PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD 2021 (41)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
ABSTRAK:
Bahwa pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional, spiritual dan kesejahteraan anak.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No 57 Tahun 2021, Perpres No. 60 Tahun 2013, Permendikbud No. 137 Tahun 2014, Perda No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan, penyelenggaraan PAUD HI, penyusunan program kerja dan standar operasional prosedur, peran serta masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pembiayaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
Terdiri dari 28 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 41 Tahun 2021
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2021/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permenpan-RB No. 1 Tahun 2020; Permenpan-RB No. 41 Tahun 2018; Permenpan-RB No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB 120 Tahun 2018; PerBKN No. 12 Tahun 2011; Perda No. 5 Tahun 2016; Perbup No. 49 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 41 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Pangan Dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 - 2015
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait program percepatan pencapaian Target Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010;
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II RAD PG;
BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Tahun 2018/ No. 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018 semester I dan terdapat
penambahan program serta kegiatan pada Perangkat
Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap program dan kegiatan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2018, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2018 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor
501 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286):
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400):
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004..tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700):
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5234),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816),
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817),
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199),
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20836):
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nompr 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 718):
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213):
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9),
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-
2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 21):
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172),
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 174),
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5
Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 200),
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234),
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 236): 23. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 51),
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 51)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2018.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 41 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembangunan Daerah secara Elektronik
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi;bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi e-Planning;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infonnasi Publik; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 1'ahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah secara elektronik. Peraturan ini memuat hal-hal dibawah ini, diantaranya ketentuan umum, maksud dan tujuan, pengelolaan sistem, mekanisme pengusulan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi. Penanggung jawab pengelolaan perencanaan pembangunann dengan sistem elektronik (e-Planning) yaitu Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan e-Planning, Sekretaris Bappeda sebagai penanggung jawab harian pengelolaan e-Planning, Kepala Sub Bagian Prograin dan Laporan pada Bappeda selak:u administrator e-Planning sebagai penanggung jawab teknis e-Planning. Sedangkan pengguna e-Planning terdiri dari Pengguna Internal yaitu pemerintah daerah dan pemerintah desa, serta pengguna eksternal yaitu DPRD, Kementerian/Lembaga/Instansu kerjanya berada di daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Tahapan e-planning terdiri dari Usulan Awal yang terdiri dari pokok pikiran DPRD, usulan Non SKPD, dan proposal, Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, RKPD, dan Penyusunan KUA PPAS. Pengendalian dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Bappeda.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 41 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 No 41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-
2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) P�raturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah . tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dalarn Peraturan Bupati.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015;
UU No 11 Tahun 2020;
PP No 8 Tahun 2008;
PP No 2 Tahun 2018;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 13 Tahun 2019;
Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Permendagri No 86 Tahun 2017;
Permendagri No 99 Tahun 2018;
Permendagri No 100 Tahun 2018;
Permendagri No 90 Tahun 2019;
Permendagri No 18 Tahun 2020;
Perda Kab. Lamongan No 1 Tahun 2006;
Perda Kab. Lamongan No 1 Tahun 2012;
Perda Kab. Lamongan No 4 Tahun 2018;
Perda Kab. Lamongan No 10 Tahun 2021.
Renstra PD Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD tahun 2021-2026;
Renstra PD Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Renstra PD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD serta bersifat indikatif, yang disusun berpedoman pada:
a. RPJMN Tahun 2020-2024;
b. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
c. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
dan
d. Renstra Kementerian atau lembaga pemerintah Non Kementerian
Renstra PD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja PD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 41 Tahun 2022
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaKerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Konawe Utara No. 73 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA MASSA
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 459
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media Masa
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, antara lain
perlu dilakukan kerjasama publikasi dengan media
massa dan menetapkan standar penilaian yang
menentukan teknis pelaksanaan kerjasama publikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara
Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi
Pemerintah Daerah melalui Media Massa.
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia N omor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4761);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan
Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123)
12. Peraturan Dewan Pers Nomor 3/PeraturanDP/111/2018 tentang Standar Organisasi Perusahan
Pers.
Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini sebagai
pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi
pemerintah daerah melalui media massa adalah
sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama
dan besaran nilai yang dikerjasamakan secara
swakelola.
(2) Tujuan ditetapkannya peraturan bupati ini agar
terjalin kerjasama antara Pemerintah daerah dengan
media cetak, media siber, dan media elektronik
dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan visi
dan misi pemerintah, program prioritas pemerintah,
dan berbagai program pembangunan yang telah,
sedang dan akan dilaksanakan di daerah, dengan
penilaian kerjasama berdasarkan standar yang telah
ditentukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 41 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021 telah dilakukan perubahan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Lingkup Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 belum
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sehingga perlu
diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan
Perubahan Rencana Stategis Perangkat Daerah Lingkup
Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun
2018
Terdiri dari 12 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, perubahan renstra PD, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2018.
mengatur mengenai perubahan rencana strategis (renstra) perangkat daerah lingkup kabupaten bandung tahun 2016-2021
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah TA 2023
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon
Progo Nomor 40 Tahun 2022 telah ditetapkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan
Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan setelah Perkada tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah ditetapkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 ;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14
Tahun 2007;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 26 Tahun 2022;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 13
Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 40
Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
Halaman: 6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
