Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
a. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Buton Utara sehingga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting yang terjadi pada anak-anak, perlu dilakukan gerakan percepatan perbaikan gizi guna menjaga status kesehatannya;
c. bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi spesifik
dan intervensi sensitif melalui konvergensi stunting terintegrasi di pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa;
d. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap Percepatan Penurunan Stunting, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Maksud dan Tujuan;
Bab III Ruang Lingkup, Sasaran dan Kegiatan;
Bab IV Strategi Penurunan Stunting;
Bab V Pendekatan;
Bab VI Edukasi, Pelatihan dan Penyusunan Gizi;
Bab VII Registrasi dan Pendampingan;
Bab VIII Penelitian dan Pengembangan;
Bab IX Koordinasi;
Bab X Peran Kecamatan;
Bab XI Peran Kelurahan;
Bab XII Peran Pemerintah Desa;
Bab XIII Peran Lembaga Kemasyarakatan;
Bab XIV Peran Kader Pembangunan Manusia;
Bab XV Peran Serta Masyarakat;
Bab XVI Penajaman Sasaran Wilayah Penurunan Stunting;
Bab XVII Pencatatan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
Bab XVIII Penghargaan;
Bab XIX Pendanaan;
Bab XX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Madiun.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2O21;
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2016;
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017;
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2012.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. tata cara Pemungutan retribusi;
b. tata cara Pembayaran Retribusi;
c. tata cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;
d. tata cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; dan
e. tata cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Sudah Kedaluwarsa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2022.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 11 Tahun 2017;
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
Permendagri Nomor 64 Tahun 2020;
Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2014;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2021;
Perda Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2022;
Perbup Magetan Nomor 79 Tahun 2020;
Perbup Magetan Nomor 56 Tahun 2021.
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 terdiri atas:
1. Jumlah Pendapatan Rp 1.896.117.538.030,50;
2. Jumlah Belanja Rp 1.773.058.306.092,00;
3. Jumlah Pembiayaan Netto Rp 240.006.096.527,76;
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 363.065.328.466,26.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka dan Kompetitif
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
1. Ketentuan Umum;
2. Tahapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Penetapan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan;
4. Pelaporan;
5. Pembiayaan; dan
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan serta memberikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 25 Tahun 2004
UU No. 17 Tahun 2007
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No. 8 Tahun 2008
PP No. 2 Tahun 2018
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 86 Tahun 2017
Permendagri No. 81 Tahun 2022
Perda Prov Sumbar No. 7 Tahun 2008
Perda Prov Sumbar No. 6 Tahun 2021
Pergub Sumbar No. 18 Tahun 2022
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 10 Tahun 2011
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2021
RKPD Tahun 2023 memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi daerah,
b. prioritas pembangunan daerah,
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu (satu) tahun: dan
d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 36 Tahun 2022
rencana kerja - pemerintah daerah - kabupaten kutai kartanegara - perubahan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2022/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Oleh karenanya, perlu dibuat Peraturan Bupati ini yang memuat perubahan tersebut.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Perbup Kutai Kartanegara No. 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur:
Ketentuan Umum; Perubahan RKPD Tahun 2022; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
513 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2022
PERBUP Kab. Sanggau No. 25 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU
PERBUP Kab. Sanggau No. 11 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi kepala desa, perangkat desa dan pimpinan serta anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sanggau, telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2019
Ketentuan ayat (1) Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i; Ketentuan dalam Lampiran IV diubah; Lampiran ditambah 1 (satu), yakni Lampiran IX
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019
5 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit maka setiap rumah sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) yaitu peraturan organisasi Rumah Sakit (Corporate By Laws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (Medical Staff By Laws) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance);
b. bahwa Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) sebagai acuan bagi Pimpinan Rumah Sakit dalam mengelola Rumah Sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional, serta sebagai sarana perlindungan hukum, menjamin efektifitas, efisiensi dan mutu layanan kesehatan yang mengutamakan keselamatan pasien;
c. bahwa Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik dipandang perlu dilakukan revisi dan perubahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/ IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49/MENKES/PER/VIII/2013 tentang Komite Keperawatan di Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/MENKES/ SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 83 tahun 2021 tentang Pembentukan Rumah Sakit umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik sebagai Organisasi Bersifat Khusus;
mengatur tentang peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik yang memuat peraturan organisasi rumah sakit, peraturan staf medis rumah sakit, akreditasi rumah sakit, pengelolaan pengaduan masyarakat, penetapan dan perubahan peraturan internal rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
mencabut:
1. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik;
50
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2022
TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI TEMBAKAU, BURUH PABRIK ROKOK DAN BANTUAN PENYEMAIAN BIBIT TEMBAKAU YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok Dan Bantuan Penyemaian Bibit Tembakau Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lampung Timur
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/
Kota Tahun Anggaran 2022, Kabupaten Lampung Timur
merupakan salah satu daerah penerima dana bagi hasil
cukai hasil tembakau;
b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
DBH CHT diperuntukan untuk program pembinaan
Lingkungan Sosial antara lain diberikan dalam bentuk
bantuan langsung tunai `kepada buruh tani tembakau,
buruh pabrik rokok dan Pemberian bantuan penyemaian
bibit tembakau kepada petani tembakau;
c. bahwa agar penyaluran bantuan langsung tunai kepada
buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan bantuan
penyemaian bibit tembakau tepat sasaran dan tepat
guna, perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi
perangkat daerah yang melaksanakan penyaluran
bantuan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang
perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur
tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai
Bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan
Bantuan Penyemaian bibit tembakau yang bersumber
dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten
Lampung Timur Tahun Anggaran 2022;
UU No 11 Tahun 1995, UU No 12 Tahun 1999, UU No 23 Tahun 2014, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permenkeu No 215/PMK.07/2022, Keputusan Gubernur Lampung No G/67/V.22/HK/2022, Perda kab Lampung Timur No 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok dan Bantuan Penyemaian Bibit Tembakau yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lampung Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2022.
Halaman : 13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 36 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Nama Rumah Sakit Daerah Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Musi Rawas, perlu adanya peningkatan aksesibilitas, keterjangkauan, kualitas pelayanan dan cakupan pelayanan dengan mengembangkan fasilitas kesehatan dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang Iebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Guna menunjang penyelenggaraan pelayanan rumah sakit dan sebagai identitas resmi Rumab Sakit Umum Daerah, serta dalam rangka memperkuat citra Rumah Sakit Umum Daerah, perlu adanya pemberian nama bagi Rumah Sakit Umum di Kabupaten Musi Rawas. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009;UU Nomor 23 tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2021; PERMENDAGRI Nomor 12 Tahun 2017; PERMENKES Nomor 3 Tahun 2020; PERMENKES Nomor 14 Tahun 2021; PERDA Nomor 10 Tahun 2016; PERBUP Nomor 58 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pemberian Nama dan Kedudukan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
