Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD 2. RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kaur

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Kaur Selatan

Tanggal Penetapan

03 November 2016

Tanggal Pengundangan

04 November 2016

Tanggal Berlaku

04 November 2016

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten kaur Kaur Tahun 2016 Nomor 238

Subjek

PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kaur

Bidang

Halaman ini telah diakses 1234 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda 15 216 rencana pembangunan jangka menengah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERDA Kab. Kaur No. 03 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, Lembaran Daerah Kabupaten kaur Kaur Tahun 2016 Nomor 238
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
ABSTRAK:	a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kaur sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Kaur; b. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. Untuk melaksanakan ketentuan Paragraf 3 Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 1. UU No. 18 ayat (6) Tahun 1945 2. UU No. 9 Tahun 1967 3. UU No. 28 Tahun 1999 4. UU No. 3 Tahun 2003 5. UU No. 17 Tahun 2003 6. UU No. 25 Tahun 2004 7. UU No. 33 Tahun 2004 8. UU No. 17 Tahun 2007 9. UU No. 24 Tahun 2007 10. UU No. 26 Tahun 2007 11. UU No. 12 Tahun 2011 12. UU No. 23 Tahun 2014 13. PP No. 58 Tahun 2005 14. PP No. 79 Tahun 2005 15. PP No. 8 Tahun 2006 16. PP No. 65 Tahun 2006 17. PP No. 6 Tahun 2008 18. PP No. 7 Tahun 2008 19. PP No. 8 Tahun 2008 20. PP No. 26 Tahun 2008 21. PP No. 18 Tahun 2016 22. Perpres No. 2 Tahun 2015 23. Permendagri No. 54 Tahun 2010 24. Permendagri No. 67 Tahun 2012 25. Permendagri No. 80 Tahun 2015 26. Perda No. 4 Tagun 2008 27. Perda No. 6 Tahun 2016 28. Perda No. 2 Tahun 2012 29. Perda No. 13 tahun 2007 30. Perda no. 4 Tahun 2012 1. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD 2. RPJMD menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2016. 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521