Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.395 peraturan dalam 0,05 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 49 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

BERITA DAERAH 49 ttg Kependudukan.doc

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 49 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Banjar No. 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Download file:

perbup no 49 th 2016 ttg ...EKRETARIS DAERAH.pdf

Kedudukan, susunan oraganisasi dan tata kerja sekretariat dprd

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2016/NO.49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu mengatur dan menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Maka untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sekretariat daearah. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari: Sekretaris Daerah; Asisten Pemerintahan; Asisten Perekonomian dan Pembangunan; Asisten Administrasi Umum. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan pengkoordinasian urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa, dan pertanahan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan pengkoordinasian urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, pariwisata, tenaga kerja, perizinan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian serta perpustakaan dan kearsipan, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, perhubungan, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan. Asisten Administrasi Umum mempuyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah terkait dengan mengkoordinasikan layanan administrasi Sekretariat Daerah, pembinaan dan pengembangan organisasi, pembinaan Keprotokolan, dan fasilitasi pelayanan Pimpinan, serta melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan pengkoordinasian urusan Keuangan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya Manusia, dan inspektorat. Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan Pemerintahan umum, dan tugas pembantuan, otonomi daerah dan kerjasama antar daerah, batas wilayah daerah, pengkoordinasian pembinaan kecamatan, kelurahan dan desa. Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan bidang kesejahteraan Rakyat. Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelesaian permasalahan hukum serta perumusan, publikasi, dan pendokumentasian produk hukum daerah, pembinaan, dan evaluasi kegiatan Hukum. Bagian Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan pembinaan, pengkoordinasian pelaksanaan perekonomian daerah, serta mengevaluasi dan memantau perkembangannya. Bagian Infrastuktur dan Layanan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Infrastuktur dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyediaan infrastruktur dan layanan pengadaan. Bagian administrasi pembangunan di pimpin oleh seorang Kepala Bagian administrasi pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan administrasi pembangunan dilingkungan Sekretariat daerah. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, mengatur dan mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga, serta perwakilan penghubung pemerintah Kabupaten Banjar di Jakarta. Bagian Protokol dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Protokol dan Humas mempunyai tugas melaksanakan, menyusun, mengkoordinasikan, melaksanakan dan fasilitasi kegiatan acara dan penerimaan tamu serta protokol dan humas kepala daerah. Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Organisasi, meliputi Kelembagaan, Analisis Jabatan Pendayagunaan Aparatur, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik. Bagian Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Administrasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, mengatur dan mengelola urusan ketatausahaan, tata usaha pimpinan, kepegawaian serta menyusun dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tertib administrasi penatausahaan keuangan dilingkungan Sekretariat Daerah. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli, terdiri dari : Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Staf Ahli bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan; Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Perangkat Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2016.
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 49 TAHUN 2016
14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Barat No. 48 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

NOMOR 48 PERBUP STRUKTUR ...TAHUN 2017 FINAL.pdf

pemerintah daerah kabupaten sumba barat

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Lembaran Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017, dengan sistematika sebagai berikut: Bab I. Kententuan Umum Bab II. Alokasi Dana Desa Bab III. Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Bab IV. Pembinaan dan Pengawasan Bab V. Pelaporan ADD Bab VI. Sanksi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 48 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

48. PERBUP NOMOR 48 TAHUN 2016.pdf

tugas - pokok - fungsi - uraian - tugas - dan - tata - kerja - sekretariat - daerah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta tata kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 110 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda No. 31 Tahun 2015; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Pokok Fungsi8 Dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
75 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 48 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mandailing Natal

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

48-PERBUP PMD.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 48 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

BERITA DAERAH 48 ttg Pertanian.doc

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 48 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sleman No. 55.2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD

Mencabut

PERBUP Kab. Sleman No. 39 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD

Download file:

Perbup Sleman No. 48 Tahu...Sekretariat DPRD.pdf

SEKRETARIAT DPRD - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2016/NO.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD

ABSTRAK:

Untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan tugas dan fungsi DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016.
Pada Peraturan ini diatur tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bagian Umum (Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Rumah Tangga); Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi (Subbagian Keuangan, Subbagian Perencanaan dan Evaluasi); Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol, dan Pelayanan Aspirasi (Subbagian Hubungan Masyarakat, Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi); Bagian Persidangan (Subbagian Fasilitasi Produk Hukum, Subbagian Rapat dan Risalah); Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja Sekretariat DPRD, Sekretaris DPRD, Satuan Organisasi, dan Kepegawaian .

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD
14 HLM;-

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 47 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perbup Muna No. 47 Tahun 2016.pdf

petunjuk

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2016/No.-

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayegunaan Aparatur Negara Nomor KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Urnum Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 • Tahun 2012- .tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muna
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawe s i (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik I ndones i a Nomor 1 822 ); 2 . U ndang -U ndang N ornor 17 Tahun 2003 t entang Keuangan Negara {Le rnbaran N egara Republik Indonesia Tahun 2003 N omor 47 , T ambaha n Lembaran Neg ara Republik Indonesia Nomor 4268); 3 . Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Peerintah Daerah (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesi T ahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); · 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 \ entang Tahapan , Tata Cara Peny usunan , Pengendalian dan Ev aluasi .' Pe laksanaan Rencana \!. Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lemb aran Negara Republik Indon e sia Nomor 4689) ; 9 . Pera turan M enteri Negara Pe nday agunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras i Nomor 20 Tahun 2010 ten tang Pedoman Penyusunan Peneta p a n Kinerja dan Pelaporan Akuntabilita s Kinerja Instansi Peme rintah ; 10. Per aturan M e nteri Ne gar a Pe ndaya gunaan Ap aratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pet unJuk Pe laksanaan Evalua si Akuntabilitas Kinerja Iriat.ariai Peme rintah ; 11. Peraturan Menteri Pe ndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi B irokras i Nomor 20 T ahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan M e nt eri N egara Pe nda yagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evalua si . Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah ; 12. P eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 13. Ke putusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP- 135/M . PAN/2004 tentang Pedoman Umum . Akuntabilitas Kinerja · Instansi Pemerintah; ' 1 4 . Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga - Lembaga Teknis Daerah Kabupaten . Muna (Lembaran Daerah K abupaten Muna Ta:hun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 16) sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah K abupaten Muna Nomor 5 Tahun 2012 t entang Perubahan Kedua atas Peraturan D aerah K abupaten Muna N omor 1 6 Tahun 2007 tentang Pembe ntukan Organisas i Le mbaga-Lembaga Teknis D aerah K abupa t en Muna ( Le rnbaran Dae rah K abupat en Muna Tahun 2012 Nomor 5 , T arnbahan Lembaran Dae rah Kabupaten Muna N omor 5). 1. lnstruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah; 2. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Koru psi.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2016.
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 47 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

47. PERBUP NOMOR 47 TAHUN 2016.pdf

pembentukan - unit - pelaksana - teknis - dinas - dan - unit - pelaksana - teknis - pada - dinas - di - lingkungan - pemerintah

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2016/47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran

ABSTRAK:

Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Pangandaran No. 31 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi. Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Perbup Pangandaran maka perlu menetapkan perbup tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada dinas di lingkungan Pemerintah Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupat Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Fungsi Dan Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
16 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 47 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Sleman No. 55.2 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Mencabut

PERBUP Kab. Sleman No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 40 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
PERBUP Kab. Sleman No. 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Download file:

Perbup Sleman No. 47 Tahu...kretariat Daerah.pdf

SEKRETARIAT DAERAH - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2016/NO.47

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

ABSTRAK:

Untuk menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan daerah serta pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016.
Pada Peraturan ini diatur tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi; Uraian Tugas Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemerintahan (Subbagian Administrasi Pemerintahan, Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah, Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerjasama), Bagian Hukum (Subbagian Peraturan Perundang-undangan, Subbagian Dokumentasi Hukum, Subbagian Bantuan Hukum), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Subbagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Subbagian Kesehatan, Sosial, dan Tenaga Kerja, Subbagian Mental Spiritual, Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan), Bagian Perekonomian (Subbagian Potensi, Subbagian Usaha, Subbagian Ketahanan Ekonomi), Bagian Pembangunan (Subbagian Administrasi Pembangunan, Subbagian Pengendalian Pembangunan, Subbagian Pelaporan Pembangunan), Bagian Layanan Pengadaan (Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan, Subbagian Pelaksanaan Pengadaan), Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Bagian Organisasi (Subbagain Kelembagaan, Subbagian Ketatalaksanaan, Subbagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik), Bagian Umum (Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Subbagain Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Rumah Tangga, Subbagian Penghubung Jakarta), Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol (Subbagian Dokumentasi, Subbagian Kemitraan Media, Subbagian Protokol), Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja (Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Satuan Organisasi); Kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
41 HLM;-

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT