Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.252 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2012

Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Kelompok Tani Bidang Peternakan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup No 06 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2012/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Kelompok Tani Bidang Peternakan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyebaran ternak dan peningkatan pendapatan petani temak di Kabupaten Tabalong, perlu adanya pengembangan dan pemerataan pengelolaan ternak oleh kelompok tani temak; Mengingat bahwa dalam rangka membantu pengembangan dan pemerataan pengelolaan temak oleh petani temak, perlu diberikan pinjaman untuk pengadaan temak mmelalui kelompok tani: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nom or 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pemberian Pinjaman Daerah Kepada Kelompok Tani Bidang Peternakan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 6 Tahun 2007

Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERDA-06-2007-USAHA-PETERNAKAN-TERNAK.pdf

Abstrak

USAHA PETERNAKAN DAN PENERTIBAN TERNAK

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan Pertanian Sub Sektor peternakan, Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha peningkatan populasi, mutu genetik ternak, beserta hasil ikutanya yang berlandaskan agroindustri, agrobisnis dan berbasis ekonomi kerakyatan dalam upaya mewujudkan masyrakat yang sejahtera dan mandiri; b. bahwa dalam usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat, perlu menciptakan iklim usaha yang sehat, yang berwawasan lingkungan dan pemeliharaan Ternak yang tertib dan teratur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan dan Penertiban Ternak.
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209); 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139); 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha dan Peternakan Ayam Ras; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang PPNS di Lingkungan Pemda; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404 Tahun 2002 tentang Perizinan; 15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur; 16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Rumah Potong Hewan Kabupaten Luwu Timur.
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PETERNAKAN DAN PENERTIBAN TERNAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah. 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Luwu Timur. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang usaha peternakan dan Penertiban Ternak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 6. Ternak adalah hewan piaraan yang berkembangbiak serta manfaatnya yang diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. 7. Peternakan adalah kegiatan pemeliharaan ternak dalam jumlah besar untuk kepentingan komersial dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen peternakan. 8. Perusahaan peternakan adalah usaha peternakan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil meliputi kegiatan menghasilkan bibit, daging, telur, susu, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan. 9. Peternakan rakyat adalah usaha peternakan skala rumah tangga yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk setiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah ini. 10. Peternakan Rakyat adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak dan hasil ikutanya bagi konsumen. 11. Lokasi adalah tempat kegiatan usaha peternakan beserta sarana pendukungnya di areal tertentu dan untuk perusahaan peternakan yang telah tercantum dalam Izin Usaha Peternakan. 12. Izin Usaha Peternkan adalah izin tertulis uyang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang diberi wewenang. 13. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. 14. Pendaftaran Peternakan Rakyat adalah Pendaftaran Peternakan Rakyat yang dilakukan oleh dinas terkait. 15. Perluasan adalah penambahan jenis atau jumlah ternak diatas yang telah diijinkan. 16. Pedoman Teknis Peternakan adalah Pedoman teknis pengusahaan ternak yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Peternakan. 17. Kartu Pemilikan Ternak (selanjutnya disingkat KPT) adalah kartu yang memuat secara rinci tentang identitas pemilik ternak dan jenis ternak tertentu yang dimiliki oleh setiap atau badan hukum dan berlaku sepanjang ternak masih hidup, kecuali telah beralih kepada pihak lain karena proses yang sah menurut hukum. BAB II PEMBINAAN DAN PENGATURAN Pasal 2 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap usaha peternakan dan Peternakan Rakyat yang diselenggarakan di Daerah. Pasal 3 Pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan dalam bentuk pembinaan usaha, pengawasan dan pengendalian serta penertiban kegiatan usaha peternakan dan peternakan rakyat yang meliputi : a. Ternak besar yang terdiri atas kerbau, sapi dan kuda. b. Ternak kecil yang terdiri atas kambing, biri-biri/domba dan babi. c. Ternak unggas. d. Hewan peliharaan lainnya. Pasal 4 Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat harus memenuhi syarat kesehatan masyarakat Veteriner. BAB III P E R I Z I N A N Pasal 5 (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha peternakan di Daerah harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Lokasi usaha peternakan sesuai dengan rencana tata ruang. b. Kandang peternakan telah sesuai dengan syarat-syarat sanitasi dan kesehatan hewan/veteriner. c. Memiliki sarana penunjang berupa peralatan pengolahan limbah, serta dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Pemegang izin berkewajiban melaporkan kepada Pemerintah Daerah mengenai hal-hal yang terkait perkembangan ternaknya pada setiap tiga bulan. Pasal 6 (1) Untuk melaksanakan kegiatan peternakan, Perusahaan Peternakan wajib memiliki Izin Usaha Peternakan. (2) Izin Usaha Peternakan berlaku selama Perusahaan Peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan Usahanya dan