Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) b Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Kabupaten Temanggung memberikan dana tambahan kepada kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Tambahan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.01/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka perlu dirinci untuk masing-masing kelurahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengalokasian dan penggunaan Dana Alokasi Umum Bantuan Pendanaan Kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2020.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Mekanisme Pengembalian dan Penyaluran Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Kas Pemerintah Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya
ABSTRAK:
Tujuan adanya Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah agar terselenggara pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas persatu, balai pengobatan Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Untuk menunjang tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya pengaturan Tata Cara, Mekanisme Pengembalian dan Penyaluran Dana ke Dinas Kesehatan dari Hasil Pungutan Retribusi Kesehatan yang sudah di setor ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur tata cara mekanisme pengembalian dan penyaluran dana retribusi pelayanan kesehatan dari kas pemerintah daerah pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya dalam pengaturan bupati.
Dasar Hukum: UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.21 Tahun 2011; Permendagri No.53 Tahun 2011; Perda No.5 Tahun 2011; Perda No.8 Tahun 2012.
Pelayanan Kesehatan Pasien umum di Puskesmas dan Jaringan meliputi: pelayanan rawat jalan; pelayanan gawat darurat; pelayanan rawat inap; pelayanan kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi dan kb; pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut; pelayanan transfusi dan terapi oksigen; pelayanan jenazah; pelayanan konsultasi; pelayanan transportasi pasien dan ambulans. Jamkesmas meliputi jasa pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya dan transportasi rujukan peserta jamkesmas dan biaya lain di puskesmas kesehatan. Sumber dana pelayanan kesehatan umum bersumber dari masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, dana tersebut disetorkan ke kas daerah melalui mekanisme retribusi. Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar peserta jamkesmas, jamkesda jamkesprov, umum berpedoman pada Perda No.8 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Dana yang diterima disetor ke kas daerah melalui mekanisme retribusi pelayanan kesehatan terhadap pelayanan yang sudah diberikan ke peserta pemegang kartu jasmkesmas, jamkesda, jamkesprov, askes dan penerima manfaat jampersal dan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 ; Permendagri No.13 Tahun 2006.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2021
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu bentuk penghargaan yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur, seragam, dan didistribusikan secara proporsional dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu. membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340); Undang-Undang Nomor 1 ‘Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor aS Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas: Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7).
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,yang terdiri atas 24 Pasal dari XI Bab,yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Prinsip Pemberian Tpp Asn , Bab III Penetapan Besaran Basic Dan Pemberian Tpp Asn, Bab IV Kriteria Pemberian Tpp Asn, Bab V Penilaian Dan Penganggaran Tpp Asn, Bab VI Iuran Uang Makan, Bab VII Faktor Pengurangan Tpp Asn, Bab VIII Mekanisme Pembayaran Tpp Asn , Bab IX Tim Pelaksanaan Tpp Asn, Bab X Ketentuan Lain-Lain, Bab XI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Tidak Ada
Tidak Ada
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem AKuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.109 Tahun 2000, PP No.24 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan, ruang lingkup, sistem akuntansi pemerintah daerah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
148 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2014, maka perlu menetapkan Standar Biaya Umum Tahun 2014;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.54 Tahun 2010, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.2 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERATURAN BUPATI TENTANNG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2014 dalam 5 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 43 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha Negara-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2017/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.31/SJ Hal : Penjelasan terhadap Imlementasi Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
Belanja Penunjang Kegiatan;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 29 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa bagi kepala desa, perangkat desa dan pimpinan serta anggota badan permusyawaratan desa di kabupaten sanggau perlu pengaturan standar biaya umum bagi desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No 33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No. PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.1 Tahun 2014, Permendagri No.37 Tahun 2014, Perda Sanggau No.12 Tahun 2007, Perda Sanggau No.3 Tahun 2010, Perda Sanggau No.16 Tahun 2012, Perda Sanggau No.1 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang: Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2014.
Peraturan ini memiliki 3 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Standar Belanja
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pergub tentang Analisis Standar Belanja
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.33 Tahun 2020; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.1 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 29 Tahun 2018
PERBUP Kab. Barito Utara No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana alokasi dana desa setiap desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018.
1. Ketentuan lampiran dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 29 Tahun 2019
PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - PEMBERIAN - BANTUAN - BERAS - DI - KABUPATEN - BEKASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD 2019/29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beras Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya mensejahterakan masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan yang berpedoman pada BDT Kab. Bekasi Tahun 2017 belum secara keseluruhan mengakomodir para penerima manfaat maka perlu ditetapkan Perbup tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Bantuan Beras di Kab. Bekasi .
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 63 Tahun 2013; PP No. 17 Tahun 2018; Perpres No. 100 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 10 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 38 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup Bekasi No. 20 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Sasaran, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Beras, Mekanisme Pelaksanaan, Tugas Dan Tanggungjawab, Pembiayaan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
6 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
