Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 166 peraturan dalam 0,003 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 189 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut

KEPPRES No. 26 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989
KEPPRES No. 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1988
KEPPRES No. 14 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986
KEPPRES No. 34 Tahun 1986 tentang Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

Download file:

Keputusan_Presiden_no_189 TH 1998.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 26 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 189 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995

Mengubah

KEPPRES No. 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1988
KEPPRES No. 14 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986
KEPPRES No. 34 Tahun 1986 tentang Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

Download file:

Keputusan_Presiden_no_26 TH 1995.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 34 Tahun 1986

• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu

Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 189 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995

Diubah dengan

KEPPRES No. 26 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989
KEPPRES No. 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1988
KEPPRES No. 14 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986

Download file:

KEPPRES NO 34 TH 1986.pdf

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

PERDA PROVINSI PAPUA BARA...ndungan HAKI OAP.pdf

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD. No. 38/2024, TLD No. 142, LL Prov PB: 41 hal

Peraturan Daerah (Perda) tentang PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ORANG ASLI PAPUA

ABSTRAK:

Bahwa Provinsi Papua Barat merupakan daerah yang kaya dengan sumber daya alam maupun budaya yang merupakan hasil refleksi kreatifitas intelektual masyarakat asli Papua yang bila dimanfaatkan dan diberdayakan akan mempunyai manfaat yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua yang mempunyai prospek nilai ekonomis yang tinggi belum terlindungi secara optimal dan banyak pihak yang tanpa hak memanfaatkan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua sehingga menyebabkan kerugian bagi Orang Asli Papua. Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua yang mempunyai prospek nilai ekonomis yang tinggi belum terlindungi secara optimal dan banyak pihak yang tanpa hak memanfaatkan dan mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual Orang Asli Papua sehingga menyebabkan kerugian bagi Orang Asli Papua Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Provinsi berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual Orang Asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
HKI bagi OAP meliputi: a. hak cipta; b. perlindungan varietas tanaman; c. merek dan indikasi geografis; d. desain industri; e. paten; f. rahasia dagang; dan g. desain tata letak sirkuit terpadu. Pengaturan HKI bagi OAP dilakukan sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kondisi obyektif HKI di Papua Barat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2024.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

Perda Kobar No. 5 Tahun 2024.pdf

Kekayaan Intelektual

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD Tahun 2024 No. 5, TLD No. 155

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual

ABSTRAK:

bahwa pengelolaan kekayaan intelektual merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan dukungan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak dalam memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan setiap warga negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beragam potensi kekayaan intelektual dari pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu dikelola sehingga mendukung daya saing Daerah; bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum untuk pengelolaan kekayaan intelektual di daerah, perlu pengaturan pengelolaan kekayaan intelektual;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II; Undang-Undang 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pengelolaan Kekayaan Intelektual; b. dukungan perlindungan Kekayaan Intelektual; c. pemberdayaan pelaku Kekayaan Intelektual; d. sistem informasi; e. partisipasi masyarakat; f. pembinaan dan pengawasan; g. kerja sama; h. penghargaan; dan i. pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
30 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

2024pd6306002.pdf

Hak atas Kekayaan Intelektual

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2024/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual

ABSTRAK:

bahwa Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada Pemilik Kekayaan Intelektual sehingga harus dijaga dan dilindungi oleh Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan dianugerahi kekayaan alam yang berlimpah, keragaman budaya dan karya tradisional, dan sumber daya manusia yang memiliki daya kreativitas dan daya saing sebagai bentuk Kekayaan Intelektual, sehingga Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah;bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi Pemilik Kekayaan Intelektual, diperlukan payung hukum untuk memberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG FASILITASI PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;KEKAYAAN INTELEKTUAL DI DAERAH;IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL;FASILITASI PENCATATAN, PENDAFTARAN, DAN PENEGAKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL;PEMBERDAYAAN PEMILIK KEKAYAAN INTELEKTUAL;PEMBANGUNAN ZONA KREATIF;FORUM KOMUNIKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL;KERJA SAMA;SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL;PENGHARGAAN;PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;PERAN SERTA MASYARAKAT;PENDANAAN;KETENTUAN PERALIHAN;KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
35 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

PERDA SABU RAIJUA NO 7 TH 2022.pdf

kekayaan-pelindungan-penyelenggaraan

2022

Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 7

Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual

ABSTRAK:

a. bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Kabupaten Sabu Raijua memiliki beragam potensi kekayaan alam, ekspresi budaya dan kaiya cipta dari masyarakat yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam upaya pelindungan Kekayaan Intelektual di daerah; c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggaraan pelindungan Kekayaan Intelektual serta guna mengisi kekosongan hukum pengaturan mengenai penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di daerah maka perlu menetapkan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Inventarisasi, Identifikasi dan Penelitian Potensi Kekayaan Intelektual; Bab 3. Pelindungan Kekayaan Intelektual; Bab 4. Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Partisipasi Masyarakat; Bab 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2022.
16 halaman; 4 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perlindungan Kekayaan Intelektual

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

6.PERDA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG HAKI.pdf

PERLINDUNGAN - KEKAYAAN INTELEKTUAL

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual

ABSTRAK:

Berdasarkan :a. bahwa kekayaan intelektual mempunyai peranan strategis didalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa dalam rangka melindungi hasil cipta, karsa, dan karya masyarakat dari pengakuan pihak lain dilakukan upaya strategis melalui perlindungan kekayaan intelektua
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 31 Tahun 2000;UU No 23 Tahun 2000;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 28 Tahun 2014;UU No 13 Tahun 2016;UU No 20 Tahun 2016;PP No 36 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini diatur mengenai Perlindungan kekayaan intelektual,ketentuan umum,merek dan indekasi geografis,paten,desain industri,desain tata letak sirkuit terpadu,varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial,pemilikan kekayaan intelektual hasil penelitian dan pengembangan,inventrisasi kekayaan intelektual,fasilitas pendapataran,pemanfaatan,pemeliharaan dan larangan,sentra kekayaan inteletual,kerja sama,sistem informasi,partisipasi masyarakat,pembinaan dan pengawasan,pembiayaan,insentif dan disinsentif,penyidikan ,ketentuan pidana ,ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2022.
28 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

PERDA 02 TAHUN 2022-01.pdf

PERDA 02 TAHUN 2022-02.pdf

kekayaan intelektual

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2022/No. 02

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual

ABSTRAK:

bahwa fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual merupakan bagian tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk, melindungi hak dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Tapin; bahwa karya intelektual merupakan hasil kreatifitas dan daya cipta yang bernilai ekonomis perlu dilindungi untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat di Daerah; bahwa kekayaan intelektual yang berasal dari daya cipta, rasa, dan karsanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, semi, dan sastra perlu dikembangkan dan diberikan perlindungan hukum; bahwa untuk memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual di Daerah perlu didukung dengan menetapkan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Tentang Fasilitasi Perlindungan Kekayaan Intelektual, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kekayaan Intelektual; 3. Perlindungan; 4. Pembinaan dan Pengawasan; 5. Forum Koordinasi, Konsultasi dan Komunikasi Kekayaan Intelektual; 6. Kemitraan; 7. Sistem Informasi; 8. Pembiayaan; 9. Penghargaan; dan 10. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
15 Halaman

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal

Abstrak

Hak atas Kekayaan Intelektual

Download file:

PERBUP NO.2 TAHUN 2022 KAB.BANGKA SELATAN.pdf

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 1998.