PERBUP Kab. Tapin No. 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemeritah Desa Di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07 /2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07 /2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2019, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Penetapan Rincian Dana Desa;
3. Penyaluran Dana Desa;
4. Penggunaan Dana Desa;
5. Pelaporan Dana Desa;;
6. Sanksi;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 32 Tahun 2008
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesaStandar/Pedoman
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA - PEDOMAN PENCAIRAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2008/No.23 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan
Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKDPD) di Kabupaten Purworejo Triwulan IV Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Desa dan untuk perbaikan penghasilan Aparat Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 telah memberikan Tunjangan Penghasilan
Bagi Aparat Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/101/2008 tentang Penetapan Besaran dan Penerima Tunjangan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa seKabupaten
Purworejo Tahun Anggaran 2008; bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, maka bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya untuk Triwulan IV Tahun Anggaran
2008 mengalami perubahan istilah, besaran serta mekanisme pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban; bahwa dalam rangka menjamin agar proses pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka perlu pedoman dalam pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo Triwulan IV Tahun Anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; eraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, pencairan TKPD, pengelolaan, pertanggungjawaban, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2008.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 32 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
ABSTRAK:
bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra pemerintah daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.73 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.19 Tahun 2008, PP No.43 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan Pembentukan; Tata Cara Pembentukan; Tugas dan Fungsi; Kepengurusan; Tata Kerja dan Hubungan Kerja; sumber dana dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2015.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan
ketentuan
Pasal 124
Peraturan
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor
1
Tahun
2016
tentang Desa, sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
11 Tahun 2Ol7
tentang Perubahan
atas
Peraturan
Daerah Nomor
1 Tahun 2016
tentang
Desa;
b.
bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud huruf
a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang Tata
Cara
Pemilihan Kepala
Desa Di Kabupaten Konawe
Selatan.
1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan
di
Provinsi
Sulawesi Tenggara
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor
42671;
2. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lrmbaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan
tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah
diubah
beberapa
kali
terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undasng-
Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(Iembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2O22
Nomor 143, Tambahan
l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa
(l,embaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 20l4
Nomor 7, Tambahan
lembaran Negara Republik
Indinesia
Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4
tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan
l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa
kali terakhir
dengan
Undang-
Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
Nomor
2 Tahun 2022
tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-
Undang
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41,
Tambahan
kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
6856);
5. Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan
(lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah Propinsi
dan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
(lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun
20O7 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan
Pemerintah
Nomor 43
Tahun 2014
tentang
Peraturan
Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor
6 Tahun
2Ol4 tentang Desa
(kmbaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara
Republik
Indonesia Nomor
5539) sebagaimana
telah diubah
terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa
(lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2019
Nomor
41, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor
6321);
8. Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang
Kecamatan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 73, Tambahan lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 6206); 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l1l Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 Tahun 2014
tentang Pemilihan
kepala Desa
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah
diubah beberapa
kali
terakhir
dengan Peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2O2O tentang
Perubahan
Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2O14 tentang
Pemilihan kepala Desa
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor
1409); 11. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
80
Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentalg Perubahan
atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun
2015
tentang
Pembentukan Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1s7);
12. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan
Dan Pemberhentian
Kepala
Desa
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri nomor
66
Tahun 2Ol7
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan Dan
Pemberhentian Kepala
Desa
(Berita
Negara Republik Indonesia
Tahun 2017
Nonor
L2221;
13. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016
tenta.ng Kewenangan Desa
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);
14. Peraturan
Menteri Dalam
Negeri Nomor 46 Tahun
2016
tentang Laporan
Kepala Desa
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2016
Nomor 1099);
15. Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan
Permusyawaratan Desa
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor
89);
16. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
10
Tahun
2007
tentang Urusan
Pemerintah
Yang Menjadi
Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Konawe
Selatan
(lcmbaran
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun
2007 Nomor 10);
17. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
1
Tahun 2016
tentang Desa
(lembaran
Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatal Tahun
2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor 11
Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa
(kmbaran
Daerah
Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun 2017 Nomor 11).
BAB I: KETENTUAN UMUM
BAB II: ASAS, JENIS, RUANG LINGKUP, DAN WAKTU PELAKSANAAN
BAB III: PEMILIHAN KEPALA DESA
BAB IV: PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
BAB V: KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI: KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Peraturan
Bupati
Konawe
Selatan
Nomor
6 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala
Desa
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan
Tahun
2022
Nomor
6)
83 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 32 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana
Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pehiksanaan Pemilihan
Kepala Desa tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga perlu
disempurnakan melalui Peraturan Bupati Bombana tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun
2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
7
,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor9Tahun
2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diubah pada Pasal 8, 15, 18, 20, 28, dan 53
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2015.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asmat Nomor 32 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung di Kabupaten Asmat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Asmat, maka perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung di Kabupaten Asmat dalamPeraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Asmat Nomor 82 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung di Kabupaten Asmat. Tujuan pengaturan LKK dan LAK meliputi, mendudukkan fungsi LKK dan LAK sebagai mitra PemerintahKampungdalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan LKK dan LAK dalam proses pembangunankampung, menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan kampung. Dalam melaksanakan tugas LKK memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. LAK bertugas membantu Pemerintah kampung dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat kampung. Hubungan kerja LKK dan LAK dengan pemerintah kampungbersifatkemitraan, yakni bersama BPK sebagai mitra kerja bagi pemerintahkampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;
bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan
keadaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; . Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2018; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tanah Laut Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berisi Pasal I, Pasal 87A, dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2019.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 32 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan terhadap masyarakat dan aparatur penyelenggara Pemerintahan Desa/Kelurahan sehingga mampu memberdayakan diri dan lingkungannya secara mandiri;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006;. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006;Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008;Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008;Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 027 Tahun 2009.
Peraturan Gubernur ini Mengatur TentangPedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan dengan Sistematika;Ketentuan umum;Penyelenggaraan pelatihan PMD;standar Pelatihan PMD;Akreditasi;Sertifikasi Bagian Kesatu Peserta Pelatihan;Komite Standar Pelatihan PMD;Evaluasi;Pembinaan Dan Pengawasan;Pendanaan;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2012.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 32 Tahun 2020
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Pekon Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
ABSTRAK:
bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 9
Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 45
Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Pekon
UU No.48 Tahun 2008, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.141 Tahun 2017 , Permendagri No. 80 Tahun 2015, PERDA No.2 Tahun 2012,
Peraturan Bupati Pringsewu Tentang
Penetapan Dan Penegasan Batas Pekon
Kresnomulyo Kecamatan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2020.
Halaman 6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2022
TATA - CARA - PENYELENGGARAAN - CADANGAN - PANGAN - PEMERiNTAH - DESA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2022/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Ketahahan Pangan Daerah, maka , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapakali diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 86 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2021; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permentan No. 11 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021; Perda Kabupaten Sukabumi No. 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan, Pendanaan, Pengawasan dan Pembinaan, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
17 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
