Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1980

Menemukan 161 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 1980
Mengesahkan "Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Prancis Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Pendapatan Dan Atas Kekayaan", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Republik Perancis, Yang Telah Di Tandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 14 September 1979, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1980
Penugasan Kepada Lembaga Elektroteknika Nasional LIPI Untuk Melaksanakan Pembangunan Peralatan Elektronika Dan Komunikasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 30 Tahun 1980
Penyesuaian Harga-Harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar Minyak Tanah
  2. KEPPRES No. 16 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Harga-Harga Jual Bahan Bakar Minyak Bumi
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 27 Tahun 1980
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1980
Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 1980
Penghentian Untuk Sementara Kegiatan Perwakilan Republik Indonesia Untuk Negara Kampuchea

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 93 Tahun 1993 tentang Pengaktifan Kembali Kegiatan Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Phnom Penh, Kamboja
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1980
Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1980
Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 1, Lampiran 5, Dan Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. Keppres No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Departemen
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1981 tentang Perubahan Beberapa Pasal Dari Lampiran 3 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1980
  2. KEPPRES No. 62 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 7 Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Angka 1 Huruf C Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 Tentang Susunan Organisasi Departemen
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 Jo. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979
  2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 73 Tahun 1980
Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia Dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1983 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia Dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1980
Tatacara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan