Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 352 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA NO 1 TAHUN 2024.pdf

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah; b. bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu potensi Daerah, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun l9S9 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang_ Undang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O2l Peraturan Pelaksana Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunal Gedung (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 26, Tambahan Icmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PAJAK BAB III : RETRIBUSI BAB IV : PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BAB V : PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN BERINVESTASI BAB VI : KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK BAB VII : INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI BAB VIII : PENYIDIKAN BAB IX : KETENTUAN PIDANA BAII X : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
a. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 201 1 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2Ol1 Nomor O2); b. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Nomor 3 Tahun 2O11 tentang Pajak Hotel, Pqiak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Jqlak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Paja Air Talah (L,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 03), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2O18 tentang Perubahal Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 201 I tentang tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Jajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Paja Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O18 Nomor 03); c. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum (l,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor O6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum (kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2ol7 Nomor 06); d. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor O7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4la Nomor 1 Tahun 2O2l tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 01); e. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Irembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor O8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor I Tahun 2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2O11 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017 Nomor O1); dan f. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (l.embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 04), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
117

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH LEMBANG

Abstrak

Standar / Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH LEMBANG. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.

Download file:

PERDA N0 7 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH LEMBANG

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LE DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.O7. 1 18.23

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH LEMBANG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib dan lancarnya penyusunan peraturan lembang tentang organisasi dan tata kerja pemerintah lembang, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Lembang; b. bahwa dalam rangka penyesuaian dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan pemerintahan Lembang maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja pemerintah Lembang perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah L,embang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lS22l; 2. undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 3. undang-undang Nomor 6 Tahun 2a2g tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2a22 tentang cipta Keda Menjadi undang-undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun zAV Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Al4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539i sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2A21 tentang Badan Usaha Milik Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66231; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20rc Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun ZOLT tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 12221; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun ZALT tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 122311' 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keq'a Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4fa Nomor 2 Tahun ?OLS tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dart Tata Kerja Pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 08);
PASAL I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Ke{a Pemerintah l,embang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 08)), diubah PASAL 1 : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tor4ja. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PASAL 2 : Susunan organisasi dan tata keq'a Pemerintah Lembang terdiri atas : a. Kepala Lembang; dan b. Perangkat L,embang. PASAL 3 : Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {21 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala lembang sebagai satuan tugas kewilayahan. PASAL 4 : Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Lembang sebagai pelaksana operasional. PASAL 14 : Perangkat Lembang diangkat oleh kepala lembang dari warga Lembang yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. PASAL 14A : Kelengkapan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) hurufc PASAL 15 : Kepala Lembang dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; PASAL 16 : Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Lembang harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. PASAL 17 : Perangkat Lembang berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan. PASAL 18A : Perangkat Lembang diberhentikan sementara oleh Kepala Lembang setelah berkonsultasi dengan Camat BAB III A :KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT LEMBANG BAB III B : UNSUR STAF PERANGKAT LEMBANG PASAL 19 A : Dalam hal te{adi kekosongan jabatan perangkat Lembarrg maka tugas perangkat Lembang yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Lembang lain yang tersedia. PASAL 19B : Kepala Lembang dapat mengangkat unsur staf Perangkat Lembang. BAB IV A : PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT LEMBANG BAB IV B : PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT LEMBANG BAB IV C : KESEJAHTERAAN PERANGKAT LEMBANG PASAL 23A : Pakaian dinas dan atribut Perangkat Lembang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundangundangan. PASAL 23 B : ) Perangkat Lembang dan staf Perangkat Lembang yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Lembang wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Lembang. PASAL 23C : Selain penghasilan tetap, perangkat lembang menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat l,embang. PASAL II : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PASAL 23C :

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN NAMA DAN JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA

Abstrak

Statuta Organisasi / Lembaga

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN NAMA DAN JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.

