KesehatanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Semarang No. 93 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Yang Belum Menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Kabupaten Semarang
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH - PETUNJUK PELAKSANAAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa sistem jaminan sosial nasional yang diantaranya
berupa Program Jaminan Kesehatan Nasional
merupakan program negara yang bertujuan
memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan
sosial bagi seluruh rakyat pada umumnya dan bidang
kesehatan pada khususnya; bahwa dalam rangka persiapan menuju Program
Jaminan Kesehatan Nasional dan sebagai salah satu
bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Semarang terhadap penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Nasional maka Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang menyelenggarakan Program
Jaminan Kesehatan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor
58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Semarang
karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan yang ada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penagihan pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2016 dicabut.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 91 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.91/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013-2018, maka dipandang perlu
untuk menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; ndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD)Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
4 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 90 Tahun 2017
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERAS ORGANIK BERNUTRISI DI LERENG GUNUNG LAWU
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD.2017/No.90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Beras Organik Bernutrisi Di Lereng Gunung Lawu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki potensi kawasan pertanian beras organik yang dapat dikembangkan guna mempercepat pembangunan perdesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Beras Organik Bemutrisi Di Lereng Gunung Lawu.
Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013;
Peraturan bupati (perbup) tentang rencana pembangunan kawasan perdesaan beras organik bernutrisi di lereng gunung lawu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 90 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
Bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan tuntutan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan tujuan, Sistematika; Pengendalian dan evaluasi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD Tahun 2017 No 90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja
Mengingat
Pemerintah Daerah Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II
tahun 201 7 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka
pendanaan, pergeseran pagu kegiatan, penghapusan
kegiatan, dan perubahan lokasi kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2017;
Dasar Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 tahun 2004; UU No 33 tahun 2004; UU No 17 tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 5 tahun 2014; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 55 tahun 2005; PP No 58 tahun 2005; PP No 79 tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 8 Tahun 2008; PP No 30 Tahun 2011; PP No 18 tahun 2016; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; permendagri No 54 Tahun 2010; perda Prov jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 6 tahun 2010; Perda Prov Jateng No 5 tahun 2014; Perda Kab temanggung No 6 Tahun 2008; Perda Kab temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 13 Tahun 2011; perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2012; Perda Kab temanggung no 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 1 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup No 26 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Pasal 2 pada Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Ka·bupaten Temanggung Tahun 201 7
(Serita Daerah Kabupaten Temanggupg Tahun 2017 Nofl1or 26) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 diubah
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 89 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Tahun 2017/No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "Sidekem" di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk mensinerikan data desa dan data kawasan perdesaan yang merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang diperlukan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pemalang yang diatur dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "Sidekem" di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Data Desa
Bab V Kedudukan, Fungsi dan Manfaat
Bab VI Perangkat Sidekem
Bab VII Muatan Sidekem
Bab VIII Pengembangan Sidekem
Bab IX Pengelolaan Sidekem
Bab X Forum Data Desa
Bab XI Tata Cara Penerapan Sidekem
Bab XII Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa
Bab XIII Tanggung Jawab Pemerintah Kecamatan
Bab XIV Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Bab XV Pembiayaan
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 88 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Informasi Dan Data Pembangunan Berbasis Online (E-DATABASE) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Dalam rangka pengelolaan data dan informasi
pembangunan agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel,
perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi informasi dan
data pembangunan berbasis online melalui sistem aplikasi E-Database.
Sistem aplikasi pengelolaan informasi dan data
pembangunan (E-Database) merupakan sistem terpadu dalam
memberikan informasi dan data pembangunan secara real time
kepada khalayak publik.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tanah Laut tentang Penggunaan dan
Pengelolaan Sistem Aplikasi Informasi dan Data
Pembangunan Berbasis Online (E-Database) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor :
28/SK/MENEG/KI/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan dan
Pengelolaan Sistem Aplikasi Informasi dan Data
Pembangunan Berbasis Online (E-Database), meliputi Pengelolaan Aplikasi E-Database; Standarisasi Indikator Pembangunan; Pengendalian dan Evaluasi; serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 88 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan, Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD NOMOR 88 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo Nomor 01 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo
tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 01
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab Sosial
dan Lingkungan Perusahaan.
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :
Per-09/Nibu/07/2015 tentang Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :
Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011
tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 01
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Tanggungjawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
1. Untuk mendukung pelaksanaan TJSL, Pemerintah Daerah membentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
2. Dalam rangka keselarasan dengan program prioritas daerah, perencanaan
program TJSL yang disusun oleh perusahaan wajib memperhatikan mekanisme
perencanaan secara partisipatif;
3. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan, Daerah dapat bersinergi
dengan perusahaan pelaksana TJSL;
4. Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan
monitoring penyelenggaraan Program TJSL dan PKBL, dibebankan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo. Pembiayaan untuk melaksanakan Program TJSL secara mandiri, dibebankan pada dana TJSL masing-masing perusahaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2017.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 87 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Berbasis Online (E-MONEV) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja
pembangunan agar berjalan efektif, efisien dan akuntabel,
perlu untuk mengembangkan sistem aplikasi monitoring dan
evaluasi berbasis online melalui sistem aplikasi E-Monev.
sistem aplikasi monitoring dan evaluasiberbasis online
(E-Monev) merupakan sistem monitoring dan evaluasi (monev)
yang akan memberikan kontribusi nyata guna berjalannya
siklus umpan balik pada tahapan perencanaan yang pada
akhirnya akan meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menetapkan Peraturan
Bupati Tanah Laut tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem
Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis Online (E-Monev) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor :
28/SK/MENEG/KI/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem
Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Berbasis Online (E-Monev), meliputi Pengelolaan Aplikasi E-Monev; Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan; Penanggung Jawab dan Pemegang Sektor; Monitoring dan Evaluasi Tim POKJA; serta Pengendalian dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 86 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Pra RKA Berbasis Online (E-BUDGETING) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Dalam rangka menilai kerangka logis komponen belanja
dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, perlu
untuk mengembangkan sistem aplikasipra RKAberbasis online
melalui sistem aplikasi E-Budgeting.
Sistem aplikasipra RKA berbasis online (E-Budgeting)
merupakan perwujudan penyelarasan antara perencanaan dan
anggaran yang dapat mendokumentasikan tahapan proses
penilaian kerangka logis komponen belanja dengan target
kinerja sesuai dengan pagu usulan kegiatan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Tanah Laut tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem
Aplikasi Pra RKA Berbasis Online (E-Budgeting) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informatika Nomor :
28/SK/MENEG/KI/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem
Aplikasi Pra RKA Berbasis Online (E-Budgeting), meliputi Pengelolaan Aplikasi E-Budgeting; Tahapan, Jadwal dan Pendekatan Penyusunan RKA; Verifikasi; Penilaian Kewajaran; Penanggung Jawab dan Pemegang Sektor; Pendampingan, Seleksi dan Pendalaman; serta Pengendalian dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2017.
16 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
