Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
b. bahwa berdasarkan pasal Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/ Menkes/ SK/II1/2003 tentang Laboratorium Kesehatan menyebutkan penyelenggaraan laboratorium kesehatan pemerintah baik sebagai unit pelaksana teknis pusat atau unit pelaksana teknis daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. UU No. 38 Tahun 2003
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. UU No. 11 Tahun 2020
4. PP No. 18 Tahun 2016
5. Permendagri No. 87 Tahun 2021
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Pasaman Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan kodefikasi akun pada Bagan Akun Standar
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 32 Tahun 2015
Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015
5 Halaman dan 1 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 39 Tahun 2022
KEDUDUKAN – SUSUNAN – ORGANISASI – TUGAS – DAN – FUNGSI – SERTA – TATA – KERJA – DINAS – PERHUBUNGAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal; bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diganti;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI (Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional), TATA KERJA (Umum dan Pelaporan), dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 49 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 39 Tahun 2022
pajak Daerah - RETRIBUSI DAERAH - pemungutan - insentif - pemanfaatan - pemberian - tata cara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2022/39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pengoptimalan pejabat Administrasi yang disertakan ke dalam jabatan Fungsional dan pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang dipekerjakan pada instansi pemungut Pajak dan Retribusi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara maka perlu penyesuaian atas Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perbup Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Penajam Paser Utara No. 9 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Perbup Penajam Paser Utara No. 10 Tahun 2014 yang diubah adalah: Pasal 1;
Pasal 6; Pasal 9; Pasal 11; dan Lampiran. Selain itu disisipkan ketentuan Pasal 4A dan Pasal 4B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No 81 Tahun 2022; PERDA No 1 Tahun 2019; PERDA No 6 Tahun 2016; PERDA No 7 Tahun 2017; PERDA No 3 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Indonesia Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data Tingkat Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai wali data tingkat Daerah dan wali data pendukung, produsen data tingkat Daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.
UU Nomor 16 Tahun 1997; UU Nomor 13 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 4 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 51 Tahun 1999; PP Nomor 71 Tahun 2019; Perpres Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 39 Tahun 2019; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM.
BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA DAERAH.
BAB III PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAERAH.
BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA.
BAB V PENDANAAN.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
-
VI Bab, 32 Pasal (16 Hlm.)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2022
penyelenggaraan - sanitasi - total - berbasis - masyarakat - di - kabupaten - ciamis
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2022/39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memperkuat perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan serta meningkatkan akses air minum bersih dan sanitasi dasar di Kabupaten Ciamis perlu dilakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Ciamis.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/ 2011 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 /MENKES/PB/VIII/2005, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2021, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017.
Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higiene dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, Pemerintah Daerah dapat melibatkan tenaga ahli, lembaga pendidikan, lembaga donor, swasta, dan pihak terkait lainnya yang relevan. berdasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, mengamanatkan bahwa dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan Peraturan dan kebijakan teknis;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022.
34 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 39 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2022/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan subjek WajibLaporLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraDi
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbuyangterdapat pada Master Jabatan yang dikeluarkanolehKomisi
Pemberantasan Korupsi, belum diatur dalamPeraturanBupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang LaporanHartaKekayaan Penyelenggara Negara Di LingkunganPemerintahKabupaten Tanah Bumbu sebagaimana telah diubahdenganPeraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017tentangLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraDi
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Bupati TanahBumbuNomor 52 Tahun 2017 tentang Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara Di Lingkungan PemerintahKabupatenTanah Bumbu;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor07Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor19Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 52 Tahun2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun2022;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun2022.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang PLaporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara Di Lingkungan PemerintahKabupatenTanah Bumbu Dengan Sistematika; Pasal I; Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2022.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, telah disusun Pedoman Analisis Standar
Belanja di Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun
2022 berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 45
Tahun 2021; bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan
kebutuhan belenja fisik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Demak dan menyesuaikan dinamika
perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan
Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2021 perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pedoman Analisis Standar
Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 5, perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2022.
Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2021 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 39 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kebumen No. 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumenn Tahun Anggaran 2022 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan pada Standarisasi
Biaya Pengadaan Barang dan Jasa dan Standarisasi
Biaya Sewa berdasarkan usulan Satuan Kerja Perangkat
Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan
Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga
Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran IV dan Lampiran VI dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 diubah.
149 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