harus melakukan registrasi setiap tahun. (3) Izin Usaha Peternakan diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang. (4) Tata cara dan syarat-syarat untuk mengajukan ijin usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 (1) Permohonan Izin Usaha Peternakan diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang. (2) Izin Usaha Peternakan dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis peternakan dan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4). Pasal 8 (1) Penundaan Pemberian Izin Isaha Peternakan dilakukan apabila Pemohon belum melengkapi persyaratan administrasi dan Teknis. (2) Terhadap penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perusahaan Peternakan diberi kesempatan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak menerima surat penundaan Pasal 9 Penolakan pemberian Izin Usaha Peternakan dilakukan apabila : a. Masa Berlaku Surat Penundaan telah habis b. Lokasi kegiatan Peternakan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan perizinan. Pasal 10 (1) Perusahaan Peternakan yang memiliki Izin usaha dapat melakukan perluasan setelah memperoleh persetujuan pemberian izin (2) Pemberian Surat Izin Usaha perluasan Pertusahaan Peternakan dilakukan apabila : a. Menembah jumlah Ternak lebih dari 30 % b. Menambah Volime bangunan, sarana dan prasarana fisik lainya lebih dari 30% Pasal 11 Izin Usaha Peternakan dicabut apabila : a. Tidak melakukan kegiatan Peternakan secara nyata selama waktu 1 (satu) tahun sejak izin Usaha Peternakan dikeluarkan atau menghentikan kegiatanya selama 1 (satu) tahun. b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. c. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan sesuai dengan pasal 10. d. Tidak Melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan, mengganggu ketentraman umum dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan. BAB IV RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN Pasal 12 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Peternakan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha peternakan. Pasal 13 Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin usaha peternakan sebagai berikut : a. Usaha Pemotongan Hewan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan dan yang tidak menggunakan fasilitas b. Usaha Peternakan dan budidaya ayam ras petelur c. Usaha Peternakan ayam ras Pedaging d. Usaha Peternakan ayam Buras e. Usaha Peternakan Itik, Angsa dan Entok f. Usaha peternakan Kambing dan Domba g. Usaha Peternakan burung Puyuh dan atau Burung Dara h. Usaha Peternakan Babi i. Usaha Peternakan Sapi Potong j. Usaha Peternakan Sapi Perah k. Usaha Peternakan Kerbau l. Usaha pengolahan Pakan m. Usaha Poultry Shop n. Usaha Obat-obatan Hewan o. Usaha bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan Pasal 14 Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha peternakan. Pasal 15 Retribusi Izin Usaha Peternakan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 16 Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat dikeluarkannya izin. Pasal 17 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 18 Pemberian Izin Usaha Perusahaan Peternakan berdasarkan jenis dan jumlah ternak sebagai berikut : a. Usaha Peternakan ayam ras petelur dengan jumlah minimal 1000 ekor. b. Usaha Peternakan ayam ras Pedaging dengan jumlah ternak minimal 1000 ekor/priode. c. Usaha Peternakan ayam buras dengan jumlah ternak minimal 1000 ekor. d. Usaha Peternakan Burung Puyuh, Burung Dara/merpati dengan jumlah minimal 2000 ekor. e. Usaha Peternakan itik, angsa dan entok dengan jumlah ternak minimal 2.000 ekor. f. Usaha Peternakan Kambing dan Domba dengan jumlah minimal 50 ekor. g. Usaha Peternakan sapi potong dengan jumlah minimal 30 ekor. h. Usaha Peternakan Sapi Perah dengan jumlah minimal 20 ekor. i. Usaha Peternakan Kerbau dengan jumlah minimal 30 ekor. j. Usaha peternakan babi dengan jumlah minimal 20 ekor. Pasal 19 Tarif untuk mendapatkan Izin Usaha Peternakan dikenakan biaya sebesar sebagai berikut : 1. Izin Usaha PemotonganHewan sebesar Rp. 200.000,_ (dua ratus ribu rupiah) 2. Izin Usaha Peternakan Ayam Buras untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 3. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 4. Izin Usaha Peternakan Ayam Ras Pedaging untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 5. Izin Usaha Peternakan Itik, untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150. 000,- 9 Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 6. Izin Usaha Peternakan Ayam Buras untuk 1.000 s/d 3.000 ekor sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), 3.001 s/d 5.000 ekor sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan diatas 5.000 ekor sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 7. Izin Usaha Peternakan sapi potong untuk 30 s/d 50 ekor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 51 s/d 100 ekor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas 100 ekor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus tibu rupiah). 8. Izin Usaha Peternakan sapi perah untuk 20 s/d 50 ekor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 51 s/d 100 ekor sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas 100 ekor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 9. Izin Usaha Peternakan kerbau untuk 30 s/d 50 ekor sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 51 s/d 100 ekor sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diatas 100 ekor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). 10. Izin usaha poultry shop sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). 11. Izin usaha pengolahan pakan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 12. Izin usaha obat-obatan hewan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). 