Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 9 Tahun 2010

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III TUJUAN DAN PENGELOLAAN BAB IV KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VII SASARAN PENGHUNI RUSUNAWA BAB VIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGHUNIAN BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN UPTD RUSUNAWA BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI RUSUNAWA BAB XI LARANGAN DAN SANKSI PENGHUNI RUSUNAWA BAB XII PENETAPAN TARIF SEWA RUSUNAWA BAB XIII BIAYA PENGELOLAAN RUSUNAWA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kendari

T.E.U.

Indonesia, Kota Kendari

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

14 Mei 2010

Tanggal Pengundangan

14 Mei 2010

Tanggal Berlaku

14 Mei 2010

Sumber

BD. 2010 /No. 9 , LL 15 HLM

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Kendari

Bidang

Halaman ini telah diakses 487 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Kendari No.09 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
2010
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 9, BD. 2010 /No. 9 , LL 15 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kendari
ABSTRAK:	a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi untuk mendukung terselenggaranya pembinaan keluarga, pendidikan serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang yang berjati diri; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal di kawasan perkotaan khususnya Kota Kendari maka Rumah Susun sederhana sewa yang dibangun oleh pemerintah menjadi alternatif untuk pemenuhan kebutuhan rumah tinggal yang bermartabat; nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah; c. bahwa fasilitas pembangunan Rumah susun Sederhana Sewa sebagaimana dimaksud huruf b yang telah terbangun perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa berhasil dan berdaya guna serta mencapai target sasaran yang diharapkan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan peraturan Walikota Kendari tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kendari. 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312); 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3369); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Kendari (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 9206); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembanan Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3372); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4609); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintihan Daerah Propinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa; 12. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa yang Dibiayai APBN dan APBD; 13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12); 14. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2009 Nomor 7). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III TUJUAN DAN PENGELOLAAN BAB IV KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VII SASARAN PENGHUNI RUSUNAWA BAB VIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGHUNIAN BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN UPTD RUSUNAWA BAB X HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI RUSUNAWA BAB XI LARANGAN DAN SANKSI PENGHUNI RUSUNAWA BAB XII PENETAPAN TARIF SEWA RUSUNAWA BAB XIII BIAYA PENGELOLAAN RUSUNAWA BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2010. 15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 9 Tahun 2010

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pemerintah Kota Kendari

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT