Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023

KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV : RUANG LINGKUP BAB V : PRINSIP PEI.IYELENGGARAAN BAB VI : TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB VII : RAGAM PET.IYANDANG DISAE}ILITAS BAB VIII : HAK PEI{YANDANG DISABILITAS BAB IX : PELINDUNGAN PEI{YANDANG DISABILITAS BAB X : AKSESIBILITAS BAB XI : PEMBERDAYAAN PEI.TYANDANG DISABILITAS BAB XII : PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIII : KOMISI DAERAH DISABILITAS BAB XIV : PENGHARGAAN BAB XV : PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI BAB XVI : PENDANAAN BAB XVII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 tentang KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Tana Toraja
Nomor
5
Bentuk
Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat
Perda
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Makale
Tanggal Penetapan
01 November 2023
Tanggal Pengundangan
01 November 2023
Tanggal Berlaku
01 November 2023
Sumber
LEMB RAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023 NOMO R5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANATORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN: NOMOR B.HK.O4.O7 7 .23
Subjek
KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
Bidang
HUKUM UMUM
Halaman ini telah diakses 43 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan