Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 52/PERMEN-KP/2017, BN.2017 No. 1653, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Melalui Penyesuaian/Inpassing
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah NO. 9/PER/M.KUKM/XII/2017, BN.2017/No.1827, peraturan.go.id : 14 hlm.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 Tahun 2017
Pangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permentan No. 9 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian di Bidang Organisasi dan Kepegawaian
Diubah dengan :
Permentan No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Permendag No. 23 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Klasifikasi Barang Yang Terkena Ketentuan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 14/M-DAG/PER/2/2017, BN.2017/NO.358, JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 4 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyesuaian Klasifikasi Barang yang Terkena Ketentuan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor Berdasarkan Sistem Klasifikasi Barang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2017.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2017 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No 5 Tahun 1996; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kota Kupang No 3 Tahun 2015.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Pengendalian dan Pengawasan Reklame; III. Penertiban Reklame; IV. Tata Cara Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame; V. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2017.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 43.A Tahun 2017
klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajakk bumi dan bagunan perdesaan dan perkotaan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43.A, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 43 A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. sehubungan dengan telah selesainya penilaian ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), maka Nilai Jual Objek Pajak hasil penilaian ulang tersebut dijadikan sebagai Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
b. berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran , Klasifiaksi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak diatur dengan Peraturan Bupati;
c. besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Klasifiaksi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak mengalimi perubahan maka perlu merubah Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2014 tentang Klasifiaksi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Seluma;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2.UU No. 23 Tahun 2014
3.UU No. 33 Tahun 2004
4.UU No. 28 Tahun 2009
5.PERDA No. 4 Tahun 2013
1. Daerah adalah Kabupaten Seluma
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma
3.Bupati adalah Bupati Seluma
4.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma
5.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 3.3 Tahun 2017
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPiutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Tapanuli Tengah No. 36 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial.
PERBUP Kab. Tapanuli Tengah No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN TAPANULI TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3.3, BD.2017/ No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Peraturan daerah. berdasarkan Pertimbangan ini telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 83.2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan perlu dilakukan penyesuaian berdasarakan UU No.23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Peraturan Kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,perlu mengatur tata cara penganggran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dengan Perbub.
Berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Soaial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :UU No.7 Drt.1956, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.24 Tahun 2007, UU No.12 tahun 2011, UU No.17 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, Permen No.55 Tahun 2005, Permen No.56 Tahun 2005, Peren No.57 tahun 2005,Permen No.58 Tahun 2005, Permen No.72 Tahun 2005,Permen No.79 Tahun 2005, Permen No.6 Tahun 2006, Permen No.8 Tahun 2006, Permen No.38 Tahun 2007, Permen No.21 tahun 2008, Permen No.22 Tahun 2008, Permen No.83 Tahun 2012, Perpres NO.54 Tahun 2010, KepresRI No.42 Tahun 2002, Permendari No.13 Tahun 2006, Permendagri No.24 Tahun 2009, Permendagri No.32 Tahun 2011, Permendagri 33 Tahun 2012, Perda Kab. Tapanuli Tengah No.13 Tahun 2008, Perbup Tapanuli Tengah No. 5 Tahun 2013, Perda Kab Tapanuli Tengah NO. 10 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tujuan pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, Penerima Hibah, Bantuan sosial, Bantuan keuangan, dan Penerima Belanja Tidak Terduga, Pengusulan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja HIbah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, Monitoring dan Pengawasan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja TIdak Terduga, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 83,2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
28 HLM
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.04/2017 Tahun 2017
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
