dana askes - biaya rawat jalan tingkat pertama - petunjuk teknis
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1A, BD.2007/No. 1A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Biaya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Dana Akses Kabupaten Tegal Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di RSUD telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Mendagri No 616.A/Menkes/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004; bahwa guna menindaklanjuti ketentan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Bersama Menkes dan Mendagri No 616.A/Menkes/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 perlu dibuat Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Askes Biaya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Kab Tegal Tahun 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Askes Biaya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Kab tegal Tahun 2007;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 23 Tahun 1992; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 25 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; KB Menkes dan Mendagri No 616.A/Menkes/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2001; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, pelayanan kesehatan, pemanfaatan dana yang digunakan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2007.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 42A Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan Dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan
dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 511 Tahun 2006 dipandang tidak sesuai dengan
keadaan saat ini, maka dipandang perlu dirubah dan ditetapkan
kembali; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2007.
3 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bekasi Nomor 14B Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencairan dan pembayaran Belanja Bersifat Mengikat, Belanja Bersifat Wajib dan Belanja Bersifat Tetap Kab Tegal Tahun 2008
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Pasal 105, 105A, 106 Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila DPRD dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dan penetapan APBD mengalami keterlambatan, maka kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat, belanja yang bersifat wajib dan belanja bersifat tetap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pperlu menetapkan Perbup Tegal tentang Pencairan dan Pembayaran Belanja Bersifat Mengikat, Belanja bersifat Wajib dan Belanja Bersifat Tetap Kab tegal TA 2008;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 108 Tahun 2000; PP No 109 tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004; PP No 24 Tahun 2005; PP No 54 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 15 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Permendagri No 59 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda kab Tegal No 23 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis-jenis belanja dan pencairan belanja setinggi-tingginya seperduabelas APBD TA 2007.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2007.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 34 Tahun 2007
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2007/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannnya Peraturan
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bantaeng dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24,
maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya
;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a
diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1822);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;
2
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun
2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737).
3
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah
Kab. Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24).
Pasal 1
Pasal 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2007.
NOMOR 34 TAHUN 2007
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007
Administrasi dan Tata Usaha NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pemerintah Kelurahan di kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2006
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana, maka perlu
menetapkan uraian tugas Pemerintah Kelurahan di Kabupaten
Jembrana;
b. bahwa uraian tugas sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2007;
1.KETENTUAN UMUM; 2.TUGAS POKOK DAN FUNGSI; 3.SUSUNAN ORGANISASI; 4.URAIAN TUGAS; 5.JABATAN FUNGSIONAL; 6.PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2007.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 37 Tahun 2006 Dicabut.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 22 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lurah, Sekretaris dan Seksi di Lingkungan Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa pembentukan organisasi Kelurahan telah ditetapkan dengan Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2006 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab Tegal Tahun 2006 No 13; bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda Kab Tegal tersebut dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja lUrah, Sekretaris dan Seksi di ingkungan Kelurahan, yang ditetapkan dengan Perbup Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tegal tentang Penjabaran Tugasm Fungsi dan Tata Kerja Lurah, Sekretaris dan Seksi di Lingkungan Kelurahan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 43 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 25 Tahun 2000; PP No 8 Tahun 2003; PP No 58 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 4 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 15 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja beserta penerapan prinsipnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2007.
Keputusan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2004.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang dan Seksi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organsiasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tegal dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas, FUngsi dan Tata Kerja Kepala, Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang dan Seksi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang dan Seksi di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; UU No 43 Tahun 1999; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Thaun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 8 Tahun 2003; PP No 9 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003; Perda Kab Tegal No 16 Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran tugasm fungsi dan tata kerja DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tegal beserta prinsip yang diterapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2007.
Keputusan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2004.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 18 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa datam rangka rencana pelaksanaan One Stop Service/Petayanan Satu Pintu di Kabupaten Pati oleh Kantor Petayanan Perijinan Terpadu, perlu merubah Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2000; Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003
PERBUP ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2003 tentang Uraian Tugas Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pati yakni Ketentuan Pasal 16 dihapus, Ketentuan Pasal 28 diubah, Ketentuan Pasal 107 diubah, Ketentuan Pasai 154 diubah, Ketentuan Pasai 155 diubah, Ketentuan Pasal 156 diubah, Ketentmm Pasal 158 diubah, Ketentuan Pasal 160 diubah, Ketentuan Pasal 178 diubah, dan Ketentuan Pasal 179 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2007.
14 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
