Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KESAMAAN DAN KESERAGAMAN PROSEDUR, PENGAJUAN PERMOHONAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN GUNA MENDUKUNG KELANCARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN IZIN REKALME, PERLU MENENTAPKAN PERATURAN BUPATI
Peraturan Daerah (PERDA) tentang USAHA SALON KECANTIKAN
ABSTRAK:
Bahwa usaha salon kecantikan merupakan salah satu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kecantikan; bahwa berhubungan dengan itu maka dianggap perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Usaha Salon Kecantikan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No5 Tahun 1974; UU No 64 Tahun 1958; UU No 5 Tahun 1996; UU No 12 Tahun 1957; UU No 4 Tahun 1982; UU No 9 Tahun 1990; UU No 8 Tahun 1981; PP No 24 Tahun 1979; PP No 27 Tahun 1983; Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 292/HK.205/Phb-79 dan No 208 Tahun 1979; Instruksi Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 1969; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa tenggara Timur No 3 Tahun 1997
Peraturan Daerah ini terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Perijina Pengusahaan; BAB III Ketentuan Retribusi; BAB IV Tata Cara Pungutan dan Penyetoran; BAB V Larangan-larangan; BAB VI Saksi-saksi; BAB VII Pengawasan dan Pembinaan; BAB VIII Ketentuan Pidana; BAB IX Ketentuan Penyidikan; BAB X Ketentuan Lain-lain; BAB XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bantul No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 107 Tahun 2020 ttg Tarif Layanan Kesehatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif
Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Perbup No 107 Tahun 2020 ttg Tarif Layanan Kesehatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan
penanganan permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten
Bantul, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif layanan
kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan
Masyarakat, bahwa tarif layanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah
Puskesmas yang diatur dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor
107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat belum
mengatur jenis pelayanan tertentu yang dibutuhkan masyarakat
saat ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 , Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 .
Materi pokok : Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif
Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 tentang Tarif
Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Jumlah Halaman : 3 HLM; Lampiran : 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Tahun 2016/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan; bahwa penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan serta penetapan Maklumat Pelayanan perlu memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud alam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2016.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame
ABSTRAK:
Agar penyelenggaraan reklame dan/atau Algaka dapat lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, estetika dan lingkungan, maka Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame perlu dirubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 56 Tahun 2017; Permendagri No. 57 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU No. 33 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu No. 33 Tahun 2018; Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014; Perda Kota Samarinda No. 4 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kota Samarinda No. 9 Tahun 2019; Perwali Samarinda No. 12 Tahun 2020
Beberapa ketentuan dalam Perwali Samarinda No. 12 Tahun 2020 yang diubah adalah: Pasal 1; Pasal 2; Pasal 14; Pasal 26 ayat (3); Penulisan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42; serta Pasal 38 ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan, dan Penataan Reklame.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk perlindungan dan pelestarian sumber air
beserta lingkungan keberadaannya terhadap pencemaran,
diperlukan adanya pengendalian secara menyeluruh dan
terpadu; bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang
air limbah ke air atau sumber air yang berpotensi
menimbulkan dampak negatif yang dapat mengancam
ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung dan
produktivitasnya diperlukan adanya Izin Pembuangan Air
Limbah di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten
Klaten;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban dan Hak Penanggung Jawab Usaha dan Atau Kegiatan, Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Air Limbah di Kabupaten Klaten, Larangan, Tim Pengkaji/Peneliti, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2009.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 34 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Publik Di Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaran pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka diperlukan standar pelayanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Standar Pelayanan Publik di Kabupaten lepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara Nomor PER/2S/M.PAN/05/2005; Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/2/M.PAN/ 2004; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/7/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Pelayanan Publik Di Kabupaten Jepara. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini secara teknis diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Unit Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2009.
125 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Bupati Mamasa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamasa sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
a. Perizinan Berusaha;
b. Perizinan Non Berusaha; dan
c. Pelayanan Non Perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
20 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MASTER PLAN E-GOVERNMENT KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan kunci penting dalam kelancaran proses pelayanan dalam pemerintahan, baik dalam pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenkominfo No. 7 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenpan RB No. 5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sistematika Master Plan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
5 Halaman dan 1 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 34
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Penyelenggaraan alat proteksi kebakaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
