Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965:
UU No 25 Tahun 2004:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
UU No 11 Tahun 2020:
PP No 20 Tahun 2004:
PP No 8 Tahun 2008:
Perpres No 87 Tahun 2014:
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018:
Permendagri No 86 Tahun 2017:
Perda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2009:
Perda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2017:
Perda Kab. Mojokerto No 2 Tahun 2012:
Perda Kab. Mojokerto No 15 Tahun 2008:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2012:
Perda Kab. Mojokerto No 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2021:
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan Dokumen Rencana Kerja Daerah untuk periode Tahun 2022, terdiri dari Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD: Inspektorat; Dinas ; Badan dan Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 No 42 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjabarkan dan mengoperasionalkan kembali dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur periode tahun 2023, perlu disusun Rencana Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023:
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
UU No 2 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU no 18 tahun 1950:
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
Permendagri No 86 Tahun 2017:
Permendagri No 70 Tahun 2019:
Permendagri No 90 Tahun 2019:
Pergub Jawa Timur No 35 Tahun 2022.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan dokumen lain yang mempunyai kedudukan strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan.
Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Pendahuluan;
b. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan e. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemda Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengelolaan pembangunan, pelayanan masyarakat dan penyusunan RAPBD perlu menyusun perencanaan.
UU Nomor 15 tahun 1950, UU No 25 tahun 2004, UU no 13 tahun 2012, UU No 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1950, Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1950, Peraturan Pemerintah no 39 tahun 2006, Peraturan Pemerintah no 40 tahun 2006, Peraturan Pemerintah no 8 tahun 2008.
Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
Jumlah halaman : 5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 42 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wisata Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
untuk menciptakan suatu kawasan yang tertata dengan baik sesuai kaidah perencanaan, dan untuk menyusun kerangka kebijaksanaan tata bangunan dan lingkungan yang aplikatif sesuai dengan kondisi daerah
setempat, aspirasi masyarakat, pemerintah dan swasta di Kabupaten Banjar, perlu ditetapkan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Destinasi Wisata Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Maka untuk itu perlu di tetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/Prt/M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan destinasi wisata Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. RTBL Kawasan Wisata Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar merupakan panduan rancang bangun lingkungan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan Wisata Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Keberadaan RTBL Kawasan Wisata Lok Baintan berfungsi sebagai acuan dalam mewujudkan tata angunan dan lingkungan yang layak huni, berjati diri, produktif, dan berkelanjutan di Kawasan Destinasi Wisata Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. RTBL Kawasan Wisata Lok Baintan disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pendahuluan; Program Bangunan dan Lingkungan; Rencana Umum dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Rencana; Pembinaan Pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 42 TAHUN 2016
29 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Tahun 2019/ No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2007; PP Nomor 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 31 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018; ; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 178 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 30 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal yang memuat defenisi dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34Tahun 2018 tentang rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No 27 Tahun 1959, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun2014, PP No 8 Tahun 2008, Permendagri No 86 Tahun 2017, Perda Kapuas Hulu No 5 Tahun 2011, Perda Kapuas Hulu No 4 Tahun 2016, Perda Kapus Hulu No 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 diubah sebagai berikut: Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2019; BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
Perbup ini terdiri dari 4 hlm peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten lndragiri Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk peningkatan kualitas penduduk diperlukan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu agar terarah, efektif, terukur, guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat maka perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1965; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan .
Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten yang selanjutnya disebut GDPK Kabupaten adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) Tahun pembangunan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang dijabarkan dalam Peta Jalan (road map) Pembangunan Kependudukan Kabupaten untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2021.
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 42 Tahun 2021
PERBUP Kab. Konawe No. 13C Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13.C Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 311.3 ), diubah.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 448
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13.C Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Strategis Perangkat daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2018 sampai dengan
tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian
kembali terhadap kondisi yang ada saat ini atas
terjadinya perubahan mendasar pada kebijakan
nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat dan Perubahan Peraturan Daerah tahun
2021 tentang RPJMD serta adanya Perubahan
Nomenklatur Perangkat Daerah ;
b. bahwa dengan terjadinya perubahan
sebagaimana dimaksud huruf a maka sesuai
Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan
Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13.C
Tahun 2019 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Tahun 2019- 2023.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan undang-undang
nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas undang-undang nomor 23 tahun 2014
tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Neaeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Merrteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017
tentang Tata cara perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara
evaJuasi rancangan peraturan daerah ten tang
rencana pembangunan jangka panjang daerah
dan Rencana pembangunan jangka menengah
daerah, serta tata Cara perubahan rencana
pembangunan jangka panjang daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tabun 2019 Tentang Klasifiksifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerab (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tabun 2020nTentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 9
Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayab Kabupaten Konawe Tahun 2014-2034;
Peraturan Daerab Kabupaten Nomor 6
Tahun 2016;
10. Peraturan Daerab Kabupaten Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran
Daerab Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor
174) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5
Tahun 2021 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Daerab Kabupaten Konawe Nomor 6 Tabun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Tabun 2021 Nomor 257) ;
11. Peraturan Daerab Kabupaten Konawe Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tabun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023.
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
