Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya untuk penataan kerapian tata ruang kota dan meningkatkan pendapatan serta menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan di lingkungan pemerintah daerah dan perlu adanya strategi dan kebijakan pada aspek penyelenggaraan reklame.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :
a. tata cara, larangan dan perizinan penyelenggaraan Reklame;
b. masa berlakunya Izin Reklame;
c. tata cara penertiban Reklame; dan
d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan dalam rangka menjamin ketersediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang cukup, bermutu dan aman serta guna mengantisipasi rawan pangan di Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong; bahwa sehubungan dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan masih dalam proses, maka dipandang perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010; .Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; .Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum, hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini;
2. Maksud dan Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
3. Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
4. Organisasi Pelaksana Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
5. Mekanisme Penyedian Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
6. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
7. Pembiayaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong; dan
8. Ketentuan Penutup Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2019.
9 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 40 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Lingkungan Perumahan Umum
ABSTRAK:
Untuk mempercepat akses masyarakat untuk mendapatkan lingkungan rumah hunian yang layak, diperlukan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum mengakomodir kebutuhan pembangunan lingkungan perumahan masyarakat secara umum, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Lingkungan Perumahan Umum.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Untuk Lingkungan Perumahan Umum, dengan ruang lingkup meliputi: kelompok sasaran dan persyaratan pemberian Bantuan PSU; tahapan pemberian Bantuan PSU; dan pendanaan. Tahapan Pemberian Bantuan PSU terdiri atas: usulan Permohonan pemberian Bantuan PSU; penetapan lokasi adalah lingkungan perumahan umum yang menerima Bantuan PSU; pelaksanaan pembangunan komponen fisik Bantuan PSU; dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2017.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2009
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu adanya rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat; sehubungan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka ketentuan tersebut perlu ditinjau kembali
UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; PP No 74 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP NO 19 Tahun 2008
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2012.
Peraturan Bupati Nomor 25
Tahun 2006 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 25)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN
ABSTRAK:
Untuk mengoptimalkan pencapaian keberhasilan pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Kecamatan di Kabupaten Muara Enim perlu disusun Pedoman Umum Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan menetapkannya dengan peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perbup No. 13 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman umum program penguatan kapasitas kelembagaan kecamatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai definisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pedoman Umum Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan, disusun sebagai acuan dalam implementasi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana dasar masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan di wilayah kecamatan. Pedoman Umum Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 63 Tahun 2015 tentang Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 40 Tahun 2017
standarisasi - honorarium kegiatan - biaya pemeliharaan - pengadaan barang/jasa
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD. 2017/No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan anggaran Tahun 2018 berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Fungsi Standarisasi dan Standarisasi merupakan batas tertinggi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Parit Keladi Sebagai Desa Persiapan Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Nomor 005/PAN-PD/VI/2015 tanggal 20 November 2015, perlu membentuk Desa Parit Keladi sebagai Desa Persiapan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pembentukan, Cakupan Wilayah dan Batas Wilayah Desa; BAB III Pemerintahan Desa; BAB IV Pembinaan dan Pengawasan; BAB V Kewenangan; BAB VI Pembiayaan; BAB VII Ketentuan Lain-Lain; BAB VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
5 Halaman dan 2 Penjelasan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Ketugasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
