pedoman - pengelolaan - bantuan - keuangan - pemerintah - daerah - kepada - desa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 Pemkab dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kepada Desa Dan untuk tertib administrasi dan akuntabilitas pemberian bantuan keuangan kepada desa, sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran Huruf D Permendagri No. 77 Tahun 2020 maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemda Kepada Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 114 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2015; Perbup Bandung Barat No. 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Perbup Bandung Barat No. 76 Tahun 2017; Perbup Bandung Barat No. 46 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bandung Barat No. 6 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Bantuan Keuangan Kepada Desa, Perencanaan Dan Penganggaran Bantuan Keuangan Kepada Desa, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Bantuan Keuangan Kepada Desa, Monitoring Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Tambahan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa, maka perlu ditetapkan Perangkat Desa dan menetapkan mekanisme agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud adalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yang meliputi : ketentuan umum, susunan organisasi pemerintah desa, pengisian perangkat desa, pembentukan tim seleksi, persyaratan bakal calon perangkat desa, pendaftaran bakal calon, penetapan calon, penetapan calon yang berhak mengikuti seleksi, seleksi calon perangkat desa, materi ujian seleksi, waktu dan tempat dan tata tertib ujian seleksi, pengangkatan perangkat desa, rekomendasi camat, pelantikan perangkat desa, biaya pengangkatan perangkat desa, larangan dan sanksi, pemberhentian perangkat desa, kekosongan jabatan perangkat desa, pejabat yang mewakili dalam hal perangkat desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau pemberhentian sementara atau pemberhentian, dan ketentuan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan No. 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2015 telah ditetapkan Dana Desa untuk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015.
Dasar Hukum;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ;Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2014 ;Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 54
Tahun 2014 .
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2015, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Ruang Lingkup
3.Tata Cara Pembagian
4.Tata Cara Penyaluran
5.Penggunaan Dana Desa
7.Pertanggung Jawaban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2015.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 18 Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS - PENGELOLAAN DANA BANTUAN - PROVINSI KE DESA/KELURAHAN - TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Provinsi ke Desa/Kelurahan Tahun 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Pergub Jambi No. 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi Ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Jambi Tahun 2017
UU No.58 Tahun 1958; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.113 Tahun 2014; PermenDes PTT No.1 Tahun 2015; Pergub No.28 Tahun 2017; Kepgub Jambi No.1106/Kep.Gub/DP3AP2/2017; Kepgub Jambi No.1206/ Kep.Gub/ DP3AP2/ 2017; Perda No.5 Tahun 2007; Perda No.6 Tahun 2007; Perda No.15 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No.3 Tahun 2013; Perda No.2 Tahun 2014; Perda No.5 Tahun 2016;
Perbup Ini Mengatur Mengenai Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Provinsi Ke Desa/Kelurahan Tahun 2017, meliputi: Tujuan dan Prinsip; Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan; Dana Pendukung; Penyaluran Dana; Laporan; Monitoring dan Evaluasi; Tim Koordinasi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2017.
8 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2020
PERBUP Kab. Karo No. 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD. TAHUN 2020/NO. 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang Dibiayai Dari Dana Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah menyalurkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2019; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendes Nomor 11 Tahun 2019; PMK Nomor 205/PMK.07/2019; Perda Kab. Karo Nomor 06 Tahun 2019; Perbup Karo Nomor 12 Tahun 2017; Perbup Karo Nomor 14 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, prioritas penggunaan dana desa, penetapan prioritas penggunaan dana desa, publikasi dan pelaporan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, partisipasi masyarakat, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
17 Hlmn. Lampiran 54 Hlmn.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2011
PEMBENTUKAN - DESA BRAM ITAM JAYA - DESA PANTAI GADING - DESA JATI EMAS - DESA KEMUNING - DESA MEKAR TANJUNG - DESA SEMAU - KECAMATAN BRAM ITAM
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2011/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBENTUKAN DESA BRAM ITAM JAYA, DESA PANTAI GADING, DESA JATI EMAS, DESA KEMUNING, DESA MEKAR TANJUNG DAN DESA SEMAU KECAMATAN BRAM ITAM
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Bram Itam Kiri, Desa Bram Itam Kanan dan Desa Tanjung Senjulang Kecamatan Bram Itam serta Desa Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir dengan membentuk Desa Bram Itam Raya, Desa Pantai Gading, Desa Jati Emas, Desa Kemuning dan Desa Semau Kecamatan Bram Itam;
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu dilakukan pembentukan desa baru dalam Kecamatan Bram Itam sehingga memenuhi syarat minimal jumlah desa dalam suatu kecamatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Bram Itam Raya, Desa Pantai Gading, Desa Jati Emas, Desa Kemuning dan Desa Semau Kecamatan Bram Itam
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 28 Tahun 2006; PERDA No. 8 Tahun 2008
PERDA ini Mengatur Mengenai Pembentukan Desa Bram Itam Raya, Desa Pantai Gading, Desa Jati Emas, Desa Kemuning dan Desa Semau Kecamatan Bram Itam; Meliputi Tujuan; Pembentukan, Pemekaran dan Batas Wilayah; Kekayaan dan Sumber Pendapatan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
6 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7) dan
pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pemberhentian Perangkat Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberhentian Perangkat Desa; Pemberhentian Sementara; Mekanisme; Rekomendasi Camat; Pemberhentian Unsur Staf; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2021.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 18 Tahun 2016
PEDOMAN - PENGAWASAN - ATAS - PENYELENGGARAAN - PEMERINTAH DAERAH - DAN PEMERINTAH DESA - DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/NO.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60
tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah
Daerah dan Pemerintahan Desa, hal ini berguna untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesien
pencapaian tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintahan Desa, keandalan pelaporan keuangan, pengawasan aset
daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999;UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun
2001 ;UU No 17 Tahun 2003;UU No 37 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 58 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 41 Tahun 2007;PP No 60 Tahun 2008;PP No 43 Tahun 2014;PP NO 60 Tahun 2014 sebagaimana telan diubah
dengan PP No 22 Tahun 2015 ;Permendagri No 13 Tahun 2006;Permendagri No 17 Tahun 2007;Permendagri No 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No
8 Tahun 2009 ;Permendagri Npo 25 Tahun 2007;Permendagri No 28 Tahun 2007;Permendagri No 7 Tahun 2008;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor
PER/04/M.PAN/03/2008 ;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 ;Perdan No 37 Tahun 2007;Perda No 38 Tahun 2007;Perda No 2 Tahun 2012;Perda No 2 Tahu 2014;
Materi Pokok dalam Peraturan ini antara lain : MAKSUD DAN TUJUAN PEDOMAN PENGAWASAN,RUANG LINGKUP DAN SASARAN,PELAKSANAAN PENGAWASAN,TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN,HUBUNGAN KERJA DAN KOODINASI,PELAPORAN,PENDANAAN,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Tanirnbar Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020; Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Lampiran 6 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
