Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD Tahun 2022 Nomor 109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah serta Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Perumahan Kawasan Permukiman.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permen PUPR No. 7 Tahun 2022; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 13 Tahun 2021; Perbup No. 112 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Pembentukan Bab III Kedudukan Bab IV Susunan Organisasi Bab V Kepegawaian dan Jabatan Bab VII Tata Kerja Bab VIII Tunjangan Bab IX Pembiayaan Bab X Ketentuan Peralihan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Didalam Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 47 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 48 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 49 Tahun 2018
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 110 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 110, BD Tahun 2022 Nomor 110
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa pedoman pelaksanaan perbaikan rumah umum tidak layak huni telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni; bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman yang pelaksanaannya sesuai dengan prinsip keberpihakan, keadilan, dan pemberdayaan kepada masyarakat, diperlukan pedoman pelaksanaan perbaikan rumah umum tidak layak huni.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2011; PP No. 14 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perda No. 3 Tahun 2014
Di dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Rumah Umum Tidak Layak Huni Bab III Jenis Perbaikan Bab IV Penerimaan Perbaikan Bab V Tata Cara Pengajuan Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni Bab VI Tata Cara Penyelenggaraan Swakelola Bab VII Pelaporan Bab VIII Ketentuan Lain-Lain Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2018
13 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 111 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 111, BD Tahun 2022 Nomor 111
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Pertahanan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah khususnya penyelenggaraan jalan lingkungan dan drainase lingkungan dengan prasarana sarana umum, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan dan Drainase Lingkungan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2016; PP No. 16 tahun 2021; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda No. 8 Tahun 2016; Perwal No. 43 Tahun 2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II UPTD Jalan dan Drainase Lingkungan Bab IV UPTD Pengelola Rusunawa Bab V Jabatan Fungsional Bab VI Tata Kerja Bab VII Pembiayaan Bab VIII Ketentuan Peralihan Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Peraturan ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2019
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2023
TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 112, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 112
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun; b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaanpercepatan pelayanan rekomendasi pertelaan,pengesahan pertelaan dan akta pemisahan serta dalamrangka memberikan kepastian hukum kepadamasyarakat, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor60 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengesahan Pertelaandan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susunsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan WalikotaSurabaya Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata CaraPengesahan Pertelaan dan Akta Pemisahan SatuanRumah Susun sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Walikota tentang Tata Cara PengesahanPertelaan dan Akta Pemisahan Satuan Rumah Susun.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E); 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, TATA CARA PENGESAHAN PERTELAAN DAN AKTA PEMISAHAN SATUAN RUMAH SUSUN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 113 Tahun 2021
PENYEDIAAN - PENYERAHAN - DAN - PEMANFAATAN - PRASARANA - SARANA - DAN - UTILITAS - PERUMAHAN - DAN - PEMUKIMAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD 2021/No.113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan, Penyerahan Dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Perda Kab. Bogor No. 7 Tahun 2012 maka perlu membentuk Perbup tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
Dasar Hukum Dari Peraturan Bupati ini UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 24 Tahun 1997; . PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; Permen Negara Perumahan Rakyat No. 34/Permen/M/2006; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 7 Tahun 2012; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 ) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 94 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyediaan Prasarana Sarana Dan Utilitas, Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas, Permintaan Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Oleh Pemerintah Daerah, Prasarana Sarana Dan Utilitas Yang Terlantar, Tata Cara Penyediaan Tanah Pengganti, Pemanfaatan Dan/Atau Pemeliharaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
29 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 114 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya beberapa regulasi yang perlu disempurnakan, maka Perbup Temanggung No 33 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas PUPP perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Temanggung no 33 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas PUPP Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 33 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan tentang tugas sesksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2017 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 114 Tahun 2021
