UU No. 71 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang
UUDrt No. 4 Tahun 1958 tentang Pengubahan "Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953" (Undang- Undang No. 27 Tahun 1953, Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 77)
Undang-undang (UU) tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang" (Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1951 (Lembaran-Negara Nomor 95 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 1951.
pedoman - umum - pengelolaan - program - sabilulungan - pemberdasyaan - masyarakat - ekonomi - di - kabupaten - bandung - tahun - 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2017/27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi di Kabupaten Bandung Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomu merupakan program berbasis pwemberdayaan masyarakat guna mensukseskan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomu dalam mewudjukan masyarakat desa yang mandiri disesuaikan dengan karakteristik maka perlu menetapkan Perbup Bandung tentang Pedoman Umum Pengelolaan Program Sabilulungan Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi di Kab. Bansdung Tahun 2017.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Perpres No. 15 Tahun 2010; Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2010; Permendargi No. 113 Tahun 2014; Permendgrti No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Perda kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 20 Tahun 2014; Perda kab. Bandung no. 8 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2016; Perbup No. 57 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kelembagaan Peran pelaku Dan Jenis Kegiatan, Sumber Dana Alokasi Dan Dan Mekanisme, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 27 Tahun 2015
pengendalian - toko - modern - toko - swalayan - serta - perlindungan - usaha - kecil - warung - toko - dan - pasar - tradisional - pasar - rakyat
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2015/27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Toko Modern (Toko Swalayan) Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko Dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat)
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pemberian perizinan pendirian Toko Modern pengaturan dn pengendalian dimaksud pada huruf a, upaya vperlindungan dimaksud pada huruf b maka perlu menetapkan Perbup tentang Pengendalian Toko Modern serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung Toko dan Pasa Tradisional Pasar Rakyat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1997; PP No. 44 Tahun 1997; Perpres No. 112 Tahun 2007; Permen Perdagangan No. 70/M-DAG/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen Perdagangan No. 50/M-DAG/PER/9/2014; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Klasifikasi Dan Kriteria, lokasi Dan Jarak Tempat Usaha,Persyaratan Penidiran Toko Modern, Alokasi Toko Modern, Jam Kerja, Kemitraan Usaha, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa potensi produk unggulan daerah perlu dikelola dan dikembangkan berbasis kondisi dan kekhasan daerah agar memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.20 Tahun 2008; UU No.3 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.68 Tahun 2010; PP No.47 Tahun 2012; PP No.58 Tahun 2014; Permendagri No.9 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 2021;Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.4 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kewenangan; Tata Kelola; Komoditi; Pemasaran Produk Unggulan Daerah; Penggunaan Produk Lokal; Kewajiban; Kemitraan; Pengembangan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 28 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Di Kabupaten Serang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin perlu pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras untuk rumah tangga miskin;
b. bahwa dengan terbitnya pedoman umum subsidi beras untuk rumah tangga miskin Tahun 2013 dan mencabut pedoman umum subsidi beras untuk rumah tangga miskin Tahun 2012, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Serang perlu disesuaikan kembali;
UU No 8 Tahun 1985; UU No 23 Tahun 2000; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 13 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; PP No 68 Tahun 2002; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 15 Tahun 2010; Perda Kab.serang No 5 Tahun 2008; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2009; Perda Kab.Serang No 18 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 7 Tahun 2012.
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud Dan Tujuan; 3.Prinsip Program Raskin; 4.Pengelolaan Dan Pengorganisasian; 5.Perencanaan Dan Penganggaran; 6.Mekanisme Pelaksanaan; 7.Pengendalian Dan Pelaporan; 8.Sosialisasi; 9.Ketentuan Lain Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2013.
Kewarganegaraan dan ImigrasiPerekonomianCipta Kerja
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IL.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 28, BN.2021/No.959, peraturan.go.id: 28 hlm.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
