PERBUP Kab. Seruyan No. 4 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja Dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan mengubah Pasal 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 12
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 34 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat
Daerah Kabupaten Seruyan, maka perlu dilakukan
perubahan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kab. Seruyan Nomor 5 Tahun 2016; Perbup Seruyan Nomor 34 Tahun 2016; Perbup Seruyan Nomor 4 Tahun 2017
Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf t dan huruf u, ayat (2) huruf m, ayat (3) huruf p dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4) dalam Peraturan BUpati Seruyan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 4), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
11 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa guna penyesuaian terhadap UU no 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no 9 tahun 2015 dan peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi jawa timur sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 1 tahun 2017 maka perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten situbondo tentang perubahan RPJMD KAb Situbondo tahun 2016-2021
mengingat: uu no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional; peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi jawa timur; peraturan daerah kabupaten situbondo nomor 10 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten situbondo tahun 2016-2021
peraturan ini mengatur mengenai perubahan RPJMD menyesuiakna dengan perubahan RPJMD Provinsi jawa timur
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
merubah peraturan daerah kabupaten situbondo nomor 10 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten situbondo tahun 2016-2021
jumlah 13 halaman dan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 3 Tahun 2021
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja- Kebijakan Pemerintah
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2021/3
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu disusun Road Map sebagai rencana kerja rinci dan bcrkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi secara efektif, efisien, Lerukur, konsisten, terintcgrasi dan berkelanjutan di Rota Palangka Raya.
Undang-Undang Nomar 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nornor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomar 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019.
Pedoman bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi yang disusun dalarn Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2021.
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2021
9 Halaman
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 3, BN Tahun 2015 No 254; Jdih.Artbpn.go.id H; 6 Hlm
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Persyaratan Dan Tata cara Pengenaan Tarif PNBP Terhadap Pihak Tertentu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2015.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD No. 3/2017, TLD No.3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan daerah Kabupaten batang Tahun 2017-2031
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, diperlukan pengaturan tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan.
Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah:
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah UU No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, PeraturanPemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025. Peraturan Menteri Pariwisata No.10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi, Kabupaten/Kota. Perda Kabupaten Batang No.2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.11 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Batang No.2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017. Perda Kabupaten Batang No.7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Ketentuan Umum,Maksud Dan Tujuan, Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Industri Pariwisata Daerah, Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah, Pendanaan, Pengawasan, Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2018.
39 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mempercepat terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2017-2022 dan peningkatan kinerja dan pembaharuan penyelenggaran Pemerintahan Daerah melalui kebijakan inovasi daerah serta untuk menjamin komitmen Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program strategis nasional, diperlukan peran optimal aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional; bahwa berhubung peran aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum dapat dilaksanakan secara optimal, perlu dibentuk Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah sebagai salah satu sumber daya pemacu dan pengungkit percepatan pencapaian sasaran dan target kinerja program dan kegiatan prioritas unggulan Daerah; bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, organisasi dan tata kerja, keuangan, terhadap Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah, perlu diatur pedoman kerjanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU. No. 52 Tahun 1999; UU. No. 25 Tahun 2009; UU. No. 5 Tahun 2014; UU. No. 23 Tahun 2014; UU. No. 30 Tahun 2014; PP. No. 11 Tahun 2017; PP. No. 12 Tahun 2017; PP. No. 38 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Kab. Lembata No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Lembata No.9 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Bupati Lembata Nomor 46 Tahun 2020 tentang Tim Perencanaan dan Pengawasan Percepatan Pembangunan Daerah.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Program Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Program Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Program Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong
Royong;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM GERAKAN PEMBANGUNAN DESA SISTEM GOTONG ROYONG
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018.
-
-
4
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 03, Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2019 Nomor 256 dan Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 1/13/2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Perda Kab. Kaur No. 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 yang dalam pelaksanaannya terjadi perubahan yang mendasar dengan diterbitkannya Perda Kab. Kaur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 No. 4 dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 25 Tahun 2004
5. UU No. 33 Tahun 2004
6. UU No. 17 Tahun 2007
7. UU No. 26 Tahun 2007
8. UU No. 32 Tahun 2009
9. UU No. 12 Tahun 2011
10. UU No. 23 Tahun 2014
11. PP No. 20 Tahun 1968
12. PP No. 8 Tahun 2008
13. PP No. 18 Tahun 2016
14. Perpres No. 2 Tahun 2015
15. Permendagri No. 13 Tahun 2006 – Permendagri No. 21 Tahun 2011
16. Permendagri Negeri No 67 Tahun 2012
17. Permendagri RI No. 80 Tahun 2015
18. Permendagri RI No. 86 Tahun 2017
19. Perda Provinsi Bengkulu No. 4 Tahun 2008
20. Perda Provinsi Bengkulu No. 6 Tahun 2016
21. Perda Provinsi Bengkulu No. 2 Tahun 2012
22. Perda Kab. Kaur No. 13 Tahun 2007
23. Perda Kab. Kaur No. 4 Tahun 2012
24. Perda Kab. Kaur No. 14 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur No. 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Perda Kab. Kaur No 15 Tahun 2016
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2013
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. 3, BN 2014/NO 636; ATRBPN ;11 HLM
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pegawai Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
