pendanaan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2024. 39 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521