Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen kajian lingkungan hidup; bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib analisis mengenai dampak lingkungan wajib memiliki dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) dan yang tidak termasuk wajib upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL - UPL) wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana simaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL - UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kota Pekalongan dengan Perwal;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 26 Tahun 2007; UU No 20 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 27 Tahun 2012; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2007; Perda Kota Pekalongan No 3 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 30 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup dan kewenangan, penyusunan UKL - UPL dan SPPL, rekomendasi UKL - UPL dan persetujuan SPPL, perubahan UKL - UPL, biaya penyusunan UKL - UPL.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2017.
33 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusuna Rencana Kerja Pemko Surakarta sebagaimana diamanatkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan Musyawarah Renstra Masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pelru menetapkan Perwali tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; PP No 20 Tahun 2001; PP No 20 Tahun 2004; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 73 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 38 tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 8 Tahun 2008; Perpres No 15 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 8 Tahun 2006; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2009; Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 11 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kedudukan Musrenbang Renstra Masyarakat, DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot, tujuan Musrenbang Renstra Masyarakat, DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot, tahapan Musrenbang, kepanitiaan dan penyelenggaraan, peserta Musrenbang Renstra Masyarakat, DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot, pembiayaan Musrenbang Renstra Masyarakat, DKT, Musrenbangkel, Musrenbangcam, Forum SKPD, dan Musrenbangkot, pelaporan dan informasi, pemberlakuan renstra masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20 Tahun 2013 dicabut.
63 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Subulussalam Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22, BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 22
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampong dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampong untuk Setiap Kampong Dalam Wilayah Kota Subulussalam dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampong di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
bupati/walikota menetapkan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
b. 97 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Bagian Dari hasil Pajak Daerah dan retribusi Daerah Kepada Desa untuk setiap Desa;
c. bahwa untuk memberikan pedoman kepada pemerintah kampong dalam penggunaan Alokasi Dana Kampong agar tepat sasaran, dipandang perlu menetapkan pedoman penggunaan Alokasi Dana Kampong di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Tata Cara
Pembagian, Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampong Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Kampong Untuk Setiap Kampong Dalam Wilayah
Kota Subulussalam Dan Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampong Di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021; Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012; Qanun Kota Subulussalam Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 55 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini terdiri dari 21 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Pengalokasian, BAB IV tentang Penetapan Alokasi Dana Kampong, BAB V tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Kampong, BAB VI tentang Mekanisme Penyaluran, BAB VI tentang Pelaporan, BAB VIII tentang Pembinaan dan Evaluasi, BAB IX tentang Sanksi, BAB X tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2022.
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 22 Tahun 2020
PERBUP Kab. Tapin No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin
PERBUP Kab. Tapin No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin
Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Perda Kab. Tapin Nomor 12 Tahun 2012; Perda Kab. Tapin Nomor 9 Tahun 2016; Perbup Tapin Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Muatan Analisis Standar Belanja; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin
33 halaman; Lampiran 22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6),
Pasal 43 ayat (2), dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ; 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 2012; 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 ; 11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
Tahun 2013; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 ;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pengolahan, Pengaduan Masyarakat Dan Penyelesaian Sengketa; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
Halaman: 18 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2022
PERGUB Prov. Riau No. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES/770/2022, tanggal 04 Maret 2022 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyebutkan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan yang adil, bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Indonesia, Pemerintah memberikan insentif dan san tun an kematian; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan
penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu diberikan insentif untuk tenaga kesehatan, tenaga kesehatan pendukung dan tenaga bukan kesehatan dalam penanganan COVID-19; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian insentif dan honorarium kepada tenaga kesehatan, tenaga kesehatan pendukung dan tenaga bukan kesehatan dalam penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperlukan
standar biaya khusus dalam penanganan Corona Virus Disease2019 (COVID-19); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Standar Biaya
Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (Delapan) Pasal yang mengatur Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 43) ; dan
b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 7 Tahun 2021 ten tang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Riau Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Khusus Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 59), dicabut clan dinyatakan tidak berlaku.
11 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2011
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2011/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, ter.buka, dan akuntabel
keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam
rnengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
bahwa unuk tersedianya informasi yang dapat
dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman uniuk
mengelola pelayanan infiormasi dan dokumentasi di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Wonosobo;
bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Wonosobo tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
6 hlm
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia NO. 22, BN 2019/ NO 287; PERATURAN.GO.ID : 5 HLM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pattimura
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2011
PEDOMAN UMUM TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2011/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 37 ayat (2), dan Pasal
99 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata
Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Pedoman Umum
Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; P raturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2011.
20 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
