Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Tunjangan Reses Serta Dana Operasional (DO) DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 65 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Tegal No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Mengubah
PERBUP Kab. Tegal No. 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pekab tegal telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 82 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tegal No 61 Tahun 2017; bahwa sehubungan Perbup sebagaimana dimaksud pada huruf a,belum memuat jabatan fungsional auditor pelaksana, maka perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang perubahan Kedua atas Perbup Tegal No 82 Tahun2 016 tentang pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemkab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2008; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 82 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Tegal BNomor 82 Tahun 2016 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Tenaga Aerodrome Flight Information Service dan Tenaga Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran pada Unit Pelaksana Teknis Bandara Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi dan produktivitas kerja serta penghargaan atas kelangkaan profesi bagi pegawai tenaga Aerodrome Flight Information Service dan Tenaga Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran pada Unit Pelaksana Teknis Bandara Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
UU No 17 Tahun 2003; UU No 20 Tahun 2000; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 133 Tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 1 Tahun 2014; Permendagri No 31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016; dan Perda Kabupaten Pasaman Barat No 23 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum, Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi, Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi, Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi, Ketentuan Lain-lain, dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 65 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundangundangan
dan perkembangan kondisi saat ini, maka
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pajak Daerah.
Materi Pokok Peraturan Bupati ini meliputi:
a. besaran Insentif;
b. penerima Insentif;
c. pemanfaatan dan alokasi besaran Insentif; dan
d. penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat No. 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor dan Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagai penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor memiliki resiko kerja yang tinggi dan memerlukan ketelitian, kecermatan dan kehati-hatian dalam pelaksanaan tugasnya, maka perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dengan menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang tTambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja kepada tenaga penguji kendaraan bermotor dan pembantu penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman Barat
UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 22 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2012; Perpres 133 Tahun 2015; Permendagri No 12 Tahun 2006; Permendagri No 1 Tahun 2014; Permendagri No 31 Tahun 2016; PMK No 33/PMK.02/2016; Peraturan Menteri Perhubungan No 156 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pasaman Barat No 4 Tahun 2007; dan Perda Kabupaten Pasaman Barat No 21 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum, Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, Ketentuan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor dan Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor dan Pembantu Penguji Kendaraan Bermotor, Ketentuan Lain-lain, dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
ABSTRAK:
bahwa Zakat merupakan salah satu sumber dana untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial serta dapat meminimalisir kesenjangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga pengelolaan Zakat khusunya zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mutlak diberdayakan secara optimal;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, 10 dan Pasal 11 Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, harus disusun sebuah formulasi yang tepat tentang Tata Cara Pemungutan Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
UU No. 27 tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 14 Tahun 2014, Peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2014, Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Perda Kab. Kapuas Hulu No. 29 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, prinsip penetapan zakat profesi, subjek dan objek serta kadar zakat profesi, pemungutan zakat profesi, penyetoran dana zakat, ketentuan lain-lain, tanggung jawab pimpinan OPD, pengawasan dan pelaporan, sanksi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2017.
CATATAN :- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2017.
Pengaturan Teknis mengenai bagi hasil pungutan Zakat Profesi yang sesuai dengan Syari'at Islam diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten Kapuas Hulu. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 64 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bengkayang No. 25 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 10 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.17 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.62 Tahun 2017, Perda No.6 Tahun 2017.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2017.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3),
Pasa.1 22 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat
(2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah l(abupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Uridung-Urulung Nornor 15 'I'ahun 20()4; Urida ng-Urrdang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peratt1ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peratt1ra11 Pemei .. intah Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan Perda Nomor 07 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, maka perlu diatur lebih lanjut tentang petunjuk pelaksanaannya.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2017; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.62 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.09 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.07 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, dan ketentuan lain - lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa tunjangan komunikasi insentif dan tunjangan reses
kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah diberikan sesuai dengan kemampuan daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, sarta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo tentang
Dana Operasional Pimpinan Dewan Pewakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
Mengingat :3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjwaban Dana
Operasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor
2 Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
peraturna ini mengatur mengenai dana operasional pimpinan DPRD. pengaturan meliputi antara lain : ketentuan umum, penetapan kemampuan keuangan daerah, penetapan besaran dana operasional pimpinna dan anggota DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Nomor 188/10/404.1.1.3/2017 tentang Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2017, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku
jumlah 5 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
