blud - PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2023/No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada
masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu pegawai yang
memadai, profesional dan berkualitas; bahwa karena keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan status
Aparatur Sipil Negara di Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu adanya
pemenuhan pegawai dengan status Non Aparatur Sipil Negara guna
mendukung pencapaian organisasi secara efisien, efektif dan produktif
serta profesional sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pelayanan
Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 038 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas, Dinas
Kesehatan Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang ada, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Pegawai
Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan
Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kedudukan dan tugas, status kepegawaian, formasi kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, perjanjian kerja dan jangka waktu, kewajiban dan hak, cuti, pengembangan kompetensi, pembinaan dna pengawasan, pemberhentian pegawai non ASN UPTD Puskesmas, penggajian dan jasa pelayanan, hari kerja dan kerja lembur, larangan, hukuman disiplin, pembinaan, pengawasan dan penailaian kinerja, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 038 Tahun 2015 dicabut.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 616/KPTS/IX/2021 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kabupaten Bengkalis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 55 (lima puluh lima) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penatausahaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas; Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada BLUD UPT Puskesmas; Tarif Layanan BLUD UPT Puskesmas ; Kerja Sama BLUD UPT Puskesmas; Penggunaan Silpa BLUD UPT Puskesmas; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengamanan, Pemeriksaan, Penyaluran dan Pelaporan Cadangan Pangan.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengamanan, Pemeriksaan, Penyaluran dan Pelaporan Cadangan Pangan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/ 12/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang Tata Cara Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengamanan, Pemeriksaan, Penyaluran dan Pelaporan Cadangan Pangan, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan;
Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengamanan,dan Pemeriksaan, Cadangan Pangan;
Penyaluran Cadangan Pangan;
Pelaporan Cadangan Pangan;
Kententuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2024.
9 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keberlangsungan pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun maka diperlukansupaya pengelolaan manajemen pegawai yang diselenggarakan secara efektif dan efisien dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Klasifikasi, Jenis dan Tugas Pegawai Blud
5. Hak, Kewajiban Serta Larangan;
6. Pengadaan Pegawai Blud;
7. Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai Blud
8. Kode Etik Pegawai;
9. Pembinaan dan Pengembangan;
10. Penghargaan dan Sanksi;
11. Sistem Penggajian;
12. Masa Kerja dan Pemberhentian;
13. Pelaporan; dan
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
19 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 25 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberian jasa pelayanan pengelola
Badan Layanan Umum Dacrah di Rumah Sakit Umum
Daerah Tidar Magelang diberikan remunerasi sesuai
dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan
profesionalisme yang diperlukan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
perlu adanya sistem remunerasi untuk Badau Layanan
Umurn Daerah; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b maka perlu mcnctapkan Peraturan
Walikota tentang Sistem Remunerasi Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota
Magelang;
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 1992; UU No 32 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1987; PP No 38 Tahun 2007; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Perda Kota Magelang No 5 Tahun 2008; Permendagri No 61 Tahun 2007; Permenkeu No 10/PMK.02/2006; Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri no 138/MENKES/PB.II/2009 dan No 12 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang azas remunerasi, hak dan kewajiban, sumber pembiayaan, gaji, jasa pelayanan, proporsi distribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2009.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 62 Tahun 2022
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021-2026
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal
41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum
Daerah, maka perlu Membentuk Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan
Daerah Kabuapten Soppeng Tahun 20212026;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Laboratorium Kesehatan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategi Bisnis, Kinerja, Sasaran, Strategi. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III
KINERJA PELAYANAN. BAB IV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 4
Strategi Pasal 5
Arah Kebijakan. BAB V
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2022.
17
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Blora tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan BPD Dan Persyaratan Anggota BPD
Bab III Mekanisme Musyawarah Dan Mufakat
Penetapan Anggota BPD
Bab IV Pengesahan Penetapan Anggota BPD
Bab V Kedudukan, Fungsi Dan Wewenang
Bab VI Hak, Kewajiban Dan Larangan BPD
Bab VII Masa Keanggotaan Dan Pemberhentian BPD
Bab VIII Pimpinan BPD
Bab IX Penggantian Pengisian Pimpinan Dan Anggota BPD
Bab X Pengaturan Tata Tertib Dan Mekanisme Kerja BPD
Bab XI Tata Cara Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
Bab XII Hubungan Kerja BPD
Bab XIII Keuangan Dan Administrasi BPD
Bab XIV Tindakan Penyidikan
Bab XV Sanksi
Bab XVI Ketentuan Peralihan
Bab XVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2006.
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa dicabut.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kab. Lamongan Tahun 2023 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83
ayat (6) Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 ten tang Sadan Layanan Umum Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakal Kabupalen Lamongan;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018; Peraturan Supati Lamongan Nomor 2 Tahun 2019;
peraturan ini mengatur mengenai Tarif
Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakal Kabupalen Lamongan; Ruang lingkup Peraturan Bupati 1m adalah sebagai
berikut:
a. jenis Pelayanan Kesehatan;
b. komponen Tarif;
c. perhitungan Tarif;
d. besaran Tarif; dan
e. pembebasan Tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
jumlah 16 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 9.4 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2028
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota Surakarta tentang Rencana Strategis
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Kawasan Wisata pada Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Tahun 2024 - 2028;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Renstra BLUD UPTD Kawasan Wisata, Renstra BLUD UPTD Kawasan Wisata dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
8 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.M.R.T Wongsonegoro Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi
dalam pemberian remunerasi pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota
Semarang, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan
Umum daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro
Kota Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang
Nomor 17 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah K.R.M.T
Wongsonegoro Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007; Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (4) Pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2023 diubah.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
