Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.286 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Bulungan No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan

Download file:

Perda No 7 Thn 2016 ttg Perangkat Daerah.pdf

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN – PERANGKAT DAERAH – KABUPATEN BULUNGAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7, TLD/NO.23

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Asas dan Prinsip. Bab 3: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bab 4: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah. Bab 5: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis. Bab 6: Staf Ahli. Bab 7: Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan. Bab 8: Ketentuan Peralihan. Bab 9: Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
15 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Seram Bagian Timur No. 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

Download file:

Perda No. 7 Tahun 2016 (ekstrak).pdf

PERANGKAT DAERAH - PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/170, TLD NO. 136, LL SETDA KAB. SBT : 8 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2016.
Penjelasan 2 Hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Perda Kab Teluk Bintuni N...Perangkat Daerah.pdf

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, JDIH Kabupaten Teluk Bintuni

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka dalam rangka membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlu menetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Teluk Bintuni

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 29); dan (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 48). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Abstrak

Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah KabupatenBrebes Nomor 12 Tahun 2006

Download file:

1677115515_0086ff1e765731891624.pdf

PEMERINTAH DESA - ORGANISASI DAN TATA KERJA - pedoman

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/No. 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi pemerintah desa, kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa, kedudukan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban perangkat desa, tata kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2016.
Peraturan Daerah KabupatenBrebes Nomor 12 Tahun 2006 dicabut.
22 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG DINAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PERDA Kab. Tasikmalaya No. 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
PERDA Kab. Tasikmalaya No. 17 Tahun 2008 tentang INSPEKTORAT KABUPATEN TASIKMALAYA
PERDA Kab. Tasikmalaya No. 16 Tahun 2008 tentang LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN TASIKMALAYA
PERDA Kab. Tasikmalaya No. 15 Tahun 2008 tentang DINAS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
PERDA Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2008 tentang SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Download file:

PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016.pdf

pembentukan - dan - susunan - perangkat - daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2016 No 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP RI No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jenis Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan UPT, Staf Ahli, Jabatan Perangkat Daerah, Pengisian Jabatan Perangkat Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2016.
12 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Batubara No. 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batu Bara
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara

Diubah sebagian dengan

PERDA Kab. Batubara No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara

Download file:

Perda_Batubara_Nomor 7 Tahun 2016.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

perda_no__7_tahun_2016_te...ngkat_daerah-min.pdf

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dalam rangka membantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah.a. n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
PERATURAN DAERAH TENTARG PEMBENTUKAR DAN SUSUN.AN PERANGKAT DAERAH. BABI KETENTUAR UMUM Paaal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan 3. Bupati adalah Bupati Barru. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Satuan Kerja Perangk.at Daerah yang selanjutnya di singk.at SK.PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barru yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya. 8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdaya.kan, dan mensejahterakan masyarakat. 10. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah sertah pelayanan administratif. 11. Sekertarian DPRO adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD 12. lnspektorat daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Urtaeari Pemerintah.an yang menjadi kewenangan Daerah. 13. Dinas adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 14. Badan adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan,pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan. 15. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 16. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 1 7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat. 18. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat; BABU ASAS Pua12 Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan asas: a. urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektifitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas. ,· ... : • I .. BABm PRINSIP Paul3 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan prinsip: a. memperhatikan kondisi Daerah; b. kebutuhan Daerah; c. beban kerja Daerah; d. tepat ukuran; dan e. tepat fungsi. BABIV PEMBENTUKAN DA!f SUSUNAN PERAIIGKAT DAERAH Pual4 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut: a. sekretariatdaerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat; d.dinas e. badan;dan f. kecamatan Paaal 5 Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah, Tipe B; b. Sekreta.riat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C; c. Inspektorat, Tipe B; d. Dinas terdiri dari : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 3. Dinas Pertanian Tipe A,menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; .. ' 4. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 6. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 7. Satuan Polisi Pamong Prajadan Pemadam KebakaranTipe B,menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub polisi pamong praja dan sub kebakaran; 8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 9. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 10. Dinas Kependuduk:an dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan pencatatan sipil; 11. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 12. Dinas Kesehatan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 14. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan; 15. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 16. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, perizinan terpadu satu pintu, bidang tenaga kerja dan energi sumber daya mineral; 17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil menengah, bidang perdagangan, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi; 18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian; dan 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. e. Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri dari : 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. Sadan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; 3. Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; 4. Sadan Pendapatan Daerah Tipe S, menyelengarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;dan 5. Sadan Penanggulangan Bencana Daerah. f. Kecamatanterdiri dari : 1. Kecamatan Barru Tipe A; 2. Kecamatan Tanete Rilau Tipe A; 3. Kecamatan Tanete Riaja Tipe A; 4. Kecamatan Pujananting Tipe A; 5. Kecamatan Balusu Tipe A; 6. Kecamatan Soppeng Riaja Tipe A; 7. Kecamatan Mallusetasi Tipe A; Pual6 1. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. 2. Pembentukan kecamatan dan kelurahan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri BABV TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Sekretariat Daerah Paaa17 (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. (2) Sekretariat Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan . . \. . .. e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Seluetariat Dewan Penraldlan Rakyat Daerah Paaa18 (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. (2) Sekretariat DPRD melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten; c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten; dan d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten. Ba&ian Ketiga Inspektorat Daerah Paaa19 ( 1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (2) Inspektorat Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pernantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. .. . Baglan Keempat Dinaa Daerah Paaal 10 (1) Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerinta.han yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. (2) Dinas Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagi.an Kelhna Badan Daerah Pasal 11 (1) Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten. (2) Badan Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerinta.han Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Baglan Keenam Kecamatan Paaal 12 (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. (2) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaim.ana dimaksud pada ayat ( 1) menyelenggarakan fungsi: ---------..-.-.-,-u:urm,nuu:u:unT111nn1umn11nn1nlPPJIIPDlfl1DllmtRIRIQfflHlffl ..- ..• a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum, b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/ atau kelurahan h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Bagian Ketujuh Suaunan OrpnJaaai, Perinclan Tupa, Fungal, Kedudukan clan Tata Kerja Peranglmt Daerah. Pual 13 Susunan Organisasi, Perincian Tugas, Fungsi, Kedudukan dan Tata Kerja Perangka.t Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, masing-masing di atur dalam Peraturan Bupati. BAB VI UNIT PELAKSANA TEKNIS Paaal 14 ( 1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubemur. (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifika.si yaitu: a. kelas A; dan b. kelas B. (4) Penetapan klasifika.si Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan . ' Paaal 15 (1) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal. (2) Selain Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi bersifat fungsional dan Unit La.yanan yang bekerja secara profesional. Pasal 16 (1) Rumah Sa.kit Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten. (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. (3) Rumah sakit dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggaraakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2)serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII STAFAHLI Pasal 17 (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. (2) Staf ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah. (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli. (4) Staf ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. .. ' .. (5) Pembentukan dan nomenklatur staf ahli Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (6) Staf ahli sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada bupati sesuai keahliannya. BABVDJ PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAL.AM JABATAN Pual 18 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan berdasarkan peraturan daerah ini, dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. BABIX KETENTUA!f PERALIHAJf Pual 19 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru dan Pasal 5 huruf e angka 5 Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang• undangan. c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai.mana dimaksud dalam PasaJ 2 ayat 2 angka 1, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat 2 angka 9, pasal 23 dan pasal 24Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Oaerah Kabupaten Barru, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana teknis Dinas Rumah Sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c dan huruf d, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan terbentuknya organisasi baru yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana, serta Rumah Sakit Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Unit Pelaksana Teknis Dinas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka: a. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 4); b. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Barru(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 5); c. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 Nomor 13) d. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Barru(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 7); e. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor l);dan f. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nornor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 2); g. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nornor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomor 9); h. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nornor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barru(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 4); Dicabut dan dinyatakan tidak berlak:u. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

