Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018
tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tapin tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain.
Dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-UndangNomor 1Tahun 2004; Undang-UndangNomor5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016.
peraturan bupati ini mengatur tentang tata cara penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan sistematika: ketentuan umum; tujuan dan ruang lingkup; pengamanan uang, surat berharga, dan atau barang; kewenangan penyelesaian kerugian daerah; informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah; penyelesaian kerugian daerah; penentuan nilai kerugian daerah; penagihan dan penyetoran; penatausahan, akuntansi dan pelaporan; pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian; penghapusan piutang atas kerugian daerah; kadaluwarsa; keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021.
61 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode
Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tapin tentang Kode Etik Pegawai
Negeri Sipil.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014; . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang NOmOt 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; .Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016
peraturan bupati ini mengatur tentang kode etik PNS dengan sistematika: ketentuan umum; maksud, tujuan, dan ruang lingkup; kode etik PNS; rehabilitasi; pembinaan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor 1Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tapin tentang Pengelolaan Aset
Desa.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Undang-UndangNomor30 Tahun 2014; Undang-UndangNomor11Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2016 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73
Tahun 2020; . Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11
Tahun 2017.
peraturan bupati ini mengatur tentang pengelolaan aset desa dengan sistematika: ketentuan umum; asas; ruang lingkup; aset desa; pejabat pengelola aset desa; pengelolaan aset desa; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
60 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-UndangNomor25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11
Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 37 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tapin No. 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
PERBUP Kab. Tapin No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2021/No.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Hasil
Monitoring dan Evaluasi Program Pencegaban
Korupsi Bidang Kepegawaian oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di
Kabupaten Tapin, maka Peraturan Bupati Tapin
Nomor 02 Tabun 2020 tentang Pemberian
Tambaban Penghasilan Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telab diubab beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tabun
2021 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tambaban Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui
perubaban; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 02 Tabun 2020 tentang
Pemberian Tambaban Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017; . Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan yang baik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu
mengatur Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Dan Prinsip; Pelaporan Dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Hak Dan Perlindungan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 35 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tapin No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti
ketentuan Batas Tarif Tertinggi Layanan
Pemeriksaan Rapid TesAntigen Covid-19 dan
Reserve Transcription Polymerase Chain
Reaction (RT-PCR) Covid-19oleh Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, maka Tarif
Layanan Pemeriksaan Rapid Tes Antigen
Covid-19 dan Reserve Transcription
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Covid-19
dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 02
Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Datu Sanggul Rantau, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin
Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02
Tahun 2021 ten tang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Datu Sanggul Rantau perlu
dilakukan penyesuaian kembali dengan
melalui perubahan; Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Tapin Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul
Rantau.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43
Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun
2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
39 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2020-2035
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Untuk Memberikan Arah Kebijakan Pembangunan Kependudukan di Daerah Dalam Jangka Waktu Tertentu Agar Efektif,Terukur,dan Mencapai Hasil Optimal Bagi Kesejahteraan Masyarakat, Perlu Menyusun Grand Design Pembangunan Kepedudukan.
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2020-2035.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2020-2035, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
GDPK;
Tim Koordinasi;
Pendanaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
96 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 33 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Tapin No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2021/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, maka
Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu
dilakukan penyesuaian dengan melalui
perubahan; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin
Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor77 Tahun
2020; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara pemungutan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (3), Pasal 45 Ayat (2), Pasal 49 Ayat (3), Pasal 50 Ayat (3), dan Pasal 54 Ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah II Tapin Nomor 15 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
Kewenangan Pemungutan;
Tata Cara Pemungutan;
Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
Pengambilan Kelebihan Pembayaran Retribusi;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
