Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.199 peraturan dalam 0,028 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PASAR DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Abstrak

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPP.ANG NOMOR 07 TAHON 2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PASAR DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2017/No.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PASAR DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dipandang perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 07 tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pasar dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua alas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 07 Tahun 2012 ten tang Tata Cara Pengelolaan Pasar dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerint.ah Pusat dari Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Norn.or 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan L<mlbaranf Negara Nomor 5679); Menetapkan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungut.an Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23); 9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pasar dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 7);
Pasal I Pasal 1 Pasal 3 Pasal 19 Pasal 20 Pasal 25 Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
NOMOR 9 TAHON 2017
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 9 Tahun 2018

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda Bateng 9 - 2018.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN-BARANG-MILIK-DAERAH

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2018/NO. 259

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ruang Lingkup, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan, Pengelolaan barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi dan Sanksi, Sengketa Barang Milik Daerah, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Peralihan , dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
62

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2020

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Bone Bolango No. 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Download :
Perda bonebol No. 9 th 2020 ttg Pengelolaan barang milik daerah.pdf

Abstrak

pengelolaan barang milik daerah

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2020/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 105 peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dan pasal 511 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pngelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan peraturan daerah kabupaten bone bolango tentang pengelolaan barang milik daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 1 thn 2004; UU No. 6 thn 2003; UU No. 3 thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 27 thn 2014; PERMENDAGRI No. 19 thn 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, pejabat pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan & penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pemindaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, barang milik daerah berupa rumah negara, ganti rugi, sanksi dan ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Terdiri dari 76 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 9 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang

Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Sintang No. 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Di Kabupaten Sintang
Perbup ini mencabut Perbup Sintang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang (BD Sintang Tahun 2012 Nomor 1302)

Abstrak

Pengelolaan-kegiatan-pembangunan-sintang

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2015/NO.9, TBD No.9, LL KAB. SINTANG: 10 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

Perbup ini mempertimbangkan perlunya petunjuk teknis atas pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekaligus pengeloaan adminstrasi dan keuangannya.
UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomr 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU nommor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 29 Tahun 2000; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP nomomr 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nommor 79 Tahun 2005; PP NOMor 8 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP nomor 71 tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; Perpres Nomor 54 Tahun 2010, yang terakhir diubah dengan Perpres Nomor 4 tahun 2015; Perda Kabupaten SIntang Nomor 25 Tahun 2006; Perda Sintang Nomor 1 Tahun 2008; Perda Sintang Nomor 2 Tahun 2008
Perbup ini merupakan turunan dari pedoman pengadaan barang dan jasa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2015.
Perbup ini mencabut Perbup Sintang Nomor 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang (BD Sintang Tahun 2012 Nomor 1302)
9 Halaman dan 1 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2017

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
perda nomor 09 tahun 2017.ok.pdf

Abstrak

pedoman pengelolaan bmd

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, BD.2017/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa pengelolaan BMN/D agar dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transaparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, sehingga perlu di susun suatu pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. Ketentuan umum 2. Ruang lingkup 3. Pejabat pengelola BMD 4. Perencanaan kebutuhan BMD 5. Pengadaan 6. Penggunaan 7. Pemanfaatan 8. Pengamanan dan pemeliharaan 9. Pemindahtanganan 10. pemusnahan 11. Penghapusan 12. Penatausahaan 13. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan 14. Pengelolaan BMD pada OPD yang menggunakan pola pengelolaan BLUD 15. BMD berupa rumah negara 16. Ganti rugi dan sanksi 17. Ketentuan peralihan 18. Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 20 Tahun 2013 tentang pengelolaan BMD
107 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERDA NO.09 Thn 2008 ttg Pengelolaan Barang Milik Daerah.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 9 Tahun 2010

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kendari

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perwali Kendari No.09 Tahun 2010.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

2010

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD. 2010 /No. 9 , LL 15 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kendari

