PERWALI Kota Pematang Siantar No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan di Kota Pematangsiantar
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan
ABSTRAK:
Penerimaan peserta didik baru di kota Pematangsiantar pada satuan Pendidikan formal, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan maka ditetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 8 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 15 Tahun 1986; PP No. 28 Tahun 1990; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL No. 20 Tahun 2007; PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No. 22 Tahun 2016; PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No. 51 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2005; KEPMEN PENDIDIKAN NASIONAL No. 44 Tahun 2002; KEPMENDAGRI No. 131.12.3233 Tahun 2017; PERDA KOTA PEMATANGSIANTAR No. 1 Tahun 2017; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 04 Tahun 2017; PERWAL PEMATANGSIANTAR No. 31 Tahun 2017
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang tata cara penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi, kuota rombongan belajar serta petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Bantuan Transportasi Perjalanan Dinas yang Pembiayaannya Bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah TA 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Perbup. Agam No. 34 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005, Perbup. Agam No. 34 Tahun 2018
Kepala Sekolah, Guru, dan Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas dapat diberikan Bantuan Transportasi yang sumber pembiayaannya dibebankan pada dana BOS. Biaya transportasi dibayarkan secara lumpsum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar
ABSTRAK:
bahwa setiap anak usia dini berhak mendapatkan pendidikan untuk membantu menguatkan dasar pengembangan sikap, ketrampilan dan daya cipta anak usia dini guna kesiapan belajar memasuki jenjang pendidikan dasar; bahwa pendidikan bagi anak usia dini sangat penting dan menetukan guna mendukung dan mendorong kemampuan dasar untuk dapat berkembang dan tumbuh secara benar sesuai dengan karakter bahgsa sehingga perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun sebelum melanjutkan jenjang pendidikan sekolah dasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2002; UU No 20 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 tahun 2005; PP No 17 Tahun 2010; PP No 18 tahun 2016; PP No 45 Tahun 2017; PP No 2 Tahun 2018; Permendikbud No 137 tahun 2014; Permendikbud No 32 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang peserta didik, tugas dan tanggung jawab penuntasan PAUD satu tahun pra sekolah dasar, pelaksanaan program, pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan dan evaluasi, anggaran penyelenggaraan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 6 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
Bahwa bantuan biaya tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali Perbup Kayong Utara No. 7 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2012, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 99 Tahun 2000, PP No. 101 Tahun 2000, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 53 Tahun 2010, Perda Kab Kayong Utara No. 2 Tahun 2009, dan Perbup Kayong Utara No. 71 Tahun 2009
Perubahan beberapa ketentuan yaitu: Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f, ayat (2) dan ayat (3) diubah; dan Ketentuan Pasal 5 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Peraturan yang dirubah adalah Peraturan Bupati Kayong Utara No. 7 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan perkembangan kondisi dan peraturan
perundang-undangan di bidang penerimaan peserta didik,
maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun
2013 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta
Didik di Kota Semarang perlu ditinjau kernbali; bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana
tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk
membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan
Peserta Didik di Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 19 Tahun 2005; PP No 38 tahun 2007; PP No 47 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; PP No 61 Tahun 2010; Perda Kota Semarang no 1 tahun 2007; Perda Kota Semarang No 4 Tahun 2008; Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2008; Permendiknas No 34 Tahun 2006; Permendiknas No 69 Tahun 2009; Permendiknas No 15 Tahun 2010; Permendikbud No 97 Tahun 2013; Peraturan Bersama Mendiknas dan Menag No 04/VI/PB/2011 dan No MA/111/2011; Perwal Semarang No 18 Tahun 2013; Kepwal Semarang No 050/716/2013;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal angka 18, angka 19, angka 24 dan penambahan angka 25, perubahan Pasal 6 ayat (1) dan penghapusan ayat (3), perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf b dan ayat 3, penambahan ayat (4), perubahan Pasal 18 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2014.
76 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Deyangan 2 dan Sekolah Dasar Negeri Deyangan 4 Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pembiayaan dan operasional kegiatan belajar mengajar perlu melaksanakan penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang dipandang memungkinkan dan saling berdekatan; bahwa Sekolah Dasar Negeri Deyangan 2 dan Sekolah Dasar Negeri Deyangan 4 Kecamatan Mertoyudan terletak di lokasi yang berdekatan sehingga dapat dilakukan penggabungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Deyangan 2
dan Sekolah Dasar Negeri Deyangan 4 Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
Peraturan bupati ini mengatur tentang penggabungan sekolah dasar negeri
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2016.
Permen Ristekdikti No. 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi
Permen Ristekdikti No. 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah Dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 6, BN.2022/No.167, https://jdih.kemdikbud.go.id/: 23 hlm.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
