Pencarian Peraturan

Retribusi-pelayanan-kesehatan

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, 25/06/2009

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, dipandang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2008
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pemungutan retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), termasuk fasilitas pelayanan kesehatan seperti rawat jalan, gawat darurat, rawat inap, dan layanan lainnya. Selain itu, peraturan ini menetapkan prinsip dan sasaran untuk struktur dan besarnya tarif retribusi dengan tujuan mengganti biaya penyelenggaraan, pengadaan, pemeliharaan, penyusutan, serta biaya pelayanan, dengan fokus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2009.
68 hlm beserta penjelasan

rencana aksi - standar pelayanan minimal

2023

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84, BD.2023/NO.84

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penciptaan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal bagi masyarakat diperlukan upaya yang terencana, sinergi dan berkelanjutan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah membentuk rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2026;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator SPM serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima layanan dasar dan mutu minimal layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2026 dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
50 hlm

pelayanan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, BD 2023/NO.98

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023-2026

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan prioritas pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar penentuan kebutuhan pembiayaan daerah dan menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan serta bantuan lain yang adil dan transparan, perlu menyusun standar pelayanan minimal; b. bahwa dalam rangka memudahkan pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja Perangkat Daerah sehingga upaya pencapaian kinerja lebih terarah dan terukur yang selanjutnya dapat memudahkan proses pemantauan dan evaluasi serta mengakomodasi dinamika perubahan, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; 4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 ; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 ; 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 8 HLM, Lampiran: 177 HLM

PEMBERIAN-MANDAT-PEMERIKSAAN-PENERBITAN-REKOMENDASI-UPAYA-PENGELOLAAN-LINGKUNGAN-HIDUP-UPAYA-PEMANTAUAN-LINGKUNGAN-HIDUP-PENERBITAN-IZIN-LINGKUNGAN-SERTA-PENERAPAN-SANKSI-ADMINISTRATIF-KEPADA-KEPALA-BADAN-LINGKUNGAN-HIDUP-KABUPATEN-BANYUMAS

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2015/NO.49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Mandat Pemeriksaan dan Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Penerbitan Izin Lingkungan Serta Penerapan Sanksi Administratif Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Mandat Pemeriksaan dan Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Penerbitan Izin Lingkungan serta Penerapan Sanksi Administratif Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemben-tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
Materi Pokok Perbup ini adalah: Bupati memberikan mandat pelayanan izin lingkungan kepada Kepala BLH. Pemberian mandat pelayanan izin lingkungan sebagaimana dimaksud meliputi: a. pemeriksaan dokumen UKL-UPL; b. penerbitan rekomendasi UKL-UPL; c. penandatanganan penetapan dan perubahan izin lingkungan; d. penerapan sanksi administratif meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan izin lingkungan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin Lingkungan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2015.
9 Halaman

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN LUWU UTARA

2005

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 161, BD.2005/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 75. A. Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 tentang Bangunan, maka perlu ditetspkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Retribusi lzin Mendirikan Bangunan (lBM) di Kabupaten Luwu Utara; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
I . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1 981 Nomor. 76, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara .Tahun 1997, Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Jalan; 6. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 8 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4048); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.Il Luwu Utara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 47 ,Tambahan Lembaran Negara 3826); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 12. Undang-UndangNomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tahun Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4389); 13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangnan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); ·15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6 .Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)'; 16. Peraturan Pernerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun. _(LISIBA); . ·. 17. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonorrii (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tent;i_ryg Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 2000 Nomor 202 .Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ); · 19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupeten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 82); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 02);
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KABUPATEN LUWU UTARA Pasal 1 Pengelolaan (I) Pengelolaan Retribusi lMB dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara. (2) Tugas Pengelolaan dimaksud pada ayat (1) a. Mempersiapkan, merencanakan, mengubah, dan mengkaji Penyusunan Rumusan Kebijakan Teknis Perhitungan Biaya b. Mendata dan menginventarisasi setiap Obyek dan Subyek Retribusi sesuai Keputusan Bupati Luwu Utara No. 75. A. Tahun 2004. c. Menghitung dan membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) d. Mempersiapkan/mengadakan formulir dan dokumen lainnya yang terkait dengan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) e. Melakukan Pemungutan dan P f. enagihan Retribusi lMB sesuai SK Bupati No. 75. A Tahun 2004. g. Basil penyetoran disetor ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Pasal 2 Tata Cara Perhitungan dan Penetapan .Biaya. � <, ( 1 ). Biaya lMB terdiri : ' a. Biaya perneriksaan gambarf\l[engesahan Design ditetapkan sebesar 20% dari Kuas lantai x Harga Standar Bangunan/100 yang peruntukannya sebagai jasa dalam rangka pemberian pelayanan teknis terhidap pemohon. b. Biaya Sempadan Biaya Sempadan adalah Biaya Retribusi !MB yang dihitung berdasarkan Luas Banguna, Tingkat Bangunan, Guna bangunan,lokasi bangunan (wilayah) dan gologan bangunan. tata car perhitugan: retribusi IMB (biaya sempadan) =KLBxKTBxKGBxLBxHSB/100 keterangan LB=luas bangunan HSB=harga standart bangunan (2). Contoh Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalarn angka sebagaimana tercantum pada Jampiran peraturan ini. Pasal 3 Mekanisme/Prosedur dan Tata Cara Permohonan (IMB) Mekanisme/Prosedur dan Tata Cara Pennohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) a. Setiap Pemohon dapat langsung ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum untuk mengambil blanko IMB. b. Pemohon mengisi Blanko tersebut dan ditandatangani sebagaimana yang tertera dalam Blanko. c. Pemohon mengembalikan Blanko yang telah diisi termasuk Jampiran yang diminta/dipersyaratkan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara, d. Berkas diteliti/diperiksa oleh petugas dan bila: a. Berkas yang memenuhi syarat dilanjutkan dengan Peninjauan Lapangan b. Berkas yang tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau ditolak. e. Setelah berkas dinyatakan lengkap(sebagaimana point 4.a), maka berkas tersebut dilanjutkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk Penerbitan Sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (!MB) selanjutnya kegiatan membangun dapat dimulai. Pasal 4 (1). Media Pungutan terhadap pembayaran Retribusi !MB (Izin Mendirikan Bangunan) menggunakan SSRD (Surat Setoran Retribusi Daerah) (2). Media Pungutan sebagaiman dimaksud ayat (1) tersebut dicap/stempel dan diperforasi oleh Dipenda Luwu Utara. Pasal S Hal-hal yang belurn diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatut lebih Ianjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pasal 6 · Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian temyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2005.
12

Tarif Pelayanan Kesehatan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2011/NO.18

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan rumah sakit dipikul bersama oleh masyarakat dan pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat; bahwa dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu serta cakupan pelayanan kesehatan kepada pasien Kelas III perlu ditunjang dengan biaya yang memadai dalam bentuk besaran tarif; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa besaran tarif Kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen yang meliputi Pelayanan Yang Dikenakan Tarif Dan Besaran Tarif, Sanksi Administratif dan Ketentuan Lain-Lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2011.
52 halaman

PENYELENGGARAAN PERIZJNAN DI DINAS PERDAGANGA

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 84,

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Dinas Perdagangan

ABSTRAK:

a. babwa untuk dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik didalam melakukan usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan keJancaran pelayanan publik; b. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha bagi pelaku usaha di bidang Perdagangan, perlu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (S[UP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TOP) sesuai ketentuan Perundang-undangan. c. bahwa dalam rangka membantu perusahaan perdagangan yang akan memulai usahanya, perlu mempercepat dan mempermudah proses pelayanan penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan; d. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan bagi perusahaan perdagangan dalam memulai usaha yang terkait dengan Gudang sebagai sarana distribusi, perlu menyingkronkan ketentuan penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan penerbitan sertifikat layak fungsi untuk gedung yang difungsikan sebagai Gudang; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas per[u ditetapkan penggunaan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha [ndonesia (KBLI) dengan Surat Keputusan Walikota Palopo yang akan diterbitkan Mengingat tersendiri berdasarkan Peraturan W alikota. f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud huruf a.b,c, dan d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perizinan di Dinas Perdagangan;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725). 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, tambahan Lembaran Negara Nomor 4739); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 ten tang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 /M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 /MOAG/PER/ 12/2013 tentang Penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan; 11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/MDAG/PER/3/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07 /M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. 13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M- DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaran Pendaftaran Perusahaan; 14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo; 15. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN r,.. PERIZINAN DI DINAS PERDAGANGAN. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Palopo 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3. Walikota adalah Walikota Palopo. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Palopo yang berkedudukan sebagaiunsurPenyelenggaraPemerintahanDaerah. 5. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kata Palopo. 6. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala DinasPerdagangan Kata Palopo. 7. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) adalah Dinas ' Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kata Palopo 8. Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu(DPMTSP)adalah KepalaDinasPenanamanModalTerpaduSatu Pintu Kata Palo po 9. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 10. Perdagangan adalah kegiatan jual bell barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas "'. ( I �' barang dan/ atau jasa dengan disertai imbalan jasa atau kompensasi. 11. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 12. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Suratlzin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar. 13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebut SIUP. 14. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi Perubahannama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/ penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama; 15. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit ataubagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempatyangberlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri ataubertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya. 16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan 17. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warganegara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. 18. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak disektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran; 19. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. 20. SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha; 21. Setiap Perusahaan Perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP baru, perubahan dan/ atau penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi. 22. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/ atau terbukadengan tujuan tidak untuk dilrunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. 23. Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin. 24. Gudang terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu. 25. Gudang berbentuk Silo atau Tangki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium,beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan. 26. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TOG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang. 27. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan. 28. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yangclitujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain. 29. Pejabat Penerbit TOG adalah Gubemur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/Walikota. 30. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yangselanjutnya disingkat PI'SP adalah kegiatan penyelenggaraansuatu penzman dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian ataupelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenanganperizinan dan nonperizinan yangproses sampaidengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 31. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut aturanketentuan UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/ atau peraturan pelaksanaanya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiapperusahaan serta disahkan olehpejabat yang berwenang dari kantor Pendaftaran Perusahaan. 32. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TOP adalah surat tanda Pengesahan yangdiberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. 33. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat dataperusahaan yangdiisi dan clitandatangani oleh pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan TOP. BAB II RUANO LINGKUP Pasal 2 Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi : 1. Penyelenggaraan Perizinan; 2. Surat Izin Usaha Perdagangan; 3. Tanda Daftar Perusahaan; 4. Tanda Daftar Gudang; 5. Pembinaan dan Pengawasan. BAB III PENYELENGGARAANPERIZINAN Pasal 3 Penyelenggaran perizinandi Dinas Perdagangan dilaksanakan oleh DPMPTSP. Pasal 4 Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang perdagangan wajib memperoleh izin, tanda daftar yang diajukan kepada Kepala DPMPTSP BAB IV KETENTUAN PERIZINAN DI DINAS PERDAGANGAN Bagian Kesatu SuratlzinUsahaPerclagangan Pasal 5 (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari . a. SIUP Kecil; b. SIUP Menengah; dan c. SIUP Besar. Pasal 6 (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) pada huruf a Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak tennasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) pada huruf b Menengah wajib dimiliki oleh perusa.haan perdagangan yang kekayaan bersihnyalebih dari Rp, 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah ) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000.,- (Sepuluh Milyar Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) pada huruf c wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. l 0.000.000.000 , (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. ( 4) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih ditetapkan sebagai berikut; a. Pemegang SIUP kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) tetapi tidak melebihi Rp.500.000.000 (lima ratus jutarupiah) tidak termasuk tanahdan bangunan tempat usaha tidak perlu mengajukanperubahan SIUP. b. Pemegang SIUP kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mengajukan perubahan SIUP kecil menjadi SIUP menengah. c. Pemegang SIUP kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi lebih dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib mengajukan perubahanan SIUP kecil menjadi SIUP besar. d. Pemegang SIUP menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) tetapi tidak melebihi Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak perlu mengajukan perubahan SIUP. e. Pemegang SIUP menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi dibawah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP menengah menjadi SIUP kecil. f. Pemegang SIUP menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP menengah ke SIUP besar. g. Pemegang SIUP besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi dibawah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP besar menjadi SIUP menengah. h. Pemegang SIUP besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi dibawah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP besar menjadi SIUP kecil. Pasal 7 (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I) dikecualikan terhadap : a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan. b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan. c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut: - Usaha Perseorangan atau Persekutuan; - Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola olehpemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; - Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan. r,. \ (3) Penulisan bidang usaha perdagangan barang dan jasa berdasarkan nama komoditas utama yang diperdagangkan. ( 4) Cara penulisan kode klasifikasi bidang usaha barang dan jasa didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015. Pasal 8 (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan: a. Usaha perdaganganyang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/ atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP. b. Usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana darimasyarakat denganmenawarkan janji keuntunganyang tidak wajar (money game) atau c. Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 9 ( l) SIUP diterbitkan berdasarkan tern pat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan. (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanamanmodal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal. Pasal 10 SIUP berlaku selarna Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 11 (1) Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut: a. wama hijau untuk SIUP Milera; b. warna putih untuk SIUP Kecil; c. warna biru untuk SIUP Menengah; d. warna kuning untuk SIUP Besar; (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP. (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini. Pasal 12 (1) Apabila data, informasi, dan keterangan yang disampaikan dalam: a. SP-SIUP baru; b. SP-SIUP perubahan dan/ atau penggantian yang hilang atau rusak;atau c. La.poran pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;temyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/ atau SIUP pengganti yang telah diterbitkandan pencatatan pendaftaran Kantor Cabangatau Kantor Perwakilan yang telah dilakukandinyatakan batal dan tidak berlaku. (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/ atau SIUP pengganti,dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabangatau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan. (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. Pasal 13 (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala DPMPI'SP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat. (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan. Pasal 14 (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakanfomulir secara simultan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini. (2) Paling Iambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Kepala DPMPTSP menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir simultan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Pasal 15 ( 1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IVPeraturan ini. (2) Paling Iambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam La.mpiran III Peraturan ini. Pasal 16 (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Kepala DPMPrSP dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan melampirkandokumen persyaratan sebagaimanatercantum dalam La.mpiran IVPeraturan ini. (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan diatas meterai cukup. (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan. Pasal 17 Setiap pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan apabila diperlukan Pejabat Penerbit SIUP, Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam La.mpiran V Peraturan ini. Pasal 18 ( 1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit SIUP mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam La.mpiranVI Peraturan ini. Pasal 19 (1) Kepala DPMPTSP harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Walikota, dan Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan pada pemerintah daerah provinsi dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali. Pasal 20 SANKS I (1) Pemilik, pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP yang tidak menghiraukan peringatan tertulis (Format Lampiran VIII} atau Pasal 8 (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP (Format Lampiran IX) (2) Pemilik atau pengurus/penanggungjawab perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ( 1) atau Pasal 20 ( 1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP. (3) Pencabutan SIUP sebagaiman pada ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan keputusan pencabutan SIUP. (4) Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana climaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran X peraturan ini. Bagian Kedua Tanda Daftar Perusahaan Pasal 21 ( 1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PTJ, Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing denganstatus Kantor Pusat.Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan,dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kata Palopo wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya. (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan pada kantor DPMPI'SP tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan. Pasal 22 ( 1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) terdiri dari : a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN); b. perusahaan kecil perorangan;atau c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomianyang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/ atau laba. (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari : a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknyasendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri; b. perusahaan yang tidak diwajibkan memilik:i izin usaha atausurat keterangan yang dipersamakan denganitu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;atau c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhikeperluan nafkah sehari-hari pemiliknya. (3) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomiandan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencarikeuntungan dan/ atau laba sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri atas: a. pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jejang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha; b. pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintahdan/ atau diselenggarakan oleh masyarakatserta tidak dalam bentuk badan usaha; c. jasa notaris; d. jasa pengacara/ advokat dan konsultan hukum; e. praktek perorangan dokter dan praktek berkelompok dokteryang tidak dikelola oleh badan usaha; f. rumah sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha; g. klinik pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha. (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TOP, apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan untuk kepentingan tertentu. Pasal 23 Pejabat yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan, dalam penerbitan TOP harus berkoordinasi dengan Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di Bidang Perdagangan. Pasal 24 (1) Laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas yang menangani perdagangan Provinsi dan Kantor Pusat Perdagangan Pusat (KPP) per bulan. (2) Penyelenggara pendaftaran perusahaan harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada KPP Provinsi dan KPP Pusat berupa . a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan b. tembusan pengesahan formulir. (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik. Pasal 25 ( 1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada DPMPfSP di tempat kedudukan perusahaan. (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan. (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisr formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran II Peraturan ini r-. yang disampaikan langsung kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini. (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya. (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan. (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV),Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan. (7) Kepala DPMPfSP mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TOP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap. (8) TOP diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko wama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.A sampai dengan Lampiran IV.D Peraturan ini. (9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya. ( 10) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggalditerbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulansebelum masa berlakunya berakhir. ( 11) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulirpendaftaran perusahaan belum benar dan/ atau dokumenbelum lengkap. (12) Penola.kan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l l)disampaikanoleh DPMPTSP secara tertulis kepada perusahaan palinglambat 3 (tiga)hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penola.kan dengan mengguna.kan format surat penolakan sebagaimanatercantum dalam Lampiran V Peraturan ini. (13) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/ atau melengkapidokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulirpendaftaran ulang secara simultan. (14) Pembaharuan TOP sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran secara simultan dengan melampirkan dokumen asli TOP yang akan di perbaharui, tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang teladisampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya. (15) OPMPTSP menerbitkan TOP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya pembaharuan secara benar dan lengkap. Pasal 26 (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada OPMPTSP dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan III Peraturan ini dan melampirkan dokurnen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini. (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh : a. Pr paling Iambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan ataubukti penerimaan pemberitahuanperubahan dari Menteri Yang tugas dantanggungjawabnya di bidang peraturan perundangundangan;atau b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan BUL paling Iambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan. Pasal 27 (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TOP sebagai berikut: a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan peru.sahaan; permohonan b. perubahan nama perusahaan; c. perubahan bentuk dan/ atau status perusahaan; d. perubahan alamat perusahaan; e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau f. khusus untuk PT tennasuk perubahan Anggaran Dasar, (2) Masa berlaku TOP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhimya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti. (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan TOP pengganti paling Iambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pennohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap. (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup dilaporkan kepada Kepala DPMPTSP dan tidak perlu dilakukan penggantian TOP. (5) Kepala DPMPTSP mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan, (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus, TOP dinyatakan tidak berlaku, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28 Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/ atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan dengan menggunakan pormat surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini. Pasal 29 (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : a. perubahan bentuk perusahaan; b. pembubaran perusahaan; c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; ·-- d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsaatau berakhir;atau e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkanPutusan Pengadilan Negeri. (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TOP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TOP asli kepada DPMPTSP yang menerbitkannya. (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan kepada Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Peraturan Perundang-Undangan diterima, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala OPMPTSP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan;dan b. TOP asli. (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala OPMPTSP dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : a. salinan Aleta Pembubaran atau keterangan yang sejenis;dan b. TOP asli. (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPMPTSP memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu I {satu) bulan. (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhimya peringatan ketiga Kepala OPMPTSP melak:ukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Biikii induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan dengan mengacu pada contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan ini. (7) Kepala DPMPTSP melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6). Pasal 30 Dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan, dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila fotokopi dokumen telah cliperiksa sesuai dengan aslinya. Pasal 31 (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada DPMPTSP. (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli. (3) Masa berlaku TOP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti. (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima Bagian Ketiga Tancla Daftar Guclang Pasal 32 Setiap orang atau badan yang mengusahakan gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang, kecuali gudang-gudang yang berada pada : a. kawasan berikat; dan b. gudang yang melekat dengan usaha ritel/ eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran. r=. Pasal 33 (1) Tanda Daftar Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, disampaikan oleh pemilik gudang dengan mengisi Oaftar Isian Permohonan TOG yang telah clitandatangani sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII peraturan ini, dengan melampirkan : a. Fotocopy KTP pemohon; b. Fotocopy IMB dengan fungsi gudang; c. Fotocopy surat bukti kepemilikan/ penguasaan tanah dan/ atau bangunan yang sah sebagai lokasi gudang; d. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Oaftar Perusahaan; e. Pas Photo terbaru penanggung jawab/clirektur perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. f. Fotocopy akta pendirian PT dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang bagi pemilik gudang badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas. g. Fotocopy Izin Prinsip Penanaman Modal untuk gudang bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing. (2) Permohonan TOG disampaikan kepada Kepala OPMPTSP; (3) Pengurusan permohonan TOG, dapat clilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup yang clitandatangani oleh Pemilik Gudang. {4) Pejabat Penerbit TDG menerbitkan TDG selambatlambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima daftar isian permohonan TOG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara lengkap dan benar. (5) Apabila pengisian daftar isian permohonan TOG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum clilakukan secara lengkap dan benar, maka Kepala DPMPTSP, dapat menolak daftar isian permohonan TOG dan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar isian permohonan TOG kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya. Pasal 34 (1) Setiap pemilik, pengelola atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang. Pasal 35 { 1) Pencatatan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 34 diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang. (2) Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai pemilik barang, jenis/kelompok barang, jumlah barang, tanggal masuk barang, tanggal keluar barang dan sisa yang tersimpan di Gudang (stok), sebagaimana tercantum pada format di lampiran IV. Pasal 36 ( 1) Gudang terdiri dari Gudang tertutup dan Gudang terbuka; (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas : a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria : luas antara 100 m2 ( seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m2( seribu meter persegi),kapasitas penyimpanan antara 360 m3 (tiga ratus enam puluh meter kubik)sampai dengan 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik). b. Gudang Tertutup Golongan 8, dengan kriteria: luas diatas 1000 m2 (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi)dan kapasitas penyimpanan antara 3.600 m3(tiga ribu enam ratus meter kubik). c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria : luas diatas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dan kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m3 ( sembilan ribu meter kubik ) . d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria Gudang berbentuk Silo atau Tangki dengan kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3 (tujuhratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton). (3) Gudang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berupa Gudangterbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1000m2 ( seribu meter persegi). Pasal 37 ( 1) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap data dan informasi yang tercantum dalam TOG, pemilik Gudang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan TDG. (2) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan yang berlaku dikenakansanksi administratif berupa pencabutan izin di DPMTSP. (3) Pencabutan perizinan di Dinas PMTSP sebagaimana dimaksud dapat diterbitkan kembali setelah Pemilik atau Pengelola Gudang mentaatiketentuan yang menjadi dasar pengenaan sanksi pencabutan. (4) Penerbitan kembali perlzinan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan setelah pemilik perizinan mengajukan pennohonan sesuaidengan ketentuan yang berlaku. BABV PEMBINMN DAN PENGAWASAN Pasal 38 (1) Walikota melalui Instansi Teknis berwenang melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha di Bidang Perdagangan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: a. pemasaran; b. sumber daya manusia;dan c. desain dan tehnologi. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 (1) SIUP, TDP, dan TDG yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini. (2)Setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini, jika pemilik SIUP, TDP, dan TOG akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUPnya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
69

retribusi-ijin-penyelenggaraan-reklame

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2009/No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Ijin Penyelenggaran Reklame

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penataan, penempatan dan pemasangan reklame di Kota Semarang agar selaras dengan tata ruang dan estetika kota, maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame diluar sarana dan prasarana kota; b. bahwa dalam rangka pelayanan penyelenggaraan reklame tersebut, diperlukan biaya operasional yang cukup memadai dalam bentuk Retribusi; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Retribusi Ijin Penyelengaraan Reklame.
Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomer 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan terhadap ijin Pemasangan Reklame diluar sarana dan prasarana kota. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif; 6. Struktur Dan Besarnya Tarif; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Tata Cara Pemungutan; 9. Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; 10. Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan; 11. Tata Cara Pembayaran; 12. Tata Cara Penagihan 13. Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan; 14. Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan; 15. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Kadaluwarsa; 17. Sanksi Administrasi 18. Ketentuan Penyidikan 19. Ketentuan Pidana; 20. Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2009.
17 Halaman

tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - dinas - penanaman - modal - pelayanan - terpadu - satu - pintu - koperasi - umkm - dan - perdagangan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2016/53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM Dan Perdagangan

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas Fungdsi, Susunan Organisasi serta tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 110 Perbup maka perku menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM, dan Perdagangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2008; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Perda Kab. Pangandaran No. 80 Tahun 2015; Perds Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungdsi Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
39 Hlm.

perizinan berusaha-pengawasan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2023/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 214 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan. Dalam upaya memberikan kepastian hukum, mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan penzman berusaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu mengatur pedoman pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan ; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik; 5 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Mengatur mengenai Ketentuan Umum, Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Penyelenggaraan Pengawasan Penanaman modal, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
19 hlm

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT