Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, diperlukan sistim yang dapat menjamin setiap penduduk untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, · bermutu serta biaya yang efisien dan terjangkau yang diselenggarakan dengan Program Jaminan Kesehatan Daerah; bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Daerah dapat terseJenggara secara tepat guna dan berdaya guna, perlu dibentuk Badan Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Bapel. Bapel berkedudukan sebagai lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2008.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri No. 14 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur dan Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial dari Dana APBD untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Selain yang Ditanggung Jamkesmas dari Dana APBN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 45 serta Pasal 133 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, agar pencairan Bantuan Sosial dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan pertanggungjawaban perlu diatur prosedur dan tata cara pencairannya;
b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur dan Tata Cara Pencairan Bantuan Sosial dari Dana APBD untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Miskin selain yang ditanggung Jamkesmas dari Dana APBN;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Norn or Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan don Tanggung Jawab Keuangan Negara:
4. Undang-Undang Norn or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana tel ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005:
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat don Pemerintahan Daerah:
6. Peraturan Pemerinlah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah:
7. Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis don Benluk Prociuk Hukum Daerah :
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Prociuk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tenlang Lembaran Daerah don Berita Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
13. Kepulusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 125/ MENKES/ SK/11/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Namor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah T ahun Anggaran 2008;
15. Peraturan Bupati Kediri Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedaman Penyusunan don Pelaksanaan Kebijakan Pengelalaan Anggaran Pendapatan don belanja Daerah pada Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008;
16. Peraluran Bupali Kediri Namor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008;
Masyarakat mis kin Ka bu paten Kediri yang lidak tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor 788.45/144/ 418.12/2008 lentang Penetapan Masyarakat Miskin Sasaran Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
( JAMKESMAS ) di Kabupaten Kediri Tahun 2008 dopa! diberikan Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan yang dibiayai dari Dana APBD melalui kode rekening Bantuan Sosial.
Masyarakat mis kin sebagaimana dimaksud adalah masyarakat yang dinyatakan masuk kalegori miskin berdasarkan hasill verifikasi oleh Tim Deso.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2008
PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2008/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Bagi Masyarakat Miskin Pada RSUD Andi Djemma Masamba
ABSTRAK:
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) bagi masyarakat miskin pada RSUD
Andi Djemma Masamba, terdapat Dana Pelayanan Kesehatan sesuai
petunjuk pemanfaatan dana JAMKESMAS Tahun 2008;
b.
bahwa pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang sebelumnya ditangani oleh PT. ASKES (Persero), sedang sekarang telah ditangani langsung
Pemerintah Pusat oleh Departemen Kesehatan melalui Program
JAMKESMAS;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3826);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
'
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK
/11/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 82);
11 . Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2003 Nomor 05).
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA.
Pasal 1
Dana Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan/Rawat lnap Tingkat
Lanjutan terdiri dari :
a. jasa Sarana sebesar=40%
b. jasa Pelayanan/medik sebesar=60%
Pasal2
Jasa Tindakan Medik Operasi terdiri dari :
a. jasa Sarana sebesar : 1 O %
b. jasa Pelayanan/medik sebesar : 90 %
Pasal3
Jasa Sarana Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan/Rawat lnap Tingkat
Lanjutan dalam Pasal 1 huruf a sebesar 40 % dijadikan 100% diperuntukkan :
a. 30% disetor ke Kas Daerah
b. 70% digunakan langsung untuk alat, bahan pakai habis serta obat standar yang termasuk dalam paket Rumah Sakit.
Pasal4
Jasa Sarana Tindakan Medik Operasi dalam Pasal 2 huruf a sebesar 10 %
dijadikan 100% diperuntukkan :
a. 30% disetor ke Kas Daerah
b. 70% digunakan langsung untuk alat, bahan pakai habis serta obat standar yang termasuk dalam paket Rumah Saki!.
Pasal5
Pendistribusian Jasa Pelayanan/medik dalam Pasal 1 huruf b dan dalam Pasal 2 huruf b, diatur oleh Direktur RSUD Andi Djemma Masamba dengan Surat Keputusan.
Pasal6
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Paraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2008.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling
Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Standarisasi, Tertib Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pusban), Poliklinik Desa (Polindes) Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Pusling) Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Perlu Menetapkan Petunjuk Teknis Untuk Pelaksanaan Kegiatan Dimaksud
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. PPU No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. PPU No. 10 Tahun 2008; Perbup PPU No. 11 Tahun 2008; Perbup PPU No. 12 Tahun 2008.