13. Izin usaha bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). BAB V PETERNAKAN RAKYAT Pasal 20 (1) Peternakan Rakyat tidak wajib memiliki izin usaha. (2) Jumlah Populasi yang termasuk kategori peternakan rakyat dibawah jumlah populasi yang dimiliki Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud padal pasal 18 pada setiap jenis ternak. (3) Setiap Peternakan Rakyat wajib diberi Tanda Daftar Peternakan (TDP). BAB VI KETERTIBAN PEMELIHARAAN PETERNAKAN RAKYAT Pasal 21 (1) Pemilik ternak harus mengatur, mengurus dan mengawasi pemeliharaan ternaknya sehingga tidak mengganggu ketertiban dan atau merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup pada umumnya dan atau tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. (2) Pemilik ternak diwajibkan menertibkan ternaknya dan atau tidak melepaskan secara bebas/berkeliaran tanpa penggembala ternak kecuali pada tempat penggembalaan yang telah ditentukan. (3) Setiap pemilik ternak wajib menyediakan tempat/kandang ternak yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban umum sesuai petunjuk Dinas Daerah. (4) Setiap pemilik ternak apabila ternaknya telah mencapai usia 1 (satu) tahun atau lebih harus memiliki KPT dan khusus bagi ternak besar harus memiliki KPT dan tanda cap. (5) Setiap orang atau badan hukum yang memasukkan/mengeluarkan ternak dari dan ke wilayah daerah, harus memiliki atau memperoleh penggantian KPT sesuai dengan maksud ketentuan pada ayat (3). Pasal 22 Pemilik ternak hanya diperbolehkan melakukan pengembangbiakan ternak sesuai dengan kemampuan sarana, prasarana yang dimiliki atau yang dapat disediakan. Pasal 23 (1) Setiap rumah tangga yang memiliki ternak wajib memelihara ternaknya dengan baik dan dilakukan dengan sistem penggembalaan atau pengandangan. (2) Apabila pemilik ternak memiliki lebih dari 5 (lima) ekor ternak diluar ternak unggas atau hewan peliharaan lainnya, maka pemiliknya diwajibkan melakukan sistem pengandangan. (3) Khusus untuk ternak unggas, pemilik ternak dikenakan kewajiban perkandangan apabila jumlah ternaknya telah mencapai paling kurang 50 ekor. Pasal 24 (1) Ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan, dianggap ternak liar dan dapat ditangkap oleh petugas Dinas Daerah atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu. (2) Ternak liar yang ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung pada rumah tahanan ternak yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas Daerah. (3) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah ternak unggas, yang merupakan ternak rumah tangga bukan usaha komersial. Pasal 25 (1) Pemilik ternak yang ternaknya telah ditangkap dan ditahan pada tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2), dikenakan biaya pemeliharaan / pengamanan untuk setiap ekor dan dipungut dari pemilik ternak sebagai berikut : a. Untuk jenis kambing, domba/biri-biri sebesar Rp.2.500,-perhari. b. Untuk jenis sapi, kuda dan kerbau sebesar Rp.15.000,-perhari. (2) Ternak yang ditangkap segera diberitahukan kepada pemilik ternak untuk mengambilnya dan apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tidak diambil maka pemilik ternak akan dikenakan denda per hari sebesar dua kali lipat dari biaya dimaksud pada ayat (1). Pasal 26 (1) Dalam hal pemilik ternak telah diberitahukan mengenai penangkapan ternaknya, tetapi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari ternyata belum membayar biaya pemeliharaan/pengamanan dan/atau sama sekali tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut, maka ternaknya dijual/dilelang secara umum dan hasilnya digunakan untuk membayar biaya pemeliharaan/pengamanan dan/atau menjadi hak penerimaan Pemerintah Daerah. (2) Bagi ternak yang tidak diketahui pemiliknya dan Pemerintah Daerah telah memberikan penyampaian melalui pengumuman sebagaimana mestinya, apabila telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada seseorang yang memberikan bukti kepemilikan, maka ternak dimaksud dijual/dilelang untuk kepentingan seperti dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dilaksanakan penjualan/pelelangan, ternyata seseorang dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas ternak, maka kepada yang bersangkutan dikembalikan uang hasil penjualan / pelelangan sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) setelah dikurangi dengan biaya pemeliharaan dan biaya penjualan/pelelangan. (4) Sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) yang merupakan sisa pengembalian seperti dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Pemerintah Daerah. Pasal 27 Dalam hal ternak yang ditahan tersebut mati atau hilang ketika berada dalam masa perkandangan oleh Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) dan pasal 15, maka ternak tersebut diluar tanggungan Pemerintah Daerah dan pemilik ternak yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar denda. Pasal 28 Ketentuan dan syarat-syarat pemeliharaan ternak babi diatur dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan sanitasi dan lingkungan. BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 29 (1) Pejabat Polri dan atau Pejabat Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini adalah : a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dugaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana. c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang sehungan dengan tindak pidana. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana. e. Melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana. g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang orang atau dokunen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagai mana dimaksud pasal 1 ayat ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. BAB VIII KETENTUAN PIDANA Pasal 30 Barang siapa dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 21 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN Pasal 31 Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur mengenai Izin Usaha Peternakan supaya dapat menyesuaikan. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 33 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2007.
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2022

Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2022

Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut :

PERWALI Kota Kupang No. 15 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2021
PERWALI Kota Kupang No. 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019
Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis bantuan Pangan Non Tunai Kota Kupang Tahun Anggaran 2018

Download :
Perwali No. 6 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Bantuan-teknis-petunjuk

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 586

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2022

ABSTRAK:

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497) dan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2022, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Tahun 2022; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2022

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Walikota Kupang Nomor 10 Tahun 2019; dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 15 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
4 halaman; 27 halaman lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2007

Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kesehatan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Memotong dan Memeriksa Hewan serta tentang Memeriksa dan Mensual Daging dalam Daerah Kotamdaya Semarang

Download :
Kota Semarang Perda 6 2007.pdf

Abstrak

kesehatan-hewan-masyarakat-veteriner

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2007/No.8 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

ABSTRAK:

a. bahwa kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindung masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung didalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan; b. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta memperhatikan tuntutan kebutuhan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kotamadya Semarang Tahun 1970 tentang memotong dan memeriksa hewan serta tentang memeriksa dan menjual daging dalam Daerah Kotamadya Semarang perlu ditinjau kembali; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1967; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988.
Peraturan ini mengatur status fisik dan mental dari hewan berdasarkan pemeriksaaan, dinyatakan sehat yaitu tidak mengidap penyakit dan tidak tertular penyakit dalam tubuhnya, tidak membawa penyakit yang dapat menular kepada hewan lain dan kepada manusia (zoonosis) serta dapat berproduksi secara optimal sebagai penghasil bahan pangan asal hewan maupun produk asal hewan; segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Kesehatan Hewan; 3. Kesehatan Masyarakat Veteriner. 4. Sanksi Administratif; 5. Ketentuan Penyidikan; 6. Ketentuan Pidana; 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2007.
Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Memotong dan Memeriksa Hewan serta tentang Memeriksa dan Mensual Daging dalam Daerah Kotamdaya Semarang Tanggal 14 Juli 1970.
17 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda Flotim_No 6 Tahun 2019.pdf