Download file:

PERDA NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN NAMA DAN JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANATORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN: NOMOR B.HK.O6. 117 .23

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN NAMA DAN JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN LEMBANG DALAM KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di kelurahan dan lembang maka perlu dilakukan penataan lingkungan dan kampong di kelurahan dan lembang dalam Kabupaten Tana Toraja; b. bahwa untuk terlaksananya penataan lingkungan dan kampong di lembang dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan I-embang dalam Kabupaten Tana Toraja, perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja;
1. Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor L822); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Al4 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2A23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keq'a Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sgfoagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 I Nomor 2 1, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 62O6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 02); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11);
PASAL I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan kmbang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 02) diubah PASAL 1 : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: l. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PASAL 4 : Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama dan jumlah kmbang dalam Daerah sebanyak 112 (seratus dua belas). PASAL 4A : Jumlah Wilayah Bawahan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut: a. luas wilayah ke{a; b. karakteristik c. geografis; d. jumlah kepadatan penduduk; e. sarana prasarana penunjang tugas; dan f. aspirasimasyarakat. (2) Jumlah Wilayah Bawahan k PASAL II : Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, wilayah bawahan Kelurahan/Lembang dalam La.mpiran Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan l.embang dalam Kabupaten Tana Toraja (L,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor O2) tetap diakui keberadaannya sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur mengenai wilayah bawahan Kelurahan dan wilayah bawahan l,embang.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, wilayah bawahan Kelurahan/Lembang dalam La.mpiran Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan l.embang dalam Kabupaten Tana Toraja (L,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor O2) tetap diakui keberadaannya sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur mengenai wilayah bawahan Kelurahan dan wilayah bawahan l,embang.
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERDA NO.5 TAHUN 2023 KABUPATEN INKLUSIF.pdf

KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMB RAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMO R5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANATORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN: NOMOR B.HK.O4.O7 7 .23

Peraturan Daerah (Perda) tentang KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

ABSTRAK:

a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para Penyandang Disabilitas, [ansia, Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan lainnya mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para Penyandang Disabilitas, termasuk Lansia, Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan lainnya yang seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain maka perlu mendapatkan Pelindungan dan pelayanan secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaaa; c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 ayat ll) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas termasuk Lansia, Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan lainnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor r8221; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796; 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1O9, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20O2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20ll tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5251); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2Ol9 tentang Peke{a Sosial (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraaan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembarart Negara Republik Indonesia Nomor 6399); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik' dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);13. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanal Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601); 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (L,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV : RUANG LINGKUP BAB V : PRINSIP PEI.IYELENGGARAAN BAB VI : TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB VII : RAGAM PET.IYANDANG DISAE}ILITAS BAB VIII : HAK PEI{YANDANG DISABILITAS BAB IX : PELINDUNGAN PEI{YANDANG DISABILITAS BAB X : AKSESIBILITAS BAB XI : PEMBERDAYAAN PEI.TYANDANG DISABILITAS BAB XII : PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIII : KOMISI DAERAH DISABILITAS BAB XIV : PENGHARGAAN BAB XV : PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI BAB XVI : PENDANAAN BAB XVII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
42

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Abstrak

Narkotika

Download file:

02 tahun 2023 SDH UPLOAD.pdf

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROVINSI SULAWESI SELATAN TANAH TORAJA NOMOR : B.HK.O2.OO2.23

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya; b. bahwa semakin meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat akan berakibat meng€rnc€rm keberlanjutan kehidupan dan memperlemah ketahanan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunazrn dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberaltasan Penyalahgunazrn dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; d. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dal Peredaral Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2O2O lentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2O20 tentang Cipta Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 245, Tambahal [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentatg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2oll tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46' Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2Ol3 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2O09 tentang Narkotika (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); 10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2O10 tentang Badan Narkotika Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2O15 tentalg Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentaag Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 195); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengarr Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahwn 2O2O tentang Perubahan Penggolongal Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 965);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN FASILITASI BAB IV : ANTISIPASI DINI BAB V : PENCEGAHAN BAB VI : PENANGANAN DAN REHABILITASI BAB VII : PENDANAAN BAB VIII : TIM TERPADU BAB IX : RENCANA AKSI DAERAH BAB X : PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BAB XI : LEMBANG/ KELURAHAN BERSIH NARKOBA BAB XII : MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB XIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIV : PENGHARGAAN BAB XV : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
Peraturan Bupati sebagai peraturar pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturar Daerah ini diundangkan.
21

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Abstrak

Arsip

Download file:

01 tahun 2023.pdf

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMOR 01 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.0 1.00 1.23

