MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN - PEDOMAN PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 111, BD.2017/No.111
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 16 ayat (1)
huruf d Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa
musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan
salah satu tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu
dibentuk landasan pengaturan serta agar pelaksanaan
musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah berjalan
lancar, terpadu, selaras, dan seragam perlu adanya
pedoman pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pati tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017.
42 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 110 Tahun 2017
PERBUP Kab. Pati No. 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
PERBUP Kab. Pati No. 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Mengubah
Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan jaman sehingga perlu
disesuaikan; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Pati
Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penyelenggaraan Reklame, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan ayat (4) pada Pasal 4, ayat (4) pada Pasal 11, penghapusan Pasal 19 sampai dengan Pasal 23, penambhan ayat (4) pada Pasal 35, penghapusan Pasal 37, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018.
Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 diubah.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2017
Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 110, BD.2017/NO.110
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa telah
ditetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa;
bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga
perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa;.
Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
T ahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015;.
Peraturan Bupati memuat tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; LARANGAN PERANGKAT DESA; PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA; KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA; UNSUR STAF PERANGKAT DESA; MUTASI JABATAN; PEMBIAYAAN; PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA; PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA; KESEJAHTERAAN APARATUR DESA; KETENTUAN PERALIHAN; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 110 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sumedang No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Penyaluran, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa Tahun 2018
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari APBD Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD.2017/NO.109
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari APBD Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
babwa beradasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa menyatakan bahwa ketentuan pengalokasian dan
pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur
dengan Peraturan Bupati
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala tentang tata cara pengalokasian, penyaluran,
penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa
untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran
2017
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang tata cara pengalokasian, penyaluran,
penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran 2017, dengan sistematika KETENTUAN UMUM; PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN ALOKASI DANA DESA; PENETAPAN RlNCIAN ALOKASI DANA DESA; PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA; PENYALURAN ALOKASI DANA DESA; PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 109 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Program Desa Mandiri di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya
pembangunan desa serta untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran prioritas pembangunan di
Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Ka bu paten Temanggung dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Temanggung 2013-2018 yaitu mewujudkan desa
yang Mandiri dan Sejahtera diperlukan sinergitas
program antar Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Meknisme Pelaksanaan
Program Desa Mandiri di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturarr Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transkigrasi Nomor 4 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, sasaran, strategi dan pendekatan, indikator keberhasilan dan kriteria penetapan lokasi sasaran, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 109 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 109, BD.2017/No. 109 Seri E Nomor 84
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa Retribusi Tempat Khrusus Parkir
sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2011,
merupakan salah satu bentuk Retribusi Daerah
yang perlu dikelola guna peningkatan Pendapatan
Asli Daerah;
b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi
dan akuntabilitas pemungutan Retribusi Tempat
Khusus Parkir khususnya yang berlokasi di Pasar
Kutoarjo perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat
Khusus Parkir di Pasar Kutoarjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200S
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Indonesia Tahun 20055 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor
10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempa.t Parkir
Khusus (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2011 Nomor 10); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor
22 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Setiap kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir Pasar Kutoarjo, dipungut Retribusi
Daerah Kabupaten
Tata cara
sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Puvorejo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 108 Tahun 2017
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD.2017/NO.108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi dan
transparansi penyelenggaraan pemanfaatan dan
pengendalian aset daerah di Kabupaten Tanah Laut,
sehingga perlu dibuatkan SOP;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016.
Peraturan Bupati Tanah Laut memuat tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika; KETENTUAN UMUM; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
; EVALUASI DAN PELAPORAn; dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 108 Tahun 2017
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD.2017/NO.108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
. bahwa beradasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa menyatakan bahwa ketentuan
pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retibusi daeras
dan tata cara pembagian nya kepada setiap Desa diatur
dengan Peraturan Bupati
bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito
Kuala tentang tata cara pengalokasian, penyaluran,
penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa
untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran
2017.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016; . Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini memuat tentang tata cara pengalokasian, penyaluran,
penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa
untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran
2017, dengan sistematika KETENTUAN UMUM; PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN; PENETAPAN BESARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH; TATA CARA PENYALURAN; dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 108 Tahun 2017
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - HARGA PATOKAN PENJUALAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD.2017/No.108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Penetapan
Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan
Batuan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2012
tentang Harga Pasar Bahan Galian Mineral Non Logam dan
Batuan perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga
Pasar Bahan Galian Mineral Non Logam dan Batuan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Harga patokan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan digunakan pemegang
izin usaha di bidang pertambangan sebagai acuan harga jual
di lokasi tambang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