ABSTRAK:

a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi untuk mendukung terselenggaranya pembinaan keluarga, pendidikan serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang yang berjati diri; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal di kawasan perkotaan khususnya Kota Kendari maka Rumah Susun sederhana sewa yang dibangun oleh pemerintah menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat; nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah; c. bahwa fasilitas pembangunan Rumah susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud huruf b yang telah terbangun perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa berhasil dan berdaya guna serta mencapai target sasaran yang diharapkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan peraturan Walikota Kendari tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kendari.
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3369); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Kendari (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 9206); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembanan Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3372); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintihan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa yang Dibiayai APBN dan APBD; 13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12); 14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 7).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III TUJUAN DAN PENGELOLAAN BAB IV KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VII SASARAN PENGHUNI RUSUNAWA BAB VIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGHUNIAN BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN UPTD RUSUNAWA BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI RUSUNAWA BAB XI LARANGAN DAN SANKSI PENGHUNI RUSUNAWA BAB XII PENETAPAN TARIF SEWA RUSUNAWA BAB XIII BIAYA PENGELOLAAN RUSUNAWA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2010.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 9 Tahun 2020

Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMD

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Kutai Barat No. 34 Tahun 2009 tentang Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Abstrak

BMD - Penghapusan

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2020/NO.9: 23 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMD

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; PP No.27 Tahun 2014; Permendagri No.19 Tahun 2016 ; Perda Kab. Kutai Barat No.04 Tahun 2017.
Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud disebabkan karena: a. pemindahtanganan atas barang milik daerah; b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; c. menjalankan ketentuan undang-undang; d. pemusnahan; dan e. sebab lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
23 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2021

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERDA NO 9 TAHUN 2021 'TTD.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2021

PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu ada pedoman terkait batas minimum kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah;
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4090); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik ); 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425 ); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547 ); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 10) sebagaima telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6 ); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Bone selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 6. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. 7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun dengan dana di luar APBD yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit-unit dalam lingkungannya. 8. Aset Tetap adalah bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan. 9. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual. 10. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurugan dan pematangan. 11. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan. 12. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula. 13. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas. 14. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya. 15. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas, volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang. 16. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi. 17. Pencatatan di dalam pembukuan (Intra Komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca yang dibuat oleh SKPD. 18. Pencatatan di luar pembukuan (Ekstra komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah yang nilainya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah di luar neraca yang dibuat oleh SKPD. Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai berikut: a. sebagai pedoman SKPD dan Unit Kerja dalam melakukan penentuan nilai pembukuan aset; dan b. sebagai dasar pembebanan belanja modal yang terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset dari hasil Rehabilitasi/ Renovasi Restorasi. (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut: a. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMD yang dikapitalisasi; dan b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai BMD. Pasal 3 Setiap SKPD/Unit Kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat : a. memperoleh aset tetap hingga siap pakai; b. meningkatkan kapasitas/efisiensi BMD, dan/atau c. memperpanjang umur teknis BMD. BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI KAPITALISASI Bagian Kesatu Pengeluaran Dikapitalisasi Pasal 4 Pengeluaran pada SKPD/Unit Kerja yang dikapitalisasi terdiri atas: a. pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, meliputi: 1. pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan; dan 2. pembelian/pembangunan gedung dan bangunan. b. pengeluaran belanja Rehabilitasi/ Renovasi Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/ atau umur aset yang telah dimiliki; dan 2. nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap. c. pengeluaran yang digunakan untuk: 1. pengadaan tanah; 2. pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau 3. pembelian/pembuatan Aset Tetap lainnya Pasal 5 (1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan angka 2 dirinci sebagai berikut: a. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan; b. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan meliputi: 1. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan; dan 2. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. c. pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai; dan d. pembangunan gedung dan bangunan meliputi: 1. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan; 2. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi: a. rehabilitas/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/ pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan; dan b. rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. (3) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c angka 1 sampai dengan angka 3 dirinci sebagai berikut: a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengurugan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan; b. pembelian jaringan sampai siap pakal meliputi harga barang, ongkos angkut biaya asuransi biaya pemasangan biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan; c. Pembangunan jalan/irigasi jaringan meliputi : 1. pembangunan jalan, irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan; dan 2. pembangunan jalan/irigasi jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. d. pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pembelian/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan; dan e. pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya meliputi: 1. pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/ pengadaan aset sampai dengan asat tersebut siap digunakan; dan 2. pembuatan pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan. Bagian Kedua Kriteria Kapitalisasi Pasal 6 (1) Nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap ( Capitalization Threshold) yaitu pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut: a manfaat ekonomi barangyang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan; b. perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; c. barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ ongkos untuk dipelihara; d. perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan e. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan nilai satuan minimum. (2) Nilai satuan minimum pemeliharaan kapitalisasi aset tetap ( Capital Expeditures) adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut: a manfaat ekonomi atas barang/ aset tetap yang dipelihara : 1. bertambah ekonomi/ efisien; 2. bertambah umur ekonomis; 3. bertambah volume; 4. bertambah kapasitas produksi; 5. bertambah estetika/keindahan/kenyamanan; dan/ atau 6. meningkatkan standar kinerja. b. perlakuan akuntansi atas biaya yang dapat dikapitalisasikan, meliputi: 1. penambahan (Addition) dapat dikapitalisasikan yakni penambahan (addition) tercipta aset tetap baru, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk penambahan aset tetap baru tersebut dikapitalisasikan dan diakui sebagai nilai perolehan baru aset tetap; 2. peningkatan (Betterment/Improvement) dapat dikapitalisasikan yakni peningkatan (betterment), sepanjang biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari 6 (enam) kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a, dan bukan semata untuk mempertahankan kondisi/kapasitas/tingkat jasa yang ada, maka biaya tersebut dikapitalisasikan; 3. penggantian (Replacement) dapat dikapitalisasikan yakni penggantian (replacement), sepanjang biaya- biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a, dan bukan semata mempertahankan kondisi/kapasitas/ tingkat jasa yang ada, maka pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasikan. 4. penyusunan dan pemasangan kembali (Rearrangment) dapat dikapitalisasikan yakni penyusunan dan pemasangan kembali (rearrangement), sepanjang biaya-biaya yang dikeluarkan memenuhi salah satu dari kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf a, maka pengeluaran biaya tersebut dikapitalisasikan. c. Belanja pemeliharaan barang/aset yang nilainya melebihi batasan nilai satuan minimum pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap (Capital Expenditures) dan memenuhi kriteria aset yang dapat dikapitalisasi dianggarkan pada belanja modal; d. Belanja pemeliharaan barang/ aset yang nilainya tidak melebihi batasan nilai satuan minimum pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap (Capital Expenditures), namun memenuhi kriteria aset yang dapat dikapitalisasi dianggarkan pada belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan); dan e. Belanja pemeliharaan barang/aset yang nilainya melebihi batasan nilai satuan minimum pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap (Capital Expenditures), namun tidak memenuhi kriteria aset yang dapat dikapitalisasi dianggarkan pada belanja barang dan jasa (belanja pemeliharaan). Bagian Ketiga Pengeluaran Yang Tidak Dikapitalisasi Pasal 7 (1) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi dilakukan terhadap: a pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnyajumlah belanja; b. pengeluaran belanja rehabilitasi/renovasi/restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap; dan c. pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan. (2) Perlakuan akuntansi atas pengeluaran pada ayat (1) dicatat sebagai realisasi belanja pemeliharaan pada belanja barang dan jasa. Bagian Keempat Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Pasal 8 (1) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut: a. pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp.300.000,00.; b. pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp.10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan; dan c. pengeluaran untuk buku pembelajaran tidak dikapitalisasi sebagai aset. (2) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk : a. Pengadaan/pembelian tanah; dan b. Pembelian I pembangunan jalan / irigasi jaringan. Bagian Kelima Bentuk Pelaporan Pasal 9 (1) Aset Tetap disajikan sesuai klasifikasi di neraca dari saldo buku besar (ledger) dan buku pembantu (sub ledger dan sub-sub ledger) masing- rnasing jenis aset, berdasarkan bagan perkiraan standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rincian setiap jenis Aset Tetap disajikan sesuai klasifikasinya di buku inventaris barang dan kartu inventaris barang (KlB) untuk setiap jenis Aset Tetap berdasarkan kode barang Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kode barang Daerah harus diharmonisasikan ( mapping) dengan bagan perkiraan standar, dan didukung dengan rincian setiap jenis aset tetap pada masing-masing SKPD. (4) Setiap penambahan nilai perolehan Aset Tetap akibat kapitalisasi pengeluaran biaya sesuai kebijakan kapitalisasi aset disajikan sebagai bagian dari Aset Tetap induknya pada database Aset Tetap masing• masing SKPD dan Unit Kerja. (5) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intracomptable) dan pencatatan di luar pembukuan ( extracomptable). (6) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dicatat pada buku inventaris di dalam pembukuan ( intracomptable). (7) Barang yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) huruf e dicatat pada buku inventaris diluar pembukuan (extracomptable). BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.
10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.