PERDA OPD.pdf

PERDA opd.jpg

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD KAB. TELUK WONDAMA TAHUN 2016 NOMOR 7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; dan Permendagri No. 18 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan UPT; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
a. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Wondama; b. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Teluk Wondama; c. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama; d. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Teluk Wondama; e. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Minum (UPTD-AM) Kabupaten Teluk Wondama.
-
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

PERBUP-NO-7-TAHUN-2016-TT...T DAERAH SINTANG.pdf

Pembentukan-susunan perangkat daerah

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, BD.2016/NO.7, TBD No.7, LL KAB. SINTANG: 12 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

Pertimbangan Perda ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2008; PP Nomor 18 Tahun 2016
Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang teridir dari lima elemen, yaitu: strategic apex oleh Kepala Daerah; middle line oleh sekretaris daerah; operating scope oleh dinas daerah; technostructure oleh badan atau fungsi penunjang, dan supporting staff oleh staf pendukung. Operating Core, yaitu Dinas Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi kepala daerah sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun pilihan. Sedangkan, technostructure melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan operating core. inspektorat merupakan technostructure yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepemerintahan daerah. Kecamatan merupakan perangkat daerah bersifat kewilayahan yang berfungsi sebagai coordinator kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan berintensitas tinggi. Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf (setda dan setDPRD), unsur pelaksana (dinas daerah), dan unsur penunjang. Pembentukan perangkat dapat dibagi ke dalam tiga tipe, yaitu tipe A, B, dan C, yang bergantung pada beban kerja atas variable umum (jumlah penduduk, luas, nilai APBD), dan variable teknis (beban utama).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
Perlu pengaturan oleh Bupati: pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
9 Halaman dan 3 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

PERDA BALAM NO 07 TAHUN 2016.pdf

perda - struktural

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
UU Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 3 Tahun 1982; PP Nomor 24 Tahun 1983; PP Nomor 6 Tahun 2010; PP Nomor 18 Tahun 2016; PERMEN Nomor 46 Tahun 2008; PERMEN Nomor 15 Tahun 2009; PERMEN Nomor 70 Tahun 2011; PERMEN Nomor 40 Tahun 2011; PERMEN Nomor 80 Tahun 2015
Penetapan UU, Pembentukan Peraturan UU, Pembentukan Peraturan, PERDA, Perubahan Batas Wilayah, Perubahan Nama Kotamadya, Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah, Pedoman Organisasi dan Tatakerja, Jabatan Fungsional, Pedoman Jabatan Fungsional, Pembentukan Produk Hukum Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
17 halaman, penjelasan 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016.