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

ABSTRAK:

a. bahwa pengelolaan kearsipan dilaksanakan untuk kepentingan penyelamatan catatan sejarah daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari catatan sejarah nasiond lndonesia; b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang andal serta sebagai upaya untuk menyelamatkan bahan bukti kinerja pemerintahan di Kabupaten Tana Toraja yang pada akhirnya akan sangat bermanfaat bagi perlindungan hakhak keperdataan maupun untuk menyelesaikan berbagai permasalahan; c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta pelaksanaan kewenangan daerah dalam penyelenggarazrn kearsipan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf (r) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O08 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2OO9 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terrtang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratui^n Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 143' Tambahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanr,bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangIndonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2Ol2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penye'lenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 252); 12. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. 13. Arsip terj aga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dij aga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. 14. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. 15. Digitalisasi arsip adalah proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menj adi bentuk digital dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digitaf, untuk fungsi fotokopi, dan untuk membuat koleksi perpustakaan digital. 16. Arsiparis adalah seseorzrng yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. 17. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemu€rn dan pemanfaatan arsip. 18. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaal kearsipan. 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipar . 20. Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguman tinggi, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. 21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatual Republik Indonesia. 22. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. 23. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. 24.lJrrrt kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipal. 25. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yalg dipergunakan sebagai pedoman penJrusutan dan penyelamatan arsip. 26. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaltif dari unit pengolah ke unit kearsipan' pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. 27. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijalan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan kmbaran daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor O4);
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : PENYELENGGARAAN KEARSIPAN BAB IV : PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS BAB V : PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAB VI : AUTENTIKASI BAB VII : LAYANAN KEARSIPAN BAB VIII : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB IX : ORGANISASI PROFESI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X : LARANGAN BAB XI : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XII : KETENTUAN PEI{YIDIKAN BAB XIII : KETENTUAN PIDANA BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
36

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022-2030

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERDA NO 5 2022.pdf

RENCANA-INDUK-PEMBANGUNAN-KEPARIWISATAAN-KABUPATEN-TANA-TORAJA-TAHUN-2022-2030

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kab. Tana Toraja 2022 No.05/TLD No.32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022-2030

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2030.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 50 Tahun 2011; Permenpar Nomor 10 Tahun 2016; Perda Prov. SulSel Nomor 1 Tahun 2011; Perda Prov. SulSle Nomor 2 Tahun 2015; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2017; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Wisata, Wisatawan, Kepariwisatawan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tana Toraja, Daerah Tujuan Pariwisata, Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Pariwisata Daerah, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, Infrastruktur Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Pemasaran, Industri Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan, Sumber Daya Manusia Pariwisata, Usaha Pariwisata, Daya Tarik Wisata, Standardisasi Kepariwisataan, Kompetensi, Sertifikasi, Sertifikat. BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Kedudukan. Bagian Kedua Ruang Lingkup. BAB III PRINSIP, VISI DAN MISI Bagian Kesatu Prinsip. Bagian Kedua Visi. Bagian Ketiga Misi. BAB IV TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Bagian Kesatu Tujuan. Bagian Kedua Sasaran. Bagian Ketiga Kebijakan. BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH Bagian Kesatu Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata. Bagian Kedua Strategi Pembangunan Industri Pariwisata. Bagian Ketiga Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Bagian Keempat Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata. BAB VI INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH. BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. BAB VIII PEMBIAYAAN. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN. BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2022.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
10 Bab, 25 Pasal (16 Hlm.) dan 5 Hlm. Penjelasan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1O TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1O TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.

Download file:

PERDA N0 4 2022.pdf

PERUBAHAN-ATAS-PERATURAN-DAERAH-NOMOR-10-TAHUN-2016-TENTANG-PEMBENTUKAN-DAN-SUSUNAN-PERANGKAT-DAERAH

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD Kab. Tana Toraja 2022 No. 4

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1O TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Perda Kab. Tana Toraja Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat daerah yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian penataan perangkat Daerah, dan perlu ditata kembali sehingga perangkat daerah secara efektif dan efesien dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014;UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 16 Tahun 2018; Permendagri Nomor 46 Tahun 2008; Permendagri Nomor 5 Tahun 2017;Permendagri Nomor 99 Tahun 2018; Perda Kab. Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016.
Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf d dan huruf e diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 12 diubah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
II Pasal (8 hlm.)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Reses DPRD Kabupaten Tana Toraja Untuk Masa Sidang II Tahun 2021

