PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH I<ABUPATEN GOWA NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGI<ATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang• Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2015 tentang
Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Gowa Tahun 2015 Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015 Nomor 09);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
1. KETENTUAN UMUM
2. PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
3. TAHAPAN PEMILIHAN
4. PERSIAPAN PEMILIHAN
5. PENGAWASAN
6. PERSELISIHAN, PENGADUAN, PENYELFSAIAN MASALAH DAN SANKSI
7. PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2016.
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 27 Tahun 2019
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA - PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2019/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 PP No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 74 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Pemda melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah; bahwa untuk menjamin adanya kepastian dan kejelasan tugas dan kewenangan Pemda dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa yang efektif, efisien dan terintegrasi perlu mengatur pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 24 Tahun 2007; UU no 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; Uu No 30 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; PP No 17 Tahun 2018; Permendagri No 44 Tahun 2016; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2015; Perda Kab Kudus No 5 Tahun 2015; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016; Perbup Kudus No 29 Tahun 2016; Perbup Kudus No 32 Tahun 2016; Perbup Kudus No 30 Tahun 2017; Perbup Kudus No 43 Tahun 2017; Perbup Kudus No 44 Tahun 2017; Perbup Kudus No 46 Tahun 2017; Perbup Kudus No 30 tahun 2018; Perbup Kudus No 32 Tahun 2018; Perbup Kudus No 33 Tahun 2018; Perbup Kudus No 26 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan an ruang lingkup, sasaran pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, hasil pembinaan dan pengawasan, pemanfaatan hasil pembinaan dan pengawasan, tim evaluasi rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2019.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 dicabut.
17 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2008
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, mengembangkan potensi desa serta
menambah pendapatan desa perlu dilakukan
kerjasama antar desa maupun antara desa dengan
pihak ketiga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kerjasama desa, ruang lingkup, tata cara kerjasama desa, hasil kerjasama, penyelesaian perselisihan, perubahan, pembatalan dan berakhirnya kerjasama, tenggang waktu, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, badan kerjasama desa,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2001 dicabut.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Desa maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kendal;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengangkatan Kepala Desa, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa, Larangan Kepala Desa, Sanksi Administratif bagi Kepala Desa, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, Pengangkatan Penjabat Kepala Desa, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
22 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMILIHAN PERATIN DI KABUPATEN PESISIR BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2022/ No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
a. penggunaan, pendekatan pelaksanaan, dan alokasi besaran BKK;
b. tata cara perencanaan dan penganggaran;
c. pelaksanaan dan penatausahaan;
d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
e. pendampingan BKK; dan
f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban BKK yang dianggarkan tahun anggaran 2022 tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 27 Tahun 2016
PERBUP Kab. Muara Enim No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim
PERBUP Kab. Muara Enim No. 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Dalam Kabupaten Muara Enim
PERBUP Kab. Muara Enim No. 24 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM
-TATA CARA -PEMILIHAN KEPALA DESA - DALAM -KABUPATEN MUARA ENIM-
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, LD.2016/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No 128/PUU-XII/2015. serta untuk lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mengoptimalkan penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa serentak, maka dipandang perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim no 39 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan Kepala Desa dalam desa di Muara Enim.
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 tahun 1959, UU No 6 tahun 2014, UU No 23 tahun 2014, sebagaimana telah berapa kali berubah terakhir UU No 9 tahun 2015,PP No 43 tahun 2014, sebagaimana telah dirubah PP N0 47 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Mura Enim No 3 tahun 2015.
Materi pokok Peraturan ini adalah: Tata cara pemilihan kepala desa dalam Kabupaten Muara Enim
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2016.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 4 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dan keamanan serta manfaat pengelolaan keuangan di desa, perlu mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa serta implementasi transaksi non tunai pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa; sistem dan prosedur pembayaran non tunai pelaksanaan APB desa; Pembinaan dan pengawasan; ketentuan lain-lain; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2020
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN DANA DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2020/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, koluai nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan, wewenang serta terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa dan untuk melaksanakan pengawasan dana desa, sehingga APIP harus merancang program pengawasan dana desa yang mampu bertindak sebagai pencegahan (preventiv action) bukan tindakan represif atau dengan kata lain APIP berfungsi sebagai early warning sistem.
Dasar hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahu 2004; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.47 Tahun 2016; Permenkeu No.49/PMK.07/2016; Permenkeu RI No.225/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.121/PMK.07/2018; Permendagri RI No.20 Tahun 2018; Permenkeu RI No.205/PMK.07/2019; Permendagri No.61 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Terdiri dari 21 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