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur OrganisasiPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Kebumen No. 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Perhubungan
PERBUP Kab. Kebumen No. 61 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan
birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan
penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Perhubungan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan,
susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja
perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Perhubungan yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 115 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, perlu mempercepat penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni akibat
korban bencana serta fasilitasi relokasi rumah korban bencana di Kabupaten Mamuju;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana;
UU No. 29 Tahun 1959 (LN 1959 (74), TLN (1822):UU No. 26 Tahun 2004 (LN 2004 (105), TLN (4422);UU No. 17 Tahun 2003 (LN 2003 (47), TLN (4286);UU No. 24 Tahun 2007 (LN 2007 (66), TLN (4723);UU No. 1 Tahun 2011 (LN 2011 (7), TLN (5188);UU No. 12 Tahun 2011 (LN 2011 (82), TLN (5334) sebagaimana telah diubah UU No. 15 Tahun 2019 (LN 2019 (183), TLN (6398);UU No. 23 Tahun 2014 (LN 2014 (244), TLN (5587); sebagaimana telah diubah UU No. 9 Tahun 2015 (LN 2015 (58), TLN (5679);PP No. 21 Tahun 2008 (LN 2008 (42), TLN (4828);PP No. 2 Tahun 2018 (LN 2018 (2), TLN (6178);PP No. 12 Tahun 2019 (LN 2019 (93), TLN (6349);Permendagri No. 80 Tahun 2015 (BN 2015 (2036) sebagaimana telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018 ( BN 2018 (157);.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M 2018 (BN 2018 (1891);Permendagri No. 100 tahun 2018 (BN 2018 (1540);Perda Mamuju No. 2 Tahun 2016 (LD 2016 (67);Perda Mamuju No. 6 Tahun 2016 (D 2016 (549);
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana. Ruang Lingkupnya:
a. penetapan lokasi dan status darurat bencana oleh Bupati;
b. kategori rumah korban bencana alam;
c. besaran pemberian bantuan;
d. penanganan kategori kerusakan rumah;
e. tahapan pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah; dan
f. pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin Nomor 115 Tahun 2021
PEDOMAN - PELAKSANA - PROGRAM - OPTIMALISASI - RUMAH - MASYARAKAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 115, BD.2021/No 115
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksana Program Optimalisasi Rumah Masyarakat Pro Rakyat Kabupaten
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan dalam Peraturan ini adalah : ketentuan pasal 54 ayat (1) UU No 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan pemukiman,perlu memberikan Bantuan Rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kabupaten banyuasin
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : UU No 6 Tahun 2002;UU No 1 Tahun 2011;UU No 11 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 88 Tahun 2014;PP No 12 Tahun 2019;PP No 2 Tahun 2012;PP No 88 Tahun 2014;PP No 64 Tahun 2016;Perpres No 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 96 Tahun 2015; Permendagri No 77 Tahun 2020;Permendagri No 42 Tahun 2010;Peraturan Menteri Perkerjaan umum dan Perumahan Rakyat No 07/PRT/M/2018;Peraturan Menteri Perkerjaan umum dan Perumahan Rakyat No 8 Tahun 2020;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa No 8 Tahun 2018;;Perda No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 3 Tahun 2020
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : mengatur mengenai Ketentuan Umum ,Jenis Kreteria dan Persyaratan Permohonan,Pelaksanaan Pro rakyat,Tugas dan Tangung jawab pelaksanan ,Sumber dana besar bantuan dan penggunaan dana ,Penetapan dan Pencairan ,Larangan ,Sanksi,kekadaan Kahar,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2021.
18 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 115 Tahun 2023
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH SUSUN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 115, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 115
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA RETRIBUSI PEMAKAIAN RUMAH SUSUN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat Kota Surabaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun dalam melakukan pembayaran retribusi Pemakaian Rumah Susun, perlu memberikan penghapusan sanksi administratif berupa bunga retribusi pemakaian rumah susun kepada masyarakat pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal33 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan penundaan pembayaran yang diatur dengan Peraturan Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghapusan Sanksi Administratif berupa Bunga Retribusi Pemakaian Rumah Susun Dalam Rangka Memperingati Hari Pahlawan.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah KotaSurabaya Tahun 2016 Nomor 12, TambahanLembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan DanSusunan Perangkat Daerah Kota Surabaya(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah KotaSurabaya Nomor 3); 2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun2022 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2022Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah KotaSurabaya Nomor 1); 3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, UraianTugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PerumahanRakyat dan Kawasan Permukiman serta PertanahanKota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun2021 Nomor 73).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
