Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD 2020/ No. 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan
Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)
Sebagai Bencana Nasional dan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 141/4528/SJ Perihal Penundaan
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak
dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW), maka
dipandang perlu mengubah untuk kedua kalinya
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan
Kepala Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 21 Tahun 2016 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Kudus Tahun 2020 - 2024
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya pencegahan dan
pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Kudus
serta guna melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Penanggulangan Tuberkulosis, perlu adanya
perencanaan yang efektif, efisien, dan fokus dalam
pencapaian target pencegahan dan pengendalian
Tuberkulosis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan
dan Pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten
Kudus Tahun 2020-2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 93 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, rencana aksi daerah tuberkulosis, peran serta organisasi pemerintah daerah, sektor swasta dan organisasi masyarakat, monitoring dan evaluasi dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 47 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bandung No. 32 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PERBUP Kab. Bandung No. 22 Tahun 2020 tentang PENGATURAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Sistem Kerja Pegawai Dalam Rangka Pencegahan Penyerabaran Virus Corona Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 47 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pelayanan Perpustakaan Daerah
Ketentuan angka 3, angka 4, angka 8 Pasal 1 diubah dan di antara angka 10 dan angka 11 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10a
Ketentuan Pasal 5 diubah
Ketentuan Pasal 7 diubah
Ketentuan Pasal 8 diubah
Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yakni ayat (4b)
Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah
Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah
Ketentuan Pasal 12 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
ABSTRAK:
Bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah adalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah, sehingga dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan. Sehubungan dengan itu dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu menetapkan suatu pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemda melalui Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tantang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
Perbup ini mengatur mengenai definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Perbup; Maksud dan tujuan Pedoman ini; Sasaran pencapaian penanganan benturan kepentingan; Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan; bentuk situasi, jenis, dan sumber penyebab benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi; Penanganan benturan kepentingan; serta Monitoring dan evaluasi benturan kepentingan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kabupaten Lumajang Tahun 2020 No 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Sektor Perdagangan dan Penunjang Perekonomian
ABSTRAK:
bahwa untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor jasa dan perdagangan dalam menghadapi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) agar tetap bertahan dan pulih dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah dan memutus persebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
bahwa dengan kondisi belum ditemukannya vaksin atau obat untuk Corona Virus Disease (COVID-19) membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) maka perlu diberikan panduan tatanan kehidupan normal baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pedoman Tatanan Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sektor Perdagangan dan Penunjang Perekonomian dengan Peraturan Bupati;
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 60);
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Tempat-tempat kegiatan perdagangan yang dapat menerapkan tatanan normal baru meliputi:
a. Pasar Rakyat;
b. Pusat Perbelanjaan;
c. Toko Modern;
d. Rumah Makan/Warung Kopi;
e. Toko Obat/Farmasi dan Alat Kesehatan;
f. Rumah Makan/Warung Kopi di Rest Area;
g. Salon/Spa, tempat Hiburan/Pariwisata.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2021
ABSTRAK:
a . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah disusun dengan
menggunakan Pendekatan Penganggaran
berdasarkan Kinerja yang berpedoman pada
Indikator Kinerja, Tolak Ukur dan Sasaran
Kinerja sesuai Analisis Standar Belanja, Standar
Harga Satuan, Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah dan Standar Pelayanan Minimal;
b . bahwa Analisis Standar Belanja merupakan
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya
yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menetapkan Analisis Standar Biaya setiap kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
35 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,jo. Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dinyatakan bahwa tarif pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung.
Dasar hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 173 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
6 Tahun 2020.
Peraturan ini Tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung;
Ketentuan Umum;
Kebijakan Tarif;
Pelayanan Yang Dikenakan Tarif;
Tarif Ruangan Perawatan;
Tarif Pelayanan Executive;
Tarif Rawat Sehari (One Day Care);
Tarif Tindakan Gawat Darurat;
Tarif Rawat Inap;
Tarif Tindakan Medik;
Tarif Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
Tarif Pelayanan Kefarmasian;
Tarif Pelayanan Penunjang Medik;
Ruang Lingkup Pemeriksaan Laboraturium Klinik dan Laboraturium Patologi Anatomi;
Ruang Lingkup Pemeriksaan Radio Diagnostik Radiologi;
Ruang Lingkup Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik;
Ruang Lingkup Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Khusus;
Ruang Lingkup Pelayanan Pemeriksaan Fisioterapi/Rehabilitasi Medik;
Ruang Lingkup Pelayanan Pemeriksaan Forensik;
Tarif Pelayanan Medik Gigi;
Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus Medicolegalbdan Asuransi;
Tarif Pelayanan Makanan Cair;
Tarif Pelayanan Pengunjang Non Medik;
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020.
56 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 47 Tahun 2020
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Ciamis No. 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan-Bangunan yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bagi Bangunan-Bangunan Yang Belum Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Perbup No.23 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Perbup No.23 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: UUD RI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2002; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Perbup No.23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No.5 Tahun 2020.
Materi Pokok: Peraturan ini merupakan perubahan keempat atas Perbup No.23 Tahun 2018 tentang tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang diubah pada Pasal 16B yaitu merubah besaran TPP Bagi Sekretaris Daerah, Inspektur Inspektorat, Pejabat Eselon III/a, Eselon III/b, Eselon IV/a, dan Eselon IV/b, Tenaga Auditor Fungsional, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Dokter Spesialis dan Jabatan Fungsional Lainnya pada Inspektorat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Bulan Januari 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020.
Peraturan yang diubah: Perbup No.23 Tahun 2018 yang telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Perbup No.5 Tahun 2020.
9 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
