Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 660
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 32.b Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Kepulauan Anambas
ABSTRAK:
bahwa dengan telah dicabutnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan, maka Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 32.b Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32.b Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah tidak sesuai untuk kondisi saat ini, perlu dilakukan pencabutan dengan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indosesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 stdd Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 tentang Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
PERBUP ini mengatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku lagi 3 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas, yaitu Peraturan Bupati Nomor 32.b Tahun 2013; Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014; dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2022.
PERBUP ini emncabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Nomor 32.b Tahun 2013; Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014; dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018
5 hal.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sanitasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 telah mengakui setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Dan Pemda menyadari perlunya pengembangan infrastuktur untuk mendukung dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat melalui pengelolaan sanitasi secara terpadu, sistematis, terencana dan berkelanjutan maka perlu menetapkan Perda tentang Pengelolaan Sanitasi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Psaal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 195UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pengelolaan Sanitasi, Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sanitasi, Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Sanitasi, Hak Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat, Kerjasama, Pembinaan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2021.
24 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 43, BD Tahun 2022 Nomor 43
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, perlu adanya tolak ukur dan standar biaya umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PUPR No. 1 Tahun 2022; Permenkes No. 6 Tahun 2022; PMK No. 83/PMK.02/2022
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Standar Biaya Umum Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
Perwal ini mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2021
10 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
Bahwa guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehar]t dalam rangka mencegah dampak negatif pengunaan Rokok baik langsung ;angsung maupun tidak Perda berdasarkan ketentuan Pasal 52 PP No. 109 Tahun 2012 maka perlu membentuk Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2002 sebagimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; Uu No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 22 Tahun 2009; Uu No. 32 Tahun 2009; Uu No. 36 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 109 tahun 2012.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan asas, Penyelenggaraan KTR, Tanggung Jawab Perangkat daerah, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanski Administratiuf, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
20 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5),
Pasal 17 ayat (6), Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pe Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
UU No 25 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; PP No 109 Tahun 2012; Perda Kota Sungai Penuh No 1 Tahun 2015.
Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Diatur tentang Ketentuan Umum, Tanda Kawasan Tanpa Rokok, Penyediaan Tempat Khusu untuk Merokok, Bentuk, Ukuran dan Persyaratan Tanpa Dilarang Merokok, Iklan dan Promosi, Pengawasan serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/perkembangan zaman/perubahan sosial, sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 diubah, Pasal 3 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), Judul Bab III diubah, Di antara ayat (3) dan ayat (4) dan di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 35 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (6a), Ketentuan ayat (2) diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 36 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian bab yakni Bagian Kelima, Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 42C, Pasal 42D, dan Pasal 42E, Ketentuan Pasal 47 diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan .
Jumlah halaman : 9 HLM, Lampiran : 3 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintesis
yang mengandung nikotin dan tar yang terbukti dapat
membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan
lingkungan; bahwa untuk melindungi individu, masyarakat dan lingkungan,
terhadap paparan asap rokok dan untuk mewujudkan serta
meningkatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat di
Kabupaten Cilacap, maka perlu adanya Kawasan Tanpa Rokok;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Kawasan Tanpa Rokok, menyebutkan bahwa ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4
Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban Pengelola atau Penanggungjawab KTR, Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 1998
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1993 tentang
Kebersihan Sampah sudah tidak sesuai lagi dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa untuk maksud tersebut di atas maka dipondang
perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Rembang tentang Retrlbusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor l 71 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1997;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pembayaran, tata cara pembukuan dan pelaporan, kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawsan, ketentuan pidana dan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 1999.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1993 dicabut.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
