Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang yang mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu
menetapkan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pemalang dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepangkatan, Pengangkatan Dan Pemberhentian, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2000.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 17 Tahun 1987
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 16 Tahun 1990
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1991
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1992
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 18 Tahun 1993
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 20 Tahun 1993
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1995
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat IIPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 8 Tahun 1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Daerah
Tingkat II Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1998
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten
Daerah Tingkat II Pemalang dicabut.
42 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2000
perda - TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2000/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa, maka perlu menetapkan
Pera-turan Daerah mengenai Tatacara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa; bahwa sesuai maksud tersebut diatas, tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan
dan pemberhentian Kepala Desa perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Undang-undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63
Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 64
Tahun 1999; Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 02/KPTSDPRD/1999
Persiapan Pemilihan Kepala Desa; Panitia Pemilihan; Hak Memilih Dan Dipilih; Pencalonan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa; Syarat Sahnya Pemilihan Kepala Desa; Penetapan Calon Terpilih; Pemilihan Ulang; Pelantikan Kepala Desa; Masa Jabatan Kepal Desa; Pertanggungjawaban Kepala Desa; Tugas Dan Kewajiban Kepala Desa; Larangan Dan Penyidikan Kepala Desa; Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa; Pengangkatan Penjabat Kepala Desa; Biaya Pemilihan Kepala Desa; Sanksi; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2000.
74 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2000
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2000 Nomor -
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah- Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999, terhadap pelayanan kependudukan telah dipungut retribusi jasa umum dengan nama Retribusi Pengganti Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dibidang kependudukan maka biaya pengganti cetak Kartu Tanda Penduduk kepada masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga perlu merubah dengan menetapkan PERDA
Peraturan Daerah (Perda) tentang Sisa Perhitungan Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000
ABSTRAK:
bahwa untuk mengetahui perbandingan antara anggaran dan
Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota
bekasi tahun anggaran pendapatan 1999/2000 perlu
ditetapkan sisa perhitungan anggaran pendapatan dan
belanja daerah pemerintah kota bekasi tahun anggaran
1999/2000 dengan peraturan daerah;
Undang-undang nomor 9 tahun 1996; Undang-undang nomor 25 tahun 1999; Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1975; Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1975; Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000; Peraturan menteri dalam negeri nomor 11 tahun 1975; Peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1980; Peraturan menteri nomor 2 tahun 1994; Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1997; Keputusan menteri dalam negeri nomor 903-269 tahun 1986; Keputusan menteri dalam negeri nomor 903-379 tahun 1987; Keputusan menteri dalam negeri nomor 110 tahun 1998; Keputusan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 1999; Peraturan daerah tingkat II bekasi nomor 1 tahun 1999; Peraturan daerah kota bekasi nomor 3 tahun 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Jumlah perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 1999/2000 dan rinciannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2000.
6 hal
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2000
Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. maka dipandang pertu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;
Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2000;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2000.
14 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2000
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Organisasi dan
T atakerja Pemerintah Desa ; bahwa schubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom01· 4 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 TaJmn 1999;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2000.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1981 dicabut.
15 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000
ABSTRAK:
bahwa APBD Kota Magelang TA 2000 perlu ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU No 22 Tahun 1999;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 1985; UU No 18 Tahun 1997; UU No 21 Tahun 1997; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; PP No 5 Tahun 1975; PP No 6 Tahun 1975; PP No 19 Tahun 1997; PP No 20 Tahun 1997; PP No 21 Tahun 1997; Permendagri No 11 Tahun 1975; Permendagri No 8 Tahun 1978; Permendagri No 4 Tahun 1979; Permendagri No 4 Tahun 1985; Permendagri No 2 Tahun 1994; Permendagri No 5 Tahun 1997; Kepmendagri No 570-360 Tahun 1981; Kepmendagri No 94 Tahun 1984; Kepmendagri No 903-1316 Tahun 1985; Kepmendagri No 903-379 Tahun 1987; Kepmendagri No 110 Tahun 1998; KepDPRD No ... Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD TA 2000 dan rinciannya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2000.
5 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelanggaran Kesusilaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2000.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
