Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/NO.6, LL KAB.SEKADAU: 38 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAN USAHA PERKEBUNAN
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan usaha perkebunan di Kabupaten Sekadau diarahkan pada percepatan perwujudan ekonomi daerah mandiri, handal dan sinergis yang selaras, serasi dan seimbang dengan pembangunan lainnya, sehingga diperluhkan upaya nyata untuk menciptakan iklim yang mampu mempercepat terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku usaha perkebunan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat serta ketergantungan antara pemerintah, perusahaan, perkebunan, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No.12 Tahun 1992, UU No.34 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, UU No.39 Tahun 2014, Permentan No:98/Permentan/OT.140/2/2013, Keputusan Menteri Pertanian No.3599/KPTS/DP.310/10/2009, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan No.105/Pkts/PI.400/2/208
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Perencanaan Pembangunan Perkebunan; Penyediaan Tanah Usaha Perkebunan; Pengelolaan Usaha Perkebunan; Pemberdayaan Usaha Perkebunan; Jenis dan Perizinan usaha Perkebunan; Syarat dan Tata Cara Permohonan izin Usaha Perkebunan; kemitraan; Perubahan Luas Lahan, Jenis Tanaman, dan/atau Perubahan Kapasitas Pengolahan, Serta Diversifikasi Usaha, Kewajiban Perusahaan Perkebunan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2019.
38 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam batang tubuh dan lampiran Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, terdapat adanya kekurangan dalam pengaturan dan kurang lengkap dalam penulisan redaksi sehingga perlu dilakukan perbaikan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010; Pera tu ran Bupati Ka bu paten Sekadau Nomor 42 Tahun 2018;
Ketentuan pada BAB II Pasal 11 diubah; Ketentuan dalam BAB III STANDAR BIAYA, pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat yaitu
ayat (3); Ketentuan dalam BAB III STANDAR BIAYA, pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2019.
Merubah Peraturan Bupati Sekadau Nomor 42 Tahun 2018
5 halaman peraturan dan 32 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 83 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 208 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.34 Tahun 2003, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.52 Tahun 2000, Perda No.7 Tahun 2011, Perda No.4 Tahun 2016, Perbup No.31 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Kewenangan Pemungutan Retribusi; Masa retribusi; Tata Cara Pemungutan, pembayaran, dan Penagihan retribusi, tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2019.
9 Halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016- 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Sekadau telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program Pembangunan Kepala Daera
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5
Tahun 2013; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Pasal 1, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 8a; Ketentuan Pasal 7 diubah;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2019.
Merubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016
8 halaman peraturan dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2019/NO.8, LL KAB.SEKADAU: 32 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, aman sejahtera, sehat lahir dan batin di Kabupaten Sekadau diperluhkan prasyarat dasar yakni terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No.8 Tahun 1981, UU No.39 Tahun 1999, UU No.20 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.38 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.22 Tahun 2009, UU No.12 tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.27 Tahun 2014, PP No.12 tahun 2017, PP No.16 Tahun 2018, Perpres No.87 Tahun 2014, Permendagri No.17 Tahun 2007, Permendagri No.40 Tahun 2011, Permendagri No.54 Tahun 2011, Permendag No.6 Tahun 2015, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.8 Tahun 2010, Perda No.1 Tahun 2011, Perda No.6 Tahun 2011, Perda No.1 Tahun 2015, Perda no.2 Tahun 2015, Perda no.4 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ketertiban Umum; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Sanksi Administratif; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2019.
24 Halaman dan 8 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
ABSTRAK:
bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhan merupakan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sekadau yang harus dikelola secar tertib, taat terhadap peraturan perundangundangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan bagi masyarakat
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 65 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pelayanan Jasa Kepelabuhan; Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retrjbusi; Penyetoran Retribusi; Innovasi Dalam Pemungutan Retribusi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2019.
15 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2019
PERBUP Kab. Sekadau No. 23 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN SUPIR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sekadau Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Supir di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sesuai dengan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap Dan Supir Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau perlu dilakukan penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 35 Tahun 2017
Ketentuan Pasal 12 ayat (3) ditambah 2 (dua) huruf yaitu huruf e dan f, ayat (7) diubah dan ditambah ayat (11) dan ayat (12); Ketentuan dalam Lampiran I huruf b, Tarif Transportasi Luar Daerah Dalam Provinsi Kalimantan Barat Menggunakan Transportasi Kendaraan Dinas Jabatan/Dinas Perorangan angka 1 nomor urut 3 pada kolom 3 diubah; Ketentuan dalarn Lampiran II, Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Nomor Urut 6 sarnpai dengan 10 pada kolom 6, nomor urut 3 sarnpai dengan 10 pada kolom 7 dan keterangan pada kolom 9 diubah; Ketentuan dalarn Lampiran III, Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi: Mengikuti Bimbingan Teknis, Workshop, Parneran, Kursus, Pendidikan dan Pelatihan
lebih dari 5 hari kalender, nomor urut 6 sampai dengan 10 pada kolom 6, nomor urut 3 sampai dengan 10 pada kolom 7 dan keterangan pada kolom 9 diubah; Ketentuan dalam Lampiran IV, Standar Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalarn Provinsi angka 1 nomor urut 6 sampai dengan 10 pada kolom 5 dan keterangan pada angka 1 sampai dengan 13 kolom 7 diubah; Ketentuan dalarn Lampiran V, Standar Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi angka 7 nomor urut 1 sampai dengan 12 pada kolom 3 dan angka 8 nomor urut 1 sampai dengan 4 pada kolom 3 diubah; Ketentuan dalam Lampiran VI, Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah angka 4 ditambah dengan kata "Sensus"; Ketentuan dalam Lampiran VIII, Komponen Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas pada keterangan angka 11 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
Merubah Peraturan Bupati Sekadau Nomor 23 Tahun 2018
10 halaman peraturan dan 22 halaman lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2019/NO.10, LL KAB.SEKADAU: 35 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN SAMPAH
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin pesatnya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan pengelolaaanya secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No.34 Tahun 2003, UU No.18 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.81 Tahun 2012, Permendagri No.33 Tahun 2010, PermenPU No.21/PRT/M/2006, PermenLH No.16 Tahun 2011, PermenPU No.3/PRT/2013, .
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Ruang Lingkup; Tugas dan Wewenang; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Lembaga Pengelola; Hak dan Kewajiban; Perizinan; Insentif dan Disinsentif; Retribusi; Pembiayaan dan kompensasi; Bentuk dan tata cara Peran Serta Masyarakat; Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pembinaan; Penyelesaian Sengketa; Larangan; Penyidikan; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
29 Halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 31 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Kewenangan Pemungutan Retribusi; Masa Retribusj; Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Dan Penagihan Retribusi; Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
9 halaman peraturan dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan produk hukum daerah, serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal baik bagi anggota Polisi Pamong Praja maupun Bantuan Polisi Pamong Praja;
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruano Lingkup; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Penjabaran Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019.
13 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