Abstrak

perlindungan-pemberdayaan-petani

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarkat untuk memenuhi kebutuhan dasar sebagai warga negara maka perlu adanya perlindungna dan pemberdayaan petani berdasarkan Pancasial dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa sehubungan dengan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, maka perlu dilakukan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani; c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian maka perlu ada pengaturan dalam Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Perencanaan; Bab III Perlindungan Petani; Bab IV Pemberdayaan Petani; Bab V Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI Peran Serta Masyarakat; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
10 halaman; 4 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli Nomor 6 Tahun 2019

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

perlindungan - pemberdayaan - petani

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/No.70, TLD No.203

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa adanya kecenderungan perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani; c. bahwa regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani belum komprehensif, sehingga dipadang perlu perlindungan terhadap pemberdayaan petani; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Boul Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D Nomor 08).
Peraturan Daerah ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Ruang Lingkup; c. Perencanaan; d. Pendataan; e. Perlindungan Petani; f. Pemberdayaan Petani; g. Pelaksanaan Perlindungan dan h. Pembiayaan; i. Pengawasan; j. Peran Serta Masyarakat; k. Sanksi; l. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
16 Halaman, Penjelasan: 5 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar No. 6 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda No 6 Perbuahan ttg Pemeliharan & penertipan ternak.pdf

Abstrak

ternak

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2016/No.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak

ABSTRAK:

dalam rangka pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan mutu intensifikasi ternak, serta tetap terciptanya keamanan dan ketertiban dari gangguan ternak yang berkeliaran secara bebas, dibutuhkan penyesuaian, maka perlu diadakan perubahan pengaturan, pemeliharaan dan penertiban ternak.
dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.8 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.41 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.82 Tahun 2000; PP No.74 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2013.
dalam PERDA ini diatur mengenai perubahan pada beberapa ketentuan dalam Perda No.15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2016.
menubah ketentuan Pasal 1 diubah dengan menyisipkan 1 (satu) diantara huruf a dan huruf b yakni huruf a.1 dan huruf m dihapus serta ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf t, ketentuan Pasal 3 diubah, ketentuan Pasal 4 diubah, ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), ketentuan Pasal 7 diubah sehingga, ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) di ubah, dan ketentuan Pasal 20 diubah.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2015

KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan No. 6 Tahun 2016

Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Abstrak

HET PUPUK BERSUBSIDI

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, BD Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 6

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang, diperlukan subsidi pupuk serta penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman; 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan; 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Tatacara Pengawasan Barang atau Jasa Yang Beredar di Pasar; 18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik; 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/ OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/ Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk Anorganik; 22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M- DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M- DAG/PER/2/2009; 24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/ Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; 27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Angggaran 2016; 28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010; 29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan; 30. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2015;
Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang, spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Tahun 2016.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2016.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2018

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERDA NO. 6 TAHUN 2018 Tentang Penertiban Hewan Ternak.pdf

Abstrak

PENERTIBAN HEWAN TERNAK

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/NO.6, TLD NO.39

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENERTIBAN HEWAN TERNAK

ABSTRAK:

bahwa hewan sebagai karunia dan amanat yang mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan dan hasil lainnya, serta jasa bagi manusia yang permanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat; bahwa ternak merupakan hewan peliharaan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia yang jika pemeliharaannya dapat menimbulkan kerugian, mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: kewenangan penertiban; tata cara registrasi ternak; kewajiban dan larangan pemilik ternak; kewajiban dan larangan petugas; tata cara penangkapan, biaya pemeliharaan dan biaya petugas keberatan dan ganti rugi; pengawasan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2018.
10 halaman; Penjelasan 3 halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2015.