Pendahuluan, Tujuan, Dasar, Pokok-Pokok Kegiatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2008.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Puskesmas, Pusban, Polindes Dan Pusling Kabupaten Penajam Paser Utara
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Standarisasi Dan Tertib Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pusban), Poliklinik Desa (Polindes) Dan Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling (Pusling) Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Perlu Menetapkan Petunjuk Teknis Untuk Pelaksanaan Kegiatan Dimaksud
Dsar Hukum Peraturan Ini : UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. PPU No. 8 Tahun 2008; Perda Kab. PPU No. 8 Tahun 2008; Perbup PPU No. 11 Tahun 2008
Pendahuluan, Prinsip Penyelenggaraan Dan Prosedur Pelayanan, Tatalaksana Program, Pengorganisasian, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2008.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Pemberian Uang Jasa Hasil Kerja Bagi Karyawan Badan Rumah Sakit Daerah RAA. Soewondo Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Badan Rumah Sakit Daerah RAA. Soewondo Pati, perlu adanya peninqkatan kesejahteraan bagi karyawan Badan Rumah Sakit Daerah RAA. Soewondo Pati berupa pemberian uang jasa hasil kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebaqaimana dimaksud dalam hurut a. Keputusan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2002 tentanq Pemberian Uang Jasa Hasii Keria Bagi Karyawan Badan Rumah Sakit Daerah RAA Soewondo Pati perlu ditinjau kembaii; bahwa berdasarkan pertlmbanqan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b. periu membentuk Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nemer 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 906-359 Tahun 1998; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
PERBUP ini mengatur tentang Perubahan dalam Kaputusan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Jasa Hasii Kerja Bagi Karyawan Badan Rumah Sakit Daerah RAA Soewondo Pati, yakni Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2008.
Keputusan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2002 diubah
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Status Puskesmas Pembantu Clering Menjadi Puskesmas Donorojo
ABSTRAK:
bahwa dengan terbentuknya Kecamatan Donorojo dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tertutama dalam bidang Pelayanan Kesehatan perlu adaya Puskesmas di wilayah tersebut; bahwa pembentukan Puskesmas tersebut merupakan peningkatan status Puskesmas pembantu clering sambil menunggu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tekhis (UPT) Puskesms Donorojo; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan peningkatan status puskesmas pembantu clering menjadi Puskesmas Donorojo dengan Peraturan Bupati;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 32 Tahu 2004; Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 2007; Keptusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peningkatan Status
Bab III Kedudukan
Bab IV Tugas Pokok dan Fungsi
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2008.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 1A Tahun 2007
dana askes - biaya rawat jalan tingkat pertama - petunjuk teknis
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1A, BD.2007/No. 1A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Biaya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Dana Akses Kabupaten Tegal Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di RSUD telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Mendagri No 616.A/Menkes/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004; bahwa guna menindaklanjuti ketentan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Bersama Menkes dan Mendagri No 616.A/Menkes/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 perlu dibuat Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Askes Biaya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Kab Tegal Tahun 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Askes Biaya Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) Kab tegal Tahun 2007;
UU No 13 Tahun 1950; Uu No 23 Tahun 1992; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; PP No 7 Tahun 1986; PP No 25 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; KB Menkes dan Mendagri No 616.A/Menkes/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2001; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, pelayanan kesehatan, pemanfaatan dana yang digunakan untuk jasa sarana dan jasa pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2007.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 7B Tahun 2007
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH FARMASI - pembentukan
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7B, BD Tahun 2007/No.7B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Badan Pengaws Perusahaan daerah Farmasi Kab Kendal khususnya yang menyangkut bidang administrasi, maka perlu dibentuk Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kab Kendal; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Perbup Kendal tentang Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Farmasi Kab Kendal;
UU no 13 tahun 1950; UU No 5 tahun 1962; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 16 Tahun 2006; Kepmendargi no 50 tahun 1999; Perda Kab Kendal No 6 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab sekretariat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2007.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 796 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 796, BD.2007/No.25 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 12 Seri C, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5
Tahun 2007.
Peraturan ini memuat tujuan; tarif akhir pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi; mekanisme penyetoran hasil retribusi pelayanan kesehatan dan pemberian uang muka kerja/uang persediaan;penggunaan biaya operasional dan jasa pelayanan;pengendalian dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2007.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
