| ABSTRAK: |
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera,
adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai
salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan
ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat
kesehatannya;
b. bahwa semakin meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah
masyarakat akan berakibat meng€rnc€rm keberlanjutan
kehidupan dan memperlemah ketahanan berbangsa dan
bernegara, oleh karena itu diperlukan peningkatan peran
pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendukung program
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunazrn dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberaltasan Penyalahgunazrn dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah
diamanatkan untuk menyusun Peraturan Daerah mengenai
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
d. bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a,huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dal Peredaral Gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun
2O2O lentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun
2O20 tentang Cipta Keda (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O20 Nomor 245, Tambahal [.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentatg
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undalgan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2oll tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46' Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2Ol3 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2O09 tentang
Narkotika (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 96, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5419);
10. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan
Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2O10 tentang Badan
Narkotika Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 128);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2O15 tentalg
Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentaag
Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 91) sebagaimana telah diubah
dengarr Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahwn 2O2O
tentang Perubahan Penggolongal Narkotika (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 965);
- BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN FASILITASI
BAB IV : ANTISIPASI DINI
BAB V : PENCEGAHAN
BAB VI : PENANGANAN DAN REHABILITASI
BAB VII : PENDANAAN
BAB VIII : TIM TERPADU
BAB IX : RENCANA AKSI DAERAH
BAB X : PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BAB XI : LEMBANG/ KELURAHAN BERSIH NARKOBA
BAB XII : MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BAB XIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XIV : PENGHARGAAN
BAB XV : SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XVI : KETENTUAN PENUTUP
|