Abstrak

Ketenagakerjaan

Download file:

RESES DPRD KABUPATEN TANA...NG II TAHUN 2021.pdf

REES DPRD KAB. TANA TORAJA UNTUK MASA SIDA

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Reses DPRD Kabupaten Tana Toraja Untuk Masa Sidang II Tahun 2021

ABSTRAK:

a.bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 391, ayat (3), Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b.bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam menyerap aspirasi masyarakat, sehingga dapat diketahui permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengadakan Reses Masa Sidang II (Januari - April) Tahun 2021. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatan Tana Toraja.
.UU Nomor 29 Tahun 1959 tentsngt Pembentukan Daerah - Daerah Tingkah II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 1822); 2.UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Ri tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 3.UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568); 4.UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5104); 6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107); 7.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 8.Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021; 9.Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
KESATU: Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja mengadakan Reses di Daerah Pemilihan masing - masing. KEDUA: Reses dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja Masa Sidang II Tahun 2021 dilaksankan terhitung mlai tanggal 5 s/d 8 April 2021. KETIGA: Setelah mengadakan Reses wajib membuat laporan secara tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna. KEEMPAT: Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penetapan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021. KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2021.
-
-
4

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2020

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAI}UPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O2O

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

2019pbtanatorajakab014.pdf

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAI}UPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O2O

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019 NOMOR 14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KAI}UPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O2O

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah melalui kebijakan Money Follow Program dengan pendekatan secara Tematik, Holistik, Integrated dan SpasiaJ yang efisien, efektif, akuntable dan transparansi sesuai sasaran, target/tolak ukur dan manfaat, program, sekaligus merupakan sinergitas kebijakan program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-r Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona_I, yang mengamanatkan bahwa, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; C.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Tana Toraja tentang Rencana Keq'a pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020;
l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256); 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem pembangunan ]relcanaan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daera-h (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan peraturan perundang_undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8t7); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2Ol7 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Pengalggaran Pembangunan Nasional; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322; ', 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019:- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencand Kerja Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3l Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2020; 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Daerah; 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Keg'a pemerintah Daerah provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Derah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 ten ang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20Og tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2Ol2 tentang Rencana pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2O2I; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor lO Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah;
MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O2O. Pasal I Rencana Keq'a Pemerintah Daerah Tahun 2O2O yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2O2O adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2o2o yang dimulai pada tanggar I Januari 2o2o dan berakhir 31 Desember 2020. RKPD Tahun 2020 disusun dengan maksud : a. Pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kery'a Organisasi Perangkat Daerah tahun 2020; b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijalan Umum Anggaran dan Prioritas plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2O2O; c. Pedoman bagt Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O; dan d. Sebagai bahan evaluasi untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKpD. Pasal 3 (1) Dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2O2O, pemerintah Daerah menggunakan RKpD Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pembahasan Kebijal<an Umum Anggaran dan prioritas plafon Anggaran Sementara Tahun 2O2O antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tora-ia; (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2O2O yang teUfr ditetapkan pada KUA-ppAS dan RApBD dalam melakukan pembahasan RKA Organisasi perangkat Daerah dengan ' Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tora-fa. Pasal 4 (1) Organisasi perangkat Daerah membuat Laporan Kineq.a Semesteral dan Tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang capaian program, masukan, keluaran dan hasil kegiatan; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada Kepala Badan perencanaan pembangunan Daerah dan Kepala Badan pengelola Keuangan d; Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja paling lambat lO (sepuluh) hari setelah berakhimya semester pertama yang bersangkutan; (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Organisasi perangkat Daerah yang bersangkutan. Pasal 5 Kepala Badan perencanaan pembangunan Daerah menelaa-h kesesuaian antara Rencana Keq.a OpD Tahun 2O2O hasil pembalrasan bersama Dewan perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2020. Pasal 6 Rincian RKPD Tahun 2O2O tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkal dari peraturan Bupati ini. Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr Kabupaten Tana Toraja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
5

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT