Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 324 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 2 Tahun 2015

Higiene Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang

Perlindungan Konsumen

Abstrak

Perlindungan Konsumen

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2015/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Higiene Dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang

ABSTRAK:

Berdasarkan Pertimbangan bahwa pembelian air minum pada depot air minum isi ulang dengan peralatan produksinya dinilai masyarakat memiliki nilai ekonomis dan lebih praktis, penjualan air minum isi ulang jumlahnya semakin bertambah dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air minum oleh karena itu perlu adanya jaminan perlindungan bagi masyarakat terhadap ancaman penyakit dari air minum yang diproduksi tidak sesuai prosedur dan tempat produksi yang tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene. sesuai dengan ketentuan Lampiran huruf B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga merupakan kewenangan Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/M-IND/PER/12/2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Higiene dan Sanitasi Depot Ari Minum Isi Ulang, meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Air untuk Produksi, Peralatan Produksi, Sanitasi Pembangunan, Higiene Perorangan Tenaga Kerja, Asosiasi Depor Air Minum, Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU, Hak Konsumen, Pengawasan dan Pembinaan, Peran Seta Masyakarat, Sanksi Administratif, Pendidikan, Sanksi Pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 halaman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2011

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Subsidi, PSO

Download :
pm._no._40_tahun_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 185 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Mencabut :

Permenhub No. 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri

Download :
PM_38_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005

Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Download :
Peraturan BI No. 7-7-PBI-2005.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020

Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permendag No. 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Minyak Goreng Sawit Wajib Kemasan

Mencabut :

Permendag No. 09/M-DAG/PER/2/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan
Permendag No. 21/M-DAG/PER/3/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan
Permendag No. 80/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan

Download :
Permendag Nomor 36 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2013 Tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 32 Tahun 2022 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 92 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara

Mengubah :

Permenhub No. 90 Tahun 2013 tentang Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya dengan Pesawat Udara

Download :
PM_58_TAHUN_2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2003

Penjualan Dan Pengunaan Air Raksa (Hg)

Perlindungan Konsumen

Download :
Perda 6 tahun 2003.PDF

Abstrak

Konsumen

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2003/18 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penjualan Dan Pengunaan Air Raksa (Hg)

ABSTRAK:

a. bahwa dengan makin meningkatnya penggunaan air raksa (Hg) baik untuk keperluan industri maupun pertambangan rakyat, maka penggunaan yang menyimpang dapat berakibat ancaman terhadap kesehatan manusia/hewan/tumbuh-tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari dan mengurangi resiko akibat penggunaan air raksa, maka penjualan dan penggunaannya perlu dikendalikan dengan tetap memperhatikan kelancaran pengadaan dan penyaluran air raksa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu mengatur penjualan dan penggunaan air raksa (Hg) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II DISTRIBUTOR DAN PENJUALAN AIR RAKSA; BAB III KEWAJIBAN DAN PELAPORAN; BAB IV LARANGAN PENJUALAN AIR RAKSA; BAB V PENGGUNAAN AIR RAKSA; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PENYIDIKAN; BAB VIII KETENTUAN PIDANA; BAB IX KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2003.
7 Halaman

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2019

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Konsumen

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Dicabut sebagian dengan :

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Ketentuan pengadaan Bahan Berbahaya yang berasal dari Impor

Mengubah :

Permendag No. 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya

Download :
Permendag No. 47 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Perlindungan Konsumen Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

Permenhub No. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek

Download :
PM_29_Tahun_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 Tahun 2020

Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Perbankan, Lembaga Keuangan Perlindungan Konsumen

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal Mediasi Perbankan

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.