Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa besaran standar biaya umum terkait dengan honorarium PNS dan non PNS, gaji dan tambahan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/tenaga kontrak, belanja pemeliharaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman, bantuan biaya transportasi dan akomodasi serta belanja hadiah masih belum sesuai dengan perkembangan perekonomian di daerah, sehingga Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017, tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2018, perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Dasar hukum Perbup ini adalah UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Sanggau No. 3 Tahun 2010.
Dalam Perbup ini diatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Sanggau.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
4 Halaman dan 22 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nornor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Millk Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;
b. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan yang dibiayai dengan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RKAP) PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara dapat tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat, perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerab Air Minum Tirta Jungporo Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 , Peraturan Pemeri.ntah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tabun 2000 , Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006, Peraturao Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang kegiatan Pengadaaa Barang/Jasa oleh PERUMDA Air Minum Tirta Jungporo yang dibiayal oleh RKAP yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
37 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (1) tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2004; UU No.5 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.49 Tahun 2018; PMK No.176 Tahun 2017; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Prinsip; Komponen Remunerasi; Tata Cara Penyusunan Remunerasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Kriteria Pembudidaya Ikan Unggulan
ABSTRAK:
Sektor perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perin dioptimalkan guna
menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan produksi pembudidayaan ikan dan untuk lebih terfokusnya pengalokasian kegiatan serta pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan. Untuk memberikan landasan hukum untuk pembudidaya unggulan, diperlukan suatu aturan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan budidaya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Kriteria Pembudidaya Unggulan
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.31 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2016; PP No.28 Tahun 2017; Permen Kelautan dan Perikanan No.Per.05 Tahun 2009; Perbup Berau No.44 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Standarisasi Kriteria Pembudidaya Ikan Unggulan, termasuk juga mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pembudidaya Ikan Unggulan; Pembinaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 Tentang
Standar Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa Standar Harga Barang dan Jasa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018; bahwa untuk menyesuaikan peraturan yang berkaitan dengan satuan sektor jasa dan menyesuaikan perubahan harga yang ada dipasaran serta untuk mempertimbangkan berbagai aspek maka perlu mengubah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.05/2009, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2018.
Materi pokok : Mengubah Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
Jumlah halaman : 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati
ABSTRAK:
bahwa Penyusunan Standar Operasional Prosedur
merupakan salah satu aspek penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang memiliki peran untuk
menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif dan
konsisten dalam pemberian pelayanan kepada
masyarakat;
bahwa untuk tertibnya administrasi pemerintahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi demi terwujudnya kinerja yang lebih
baik, maka perlu menyusun Standar Operasional
Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati di Kabupaten
Hulu Sungai Utara;
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur oleh Pemerintah Kabupaten
dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi
birokrasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati di
Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor
77 Tahun 2012 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun
2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun
2018;
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Standar Operasional Prosedur;
3. Penyusunan;
4. Pembahasan;
5. Pembinaan/Fasilitasi;
6. Penetapan;
7. Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi dan Penyebarluasan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 23 Tahun 2019
PEDOMAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip; bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Ruang Lingkup d.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis e.Pengaturan Akses Arsip f.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
7 Halaman; Lampiran: 104 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
