Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Struktur Organisasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2021 NOMOR 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Nomor 12 Tahun 2016 dengan dengan Daerah dan Pasal 4 Peraturan sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang maka Pembentukan dan Susunan perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021, Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2021, Perda Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 3. TUGAS DAN FUNGSI 4. TATA KERJA 5. KETENTUAN PERALIHAN 6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
26 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2021
Perbup Kab. Sumedang No. 87 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Sumedang
PERBUP Kab. Sumedang No. 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 64 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penerapan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penerapan Sertifikat
Elektronik Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan
manajemen sistem pemerintahan berbasis
elektronik secara nasional; bahwa dalam rangka melindungi informasi dari
resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan
data dan penyangkalan terhadap data yang
ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik
milik Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sukoharjo diperlukan upaya
pengamanan yang memadai dan andal melalui
skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang
diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat
Elektronik; bahwa dengan berlakunya Peraturan Kepala
Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik perlu
dilakukan penerapan Sertifikat Elektronik di
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan
Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik
Bab IV Tata Cara Permohonan, Penerbitan, Pembauran dan Pencabutan Sertifikat Elektronik
Bab V Manfaat dan Fungsi Sertifikat Elektronik pada SPBE
Bab VI Masa Berlaku Sertifikat Elektronik
Bab VII Kewajiban dan Larangan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik
Bab VIII Sanksi
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagai bentuk
layanan kepada masyarakat di bidang penyiaran diharapkan
dapat memberikan informasi pembangunan, pendidikan,
kebudayaan dan hiburan yang sehat kepada masyarakat
secara berimbang, bersifat independen, netral dan tidak
komersial;
b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
organisasi yang dinamis dalam rangka optimalisasi penyiaran
publik maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung sudah tidak
sesuai dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun
2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sifat, Fungsi dan Kegiatan; Struktur Organisasi; Dewan Pengawas; Dewan Direksi; Tugas; Pembinaan; dan Ketantuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan Dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), diperlukan adanya Aplikasi
Sistem Informasi; dalam pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi sebagai sarana pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum dalam pengembangan dan
pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi perlu diatur dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum
2. Pengelolaan dan pengembangan aplikasi sistem informasi
3. Pemantauan dan evaluasi
4. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Isi 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5),
Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Bab III Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Bab IV Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
Bab V Sumber Daya Manusia
Bab VI Pendanaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2021.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Layanan Pengelolaan Nama Domain, Subdomain, Hosting, Mail Server Dan Co-Location Server Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 43 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Suara Praja perlu di bentuk Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Praja Kabupaten Mempawah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nornor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikas dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL Radio Suara Praja; Gaji; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
8 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan pengendalian
pembangunan yang efektif, diperlukan adanya
pengelolaan data yang akurat, mutakhir,
terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal,
mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang
dengan analisis yang mendalam, tajam, dan
komprehensif;
b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan
perencanaan pembangunan antara Pusat,
Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa/Kelurahan,
perlu didukung dengan data yang dikelola secara
seksama dan berkelanjutan;
c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban
penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat
Kabupaten, perlu mengatur pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu
Data Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7
Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Satu
Data Kabupaten Kebumen yang meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kebumen; Forum Satu Data Kabupaten Kebumen; Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kebumen; Satu Data Kabupaten Kebumen; Pemanfaatan Data; Pemenuhuan Sumber Daya Manusia; Pembiayaan; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2021.
17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
